Pilkada Serentak

Tak Seperti Polri dan Kejaksaan Agung, KPK Ogah Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

KPK menegaskan tidak akan menunda proses hukum yang menjerat para calon kepala daerah (cakada) peserta Pilkada 2020.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak akan menunda proses hukum yang menjerat para calon kepala daerah (cakada) peserta Pilkada 2020.

"KPK saat ini tidak akan menunda proses hukum terhadap perkara siapa pun."

"Termasuk terhadap perkara yang diduga melibatkan para calon kepala daerah," tegas Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri lewat keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

KPK Terbitkan Surat Perintah Supervisi, Siap Ambil Alih Kasus Djoko Tjandra-Jaksa Pinangki

Sikap KPK ini berbeda dengan Polri yang sudah mengeluarkan kebijakan untuk menunda proses penanganan perkara terhadap cakada di Pilkada 2020.

Ali mengatakan, KPK yakin proses hukum di komisi antikorupsi tidak akan terpengaruh oleh proses politik tersebut.

Sebab, jelasnya, proses hukum di KPK sangat ketat.

Wakil Gubernur NTT: Kami Provinsi Nomor 3 Termiskin, Apalagi Kalau Kerja dari Rumah Terus

Mulai dari syarat dan prosedur penetapan tersangka, hingga penahanan dan tahapan seterusnya.

"Melalui proses yang terukur berdasarkan kecukupan alat bukti dan hukum acara yang berlaku," jelas Ali.

Oleh karena itu, KPK mendorong masyarakat agar selektif menentukan pilihan cakada yang nantinya bakalan bertarung dalam kontestasi Pilkada 2020.

"Beberapa program pencegahan terkait pilkada sudah disiapkan KPK, antara lain pembekalan untuk calon kepala daerah, penyelenggara, dan edukasi untuk pemilih," beber Ali.

Kejagung Sudah Duluan

Kejaksaan Agung menyampaikan pihaknya juga sepakat menunda proses penegakan hukum terhadap pasangan calon (paslon) kepala daerah yang akan maju di Pilkada Serentak 2020.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Hari Setiyono menyampaikan, pihaknya bahkan telah terlebih dahulu menginstruksikan jajarannya, sebelum Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan intruksi kepada jajarannya.

"Kami sudah duluan," kata Hari saat dihubungi, Senin (7/8/2020).

Mulai Selasa 8 September 2020, Dua Tower di Wisma Atlet Jadi Tempat Isolasi Mandiri

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved