Untung Rugi Mulyadi-Ali Mukhni Kembalikan Dukungan PDIP di Pilgub Sumbar, Semua Keputusan Berisiko

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pasangan Mulyadi-Ali Mukhni batal mengikutsertakan PDIP sebagai partai pengusung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar 2020.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, keputusan itu hanya dilandasi kepentingan politik jangka pendek.

"Tampak jelas, keputusan pasangan Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan mandat dukungan PDIP karena merasa khawatir pernyataan Puan memiliki dampak elektoral," kata Karyono kepada Tribunnews, Senin (7/9/2020).

• Rekomendasi Dikembalikan, PDIP Tak Ikut Pilgub Sumbar, Hasto Bilang Mulyadi-Ali Mukhni Mudah Goyah

"Padahal, dengan mengembalikan mandat ke PDIP, tidak serta merta membuat mereka memenangi pilkada yang akan digelar 9 Desember 2020 yang akan datang," tambahnya.

Karyono pun merinci, faktor kemenangan dalam kontestasi pilkada tidak hanya diukur dari sebuah pernyataan.

Meskipun diakuinya, sebuah pernyataan memiliki dampak politik elektoral.

• Pasangan Bakal Calon Bawa Massa Saat Daftar, Dua Pekan Lagi Diprediksi Muncul Klaster Baru Covid-19

Tetapi, itu bukan satu-satunya faktor yang menentukan kekalahan atau kemenangan.

Kemenangan atau kekalahan dalam kontestasi politik elektoral disebabkan oleh banyak variabel.

Namun, wajar saja jika Mulyadi-Mukhni menghitung dampak risiko dari pernyataan Puan.

• Banyak Pasangan Bakal Calon Bawa Massa, Bawaslu Buka Opsi Rekomendasikan Tunda Pilkada 2020

"Tetapi di saat yang sama perlu dihitung risiko timbal baliknya."

"Dengan mengembalikan mandat ke PDIP, mereka berharap menambah dukungan dari pemilih, atau minimal pendukungnya tidak migrasi ke paslon lain," ulas Karyono.

Di waktu yang sama, lanjutnya, pasangan Mulyadi-Mukhni juga berpotensi kehilangan dukungan, setidaknya dari basis pemilih PDIP. Semua keputusan ada risikonya.

• Andi Arief Bilang Dukungan PDIP ke Mulyadi-Ali Mukhni Baru Lisan, Belum B1KWK

Pertanyaannya kemudian, apakah dengan mengembalikan mandat ke PDIP lebih menguntungkan atau merugikan secara politik? Hal ini perlu dipetakan secara presisi.

Untuk mengetahui peta pergeseran pemilih, memerlukan data riset yang menguji seberapa besar pengaruh pernyataan Puan terhadap perubahan pilihan.

"Tingkat dukungan Mulyadi-Mukhni bisa bertambah, bisa konstan, atau sebaliknya malah menurun."

• 687 Orang Mendaftar Jadi Calon Kepala Daerah, 31 di Antaranya Positif Covid-19

"Namun Mulyadi-Mukhni sudah terlanjur membuat keputusan hanya berdasarkan asumsi, tinggal tunggu hasilnya nanti," papar Karyono.

Terlepas dari pertimbangan politis, sikap mengembalikan mandat dukungan di tengah kesusahan PDIP diserang, merupakan sikap kurang etis.

Tetapi hal itu merupakan pilihan politik private yang menjadi hak mereka.

• Ganti Rugi kepada 118 Korban Insiden Ciracas Rampung, Total Rp 594.026.000 Ditalangi KSAD

Pidato pengantar Puan dalam acara pengumuman rekomendasi bakal calon kepala daerah memang viral.

Meski penggalan kalimat dalam pidato pengantar yang viral itu merupakan suatu harapan, tapi dalam perbincangan publik telah menimbulkan kesan negatif.

Jika dipahami secara jernih, paparnya dengan mengesampingkan sikap sinis dan politis, pernyataan tersebut tidak menunjukkan frasa yang tendensius menuduh masyarakat Sumbar tidak Pancasilais.

• Banyak Anggota di Daerah Postif Covid-19, Bawaslu Deg-degan Jelang Pilkada Serentak Desember 2020

"Tidak ada frasa yang secara tendensius menghina masyarakat Sumbar."

"Seharusnya yang perlu digali dari pernyataan Puan adalah latar belakang pemikiran atau alasan munculnya sebuah harapan itu," ucap Karyono.

Konteks latar belakang atau dasar pemikiran dari pernyataan yang diributkan itu justru yang lebih substansial, bukan sekadar mempersoalkan teks narasi dengan membumbui propaganda.

• Tak Seperti Polri dan Kejaksaan Agung, KPK Ogah Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Semestinya, kata dia, media bisa mewakili publik untuk menggali lebih jauh pemikiran Puan melalui wawancara agar ada penjelasan di balik pernyataan itu.

Tetapi di tengah liberalisasi informasi dan kebebasan berpendapat, membuat orang bebas menafsirkan apa saja sesuai kemampuan dan kemauan.

Demikian pula pernyataan Puan yang berharap agar Sumbar menjadi provinsi Pancasilais, tentu terbuka untuk ditafsirkan secara subyektif.

• Tanyakan Bansos dari Pemerintah Tak Kunjung Datang, Warga Bekasi Malah Dicakar Istri Ketua RT

"Kebebasan berpendapat memang keniscayaan dalam negara demokrasi."

"Tetapi di tengah derasnya arus informasi, publik harus memiliki kemampuan literasi untuk memahami teks, konteks, dan substansi informasi."

"Serta memiliki kemampuan memverifikasi informasi."

• Satu Penyidik KPK Kritis di ICU Setelah Dinyatakan Positif Covid-19

"Dengan demikian publik mampu memilah dan memilih seta mencerna informasi dengan baik," paparnya.

Sebelumnya, PDIP memutuskan tidak ikut Pemilihan Gubernur Sumatera Barat.

Ketua DPD PDIP Sumatera Barat (Sumbar) Alex Indra Lukman mengatakan akan mengusulkan rekomendasi tersebut ke DPP PDIP.

"DPD PDI Perjuangan dalam hal ini bersikap untuk tidak lagi mengikuti Pilgub 2020."

• KPK Terbitkan Surat Perintah Supervisi, Siap Ambil Alih Kasus Djoko Tjandra-Jaksa Pinangki

"Sikap ini akan kami ajukan pada DPP partai, karena bagi kami berpolitik bukan hanya soal menang kalah."

"Tidak sekadar tentang kontestasi atau pilkada, tetapi lebih pada membangun dan menjaga tata nilai," kata Alex dalam siaran pers yang diterima Tribunnews, Minggu (6/9/2020).

Keputusan tersebut terkait dikembalikannya rekomendasi pencalonan Mulyadi-Ali Mukhni kepada PDIP.

• Wakil Gubernur NTT: Kami Provinsi Nomor 3 Termiskin, Apalagi Kalau Kerja dari Rumah Terus

Sebelumnya, PDIP mengusung Mulyadi-Ali Mukhni di Pilgub Sumbar 2020.

"Kemarin orang yang sama mewakili paslon mengembalikan B1KWK kepada kami."

"Dengan demikian drama yang ngalor-ngidul ini telah mencapai ujungnya," kata dia.

• Mulai Selasa 8 September 2020, Dua Tower di Wisma Atlet Jadi Tempat Isolasi Mandiri

Alex mengatakan, partainya akan terus berjuang merebut hati rakyat Tanah Minang, meski ada upaya politisasi yang menegatifkan pernyataan Puan Maharani.

Alex mengatakan, meski sejarah panjang PDIP di Sumbar kerap disudutkan oleh elite di Tanah Minang itu, partai yang dipimpin Megawati Sukarnoputri tetap memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bersama.

"Kami tidak larut dalam persoalan ini, sejak awal pandemi sampai saat ini dan ke depannya PDI Perjuangan Sumatera Barat akan terus bergotong royong."

• Rizal Ramli Siap Maju di Pilpres 2024 Jika Menang Gugatan di MK, Pernah Diminta Rp 300 M oleh Parpol

"Melaksanakan bakti sosial meringankan beban masyarakat yang terdampak," ucapnya.

Alex menceritakan, tahapan Pilgub Sumbar 2020 ini sudah dimulai sejak tahun lalu, tetapi tertunda akibat pandemi, sehingga sudah melalui waktu dan porses yang sangat panjang.

Proses di partai dimulai saat para calon mendaftar yang kemudian dipelajari secara saksama.

• Refly Harun: Apa Sih Legitimasi Pertahankan Presidential Threshold?

Antara lain rekam jejak, an elektabilitas yang diukur dengan metode survei sebelum diambilkan keputusan

Mantan anggota DPR ini menerangkan, Puan sudah mengumumkan dukungan partai terhadap Mulyadi-Ali Mukhni sebagai cagub dan cawagub Sumbar 2020.

Keputusan partai ini menunjukkan bagaimana PDIP melakukan seleksi calon secara objektif.

• Imunitas Tubuh Warganya Kuat karena Makan Daun Kelor, Wagub NTT: Setan Aja Takut, Apalagi Covid-19

Karena, Mulyadi dan Ali Mukhni adalah kader Demokrat dan PAN yang posisi politiknya saat ini berada di luar pemerintahan.

"Kami juga tidak pernah menyimpan dendam atau sakit hati terkait Pilpres ataupun Pileg."

"Terbukti yang kami usung adalah Ketua PAN Sumbar pada saat itu, meski dua kursi DPR RI direbut oleh PAN," jelas dia.

• WHO: Tingkat Kemanjuran Vaksin Covid-19 yang Diuji Coba Belum Sampai 50 Persen

Alex juga mengajak kader dan simpatisan PDIP mengonsolidasikan barisan untuk tetap melaksanakan arahan Ketua Umum PDI Megawati Sukarnoputri dan pesan Puan Maharani.

Yakni, untuk tetap berjuang merebut simpati masyarakat Sumatera Barat dengan mengamalkan Pancasila.

"Kita sudah teruji tetap konsisten dalam menghadapi apa pun bentuk dinamika politik."

• Politikus Partai Amanat Nasional: Kalau Amien Rais Dirikan PAN Reformasi, Apa Kata Dunia?

"Dan kita tidak usah marah bila ada pihak yang belum berpengalaman dalam mengatasi ini," papar Alex.

PDIP mengucapkan terima kasih kepada Mulyadi yang telah mengembalikan rekomendasi.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam siaran pers, Minggu (6/9/2020).

• Polri Tunda Proses Hukum Terhadap Peserta Pilkada, KPK Ikut Pertimbangkan

Menurut Hasto, sikap kepemimpinan Mulyadi tidak kokoh sehingga mudah goyah dalam dialektika ideologi.

“Padahal apa yang disampaikan oleh Mbak Puan merupakan suatu harapan agar Sumatera Barat jauh lebih baik."

"Sebagaimana sejarah telah mencatat dalam tinta emas, kepeloporan para pahlawan Sumbar seperti Moh Hatta, KH Agus Salim, Rohana Kudus, HR Rasuna Said, Moh Natsir, Tan Malaka dll."

• Bupati Karawang Gelar Konvoi, Mendagri: Bagaimana Jadi Pemimpin, Kendalikan Pendukung Saja Tak Bisa

"Beliau para tokoh tersebut adalah para pejuang bangsa, sosok pembelajar yang baik, dan menjadi keteladanan seluruh kader Partai," ucap Hasto.

Ia mengatakan, sikap Mulyadi tersebut sangat dipahami, karena politik kekuasaan bagi yang tidak kokoh dalam prinsip, hanya menjadi ajang popularitas.

“Bagi PDI Perjuangan menjadi pemimpin itu harus kokoh dan sekuat batu karang, ketika menghadapi terjangan ombak, terlebih ketika sudah menyangkut Pancasila,” tuturnya.

• Depok Terapkan Jam Malam, Ahmad Riza Patria: DKI Belum Sampai Situ

Lebih jauh Hasto mengatakan, komitmen PDIP terhadap Pancasila dan kemajuan Sumbar tidak pernah surut, meski 10 tahun terakhir tampak ada sesuatu yang berbeda.

“Meski Pak Jokowi dan PDI Perjuangan kalah pada Pemilu 2014 dan 2019, kami tetap selalu mendorong Pak Jokowi untuk sering ke Sumbar, dan membangun Sumbar tanpa kecuali."

"Apakah masyarakat Sumbar akan berterima kasih? Itu nomor kesekian."

• Mahfud MD: Tak Ada Hukum Atau Konstitusi yang Bisa Halangi Nepotisme

"Yang penting, sikap partai terhadap Sumbar tidak berubah karena provinsi tersebut memiliki sumbangsih terhadap kepeloporan kemerdekaan Indonesia yang luar biasa."

"Jadi wajib hukumnya bagi Pak Jokowi dan kader PDIP dukung kemajuan Sumbar, baik ada dukungan maupun tidak!” tegasnya.

Menurut Hasto, PDIP sangat kagum dengan Sumbar.

• Mahfud MD Bilang Politik Uang Tak Bisa Dihindari, Malaikat Bisa Jadi Iblis Kalau Jabat Kepala Daerah

Salah satunya dari aspek kebahasaan, yakni bahasa Melayu.

Sejarah mencatat bagaimana bahasa yang pada tahun 1928 digunakan oleh sebagian kecil masyarakat Nusantara, mampu diterima sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, dan diterima oleh semua suku bangsa menjadi bahasa persatuan Indonesia.

" Itu kan hebat. Hal tersebut terjadi karena kepeloporan tokoh nasional Sumatera Barat," cetusnya.

• JADWAL Hari Tanpa Bayangan di Jakarta, Banten, dan Jabar Tahun 2020, Catat Tanggal dan Waktunya!

Selain itu, makanan Padang yang diterima secara luas di seluruh Indonesia.

Makanan yang diterima secara terbuka, dan oleh masyarakat Indonesia dijadikan sebagai makanan nasional.

"Kalau bahasa dan makanan sudah Go Nusantara, masa mendapat masukan dan harapan agar modal kultural kepeloporan Sumbar untuk lebih Pancasilais, lalu direspons seperti itu."

• Penerapan Sanksi Dituding Kristenisasi, Wagub DKI: Orang Meninggal Akibat Perang Juga Masuk Peti

“Apa yang disampaikan Mbak Puan merupakan bagian dari dialektika ideologis dan disampaikan dengan baik, dengan lafal bismillah."

"Jadi mari kita lihat secara obyektif dan proporsional, dan dijauhkan dari dinamika pilgub," paparnya.

 Sebelumnya saat mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada Sumatera Barat, Puan menyelipkan harapan kepada provinsi tersebut.

Puan mengatakan, rekomendasi untuk pilkada di Sumatera Barat diberikan kepada Mulyani dan Ali Mukhni.

• PAN Reformasi Diprediksi Bernasib Seperti Partai Rhoma Irama Jika Cuma Andalkan Ketokohan Amien Rais

Setelah mengumumkan pasangan calon tersebut, Puan menyampaikan harapannya kepada Sumatera Barat.

"Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila."

"Bismillahirahmannirrahim," ucap Puan saat pengumuman pasangan calon kepala daerah gelombang V secara virtual di Jakarta, Rabu (2/9/2020).

• Luhut Pandjaitan: Kalau Resesi Terjadi, Itu Bukan Akhir Segalanya

Mulyani merupakan politikus Partai Demokrat, dan Ali Mukhni menjabat Bupati Padang Pariaman.

Sementara, Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri mengaku kesulitan menentukan calon kepala daerah di Sumatera Barat.

"Sumatera Barat itu sepertinya belum menyukai PDI Perjuangan, meski sudah ada beberapa daerah yang meminta."

• KRONOLOGI Adik Ipar Edo Kondologit Tewas di Sel Versi Polisi, Sempat Dianiaya Tahanan Lain

"Katakan sudah ada DPC-nya, DPD-nya, tapi kalau untuk mencari pemimpin di daerah tersebut, menurut saya mengapa kok masih agak sulit," ungkap Megawati saat pengumuman cakada secara virtual di Jakarta, Rabu (2/9/2020).

Menurut Megawati, jika melihat sejarah yang ada, banyak sekali orang Sumatera Barat menjadi nasionalis dan bekerja sama dengan Presiden pertama Indonesia Soekarno dan Bung Hatta yang berasal dari Sumbar.

"Hal-hal seperti ini sebenarnya adalah tugas kita untuk mempelajari mengapa ada daerah-daerah."

• Pangkat Tertinggi Perusak dan Pembakar Mapolsek Ciracas Sersan Mayor, Kesatuan Beda-beda

"Yang artinya belum bisa atau belum mau mempercayai kepada alat perjuangan partai politik yang namanya PDI Perjuangan."

"Itulah salah satu bagian kerja keras kita."

"Alhamdulilah sampai hari ini PDI Perjuangan merupakan partai, boleh dibilang menjadi partai utama pelopor dari partai lainnya," sambung Megawati. (Fransiskus Adhiyuda)