Breaking News:

Pilkada Serentak

Polri Tunda Proses Hukum Terhadap Peserta Pilkada, KPK Ikut Pertimbangkan

Menurutnya, setiap kasus yang tengah ditangani oleh KPK, punyai standar operasional prosedur (SOP).

Editor: Yaspen Martinus
ISTIMEWA
Pilkada Serentak 2020 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyampaikan, pihaknya mempertimbangkan menunda proses penegakan hukum terhadap pasangan calon (paslon) kepala daerah yang maju di Pilkada Serentak 2020.

Instruksi tersebut sebelumnya dilakukan Kapolri Jenderal Idham Azis kepada jajarannya.

Alasannya, agar dinilai tidak mengintervensi jalannya pesta demokrasi tersebut.

Djoko Tjandra Suap Jaksa Pinangki Rp 7 Milliar untuk Urus Fatwa MA, Ternyata Itu Cuma Uang Muka

"Kami memahami pertimbangan penundaan proses hukum bagi peserta pilkada, agar proses hukum tidak disalahgunakan pada kepentingan politis."

"KPK masih akan mempertimbangkan kebijakan seperti itu, apakah diperlukan atau tidak," kata Ghufron kepada wartawan, Sabtu (5/9/2020).

Menurutnya, setiap kasus yang tengah ditangani oleh KPK, punyai standar operasional prosedur (SOP).

Djoko Tjandra Bilang Adik Iparnya Meninggal Akibat Covid-19, Penyidik Kejagung Tak Langsung Percaya

"Tidak mungkin dapat ditersangkakan, ditahan, dan seterusnya, kecuali memenuhi syarat dan prosedur yang sangat ketat," jelasnya.

Ia mengatakan pihaknya meyakini proses hukum yang dilaksanakan telah sesuai dengan peraturan.

Sebaliknya, tidak akan ada intervensi terkait proses hukum yang dijalani.

Ditentukan oleh Penjual, Harga Vaksin Covid-19 di Indonesia Bakal Beragam

"Tidak akan terintervensi oleh tekanan, desakan kemauan politik dalam masa pilkada ini."

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved