Prasetyo Edi Marsudi Waswas Lihat Sampah Jakarta, Minta Gunakan APBD, Tolak Pinjaman dari Perseroan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menolak adanya pinjaman duit dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk pembangunan instalasi pengolahan sampah.

Diketahui, Pemerintah DKI Jakarta pernah meminjam dana Pemulihan Ekonomi Nasional Rp 613 miliar untuk pembangunan pengolahan sampah Refused Derived Fuel (RDF) di Bantar Gebang, Kota Bekasi.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, eksekutif telah menyetujui bahwa tak ada lagi meminjam uang dari PT SMI.

Hal itu sebagaimana Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) yang digelar di DPRD DKI Jakarta, Jumat (18/8/2023).

“Sepakat tidak ada minjam uang lagi dari PT SMI, maksimalkan yang ada di dalam (APBD),” ujar Prasetyo, Senin (21/8/2023).

Menurutnya, penanganan sampah di Jakarta sangat mendesak karena yang diproduksi setiap hari mencapai 7.500 ton.

Ribuan ton sampah itu dibawa ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Kota Bekasi, milik Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Pemprov DKI Ungkap Pengolahan Sampah RDF Lebih Menguntungkan Dibanding ITF

“Sampah ini sudah sangat darurat, dengan adanya diskusi kami melihat ada RDF di Bantar Gebang, minta kami tambah dua tempat lagi fokus untuk menampung sampah-sampah di Jakarta,” katanya.

Sejauh ini, Pemerintah DKI Jakarta telah menyiapkan pembangunan RDF di dua lokasi yaitu di Rorotan Jakarta Utara dan Pengadegan di Jakarta Barat. Satu titiknya membutuhkan dana sekitar Rp 1 triliun.

Angka ini jauh lebih hemat dibanding membangun pengolahan sampah yang menghasilkan listrik yaitu Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara.

Pembangunannya menelan biaya Rp 3-4 triliun dan pemerintah harus menyiapkan uang hampir ratusan miliar rupiah per tahun untuk biaya pengelolaan sampah atau tipping fee kepada mitra swasta.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Sepakat dengan Heru yang Pilih ITF Dibanding RDF soal Pengolahan Sampah

“Kalau pinjam (dana PEN) bebannya bukan di kami lagi, tapi rakyat bakal kena lagi," ujarnya.

"Jadi maksimalkan saja ada uang yang tidak prioritas, keluarkan saja pakai itu,” imbuh politisi PDIP ini.

Selain itu, kata dia, kegiatan yang dianggap tidak prioritas juga dapat dialihkan untuk bantuan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Misalnya pemberian bantuan sosial (bansos) berupa Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Baca juga: Pengolahan Sampah RDF Dinilai jadi Pilihan Terbaik dan Rasional bagi Jakarta