Pilkada Serentak

Mahfud MD Bilang Politik Uang Tak Bisa Dihindari, Malaikat Bisa Jadi Iblis Kalau Jabat Kepala Daerah

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, praktik politik uang tidak akan bisa dihindari dalam pilkasa langsung maupun pilkada tidak langsung.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/FRANSISKUS ADHIYUDA
Menkopolhukam Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, praktik politik uang tidak akan bisa dihindari dalam pilkasa langsung maupun pilkada tidak langsung.

Menurut Mahfud MD, yang membedakan keduanya hanya metode penyaluran uang.

Dalam pilkada langsung, katanya, praktik politik uang akan dilakukan secara sistem eceran.

KPK Terbitkan Surat Perintah Supervisi, Siap Ambil Alih Kasus Djoko Tjandra-Jaksa Pinangki

Sedangkan dalam pilkada tidak langsung, praktiknya sistem borongan.

Hal itu disampaikan Mahfud MD saat webinar bertajuk 'Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal', Sabtu (5/9/2020).

"Kalau pemilihan langsung money politic-nya eceran, kalau lewat DPRD itu borongan, kita bayar ke partai, selesai," tutur Mahfud MD.

Wakil Gubernur NTT: Kami Provinsi Nomor 3 Termiskin, Apalagi Kalau Kerja dari Rumah Terus

Saat menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2012, Mahfud MD menyebut malaikat bisa menjadi iblis jika masuk pemerintahan.

Saat itu ia pun mengusulkan sistem pilkada harus diubah.

Pemerintahan saat itu, lanjut Mahfud MD, sudah sepakat mengembalikan sistem pilkada ke DPRD.

Mulai Selasa 8 September 2020, Dua Tower di Wisma Atlet Jadi Tempat Isolasi Mandiri

"Karena malaikat kalau jadi kepala daerah, bisa jadi iblis."

"Karena modalnya besar, politik uangnya luar biasa."

"Gaji kepala daerah Rp 6 juta-Rp7 juta, biayanya puluhan miliar bahkan ratusan miliar," jelasnya.

Rizal Ramli Siap Maju di Pilpres 2024 Jika Menang Gugatan di MK, Pernah Diminta Rp 300 M oleh Parpol

Mahfud MD mengatakan, proses pilkada langsung telah melewati tahapan dan proses evaluasi yang panas.

Hal tersebut bisa dilihat dari usulan agar dikembalikan ke DPRD hingga terbitnya Perppu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membatalkan UU Pilkada pada 2014.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved