Denny Indrayana: Jangan Sesat Logika, yang Harus Dibubarkan Bukan KPK, Tapi Hukum Mati Jokowi Cs

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara yang juga politisi Partai Demokrat, Denny Indrayana mengomentari pernyataan Megawati Soekarnoputri yang mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Denny Indrayana, pembubaran KPK adalah salah kaprah dan sesat logika. 

Sebab kata Denny Indrayana yang perlu diatasi adalah mereka yang terencana dan sistematis melumpuhkan dan membunuh KPK.

"Jangan salah kaprah. Jangan sesat logika. Yang harusnya dibubarkan bukanlah KPK, tetapi mereka yang secara terencana dan sistematis melumpuhkan dan membunuh KPK," kata Denny di akun Twitternya @dennyindrayana. Selasa (22/8/2023).

Saat ini kata Denny, orang yang bertanggung jawab dalam melumpuhkan KPK adalah Presiden Jokowi dan para kroninya.

Sehingga menurutnya, hukuman untuk mereka itu adalah hukuman mati.

Baca juga: Dianggap Tak Efektif, Megawati Ngaku Pernah Sarankan Jokowi Bubarkan KPK

"Presiden Jokowi, dan semua kekuatan korup, termasuk oligarki dan kroninya, harus bertanggung jawab karena bersama-sama telah melakukan 'pembunuhan berencana pada KPK'. Hukumannya seharusnya: Mati," kata Denny.

Sebelumnya Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, 'sudah deh bubarkan saja KPK itu Pak, menurut saya enggak efektif'," kata Megawati, Senin (21/8/2023).

Megawati mengatakan itu karena mengaku gemas dengan penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya tidak berjalan dengan baik.

Ketua umum PDI Perjuangan (PDI-P) ini meyakini bahwa praktik korupsi masih terus terjadi di Indonesia meskipun ada KPK.

"Lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga, bohong kalau enggak kelihatan, persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah susah payah saya buat," kata Megawati.

Baca juga: Megawati Pernah Sarankan Jokowi Bubarkan KPK karena Korupsi di Indonesia Masih Sering Terjadi

Menurut Megawati, hal itu semakin miris karena pemerintah tetap memungut pajak dari warga dengan dalih kewajiban untuk negara.

"Untuk apa dia mejeng-mejeng doang, coba bayangkan, rakyat kan kasihan disuruh bayar pajak itu, kalau dengerin kan merintih saya. Sudah begitu katanya orang pajak, 'ya ini kan harus dibayar untuk negara'. Gile gue bilang, padahal sudah gitu ditilep," ujarnya.

Megawati pun tak masalah jika pernyataan itu dianggap terlalu blak-blakan oleh sejumlah pihak.