Ketua Komisi VIII DPR Nilai Pemerintah Gamang Hadapi Covid-19, Minta Masyarakat Tak Berharap Banyak

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menilai pemerintah saat ini sedang bingung memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang telah berlangsung sekitar tiga bulan.

"Pemerintah gamang, di satu sisi seolah-olah ingin dikatakan kuat untuk memutus rantai migrasi Corona."

"Tapi di sisi lain tidak ada kesanggupan atau kemampuan untuk menangani PSBB," ujar Yandri saat dihubungi di Jakarta, Rabu (13/5/2020).

• Ekonomi Jadi Alasan Pemerintah Bolehkan Warga di Bawah Usia 45 Beraktivitas Saat Pandemi Covid-19

Menurut Yandri, pemerintah harus memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak Covid-19.

Apalagi, banyak yang kehilangan pekerjaan akibat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena kantornya ditutup.

"Pemerintah di persimpangan jalan, memutuskan mata rantai Corona atau ekonomi."

• Ingin Masyarakat Disiplin Jadi Alasan Anies Baswedan Terbitkan Pergub Penindakan Pelanggar PSBB

"Ini yang saya khawatir, Corona tidak habis, ekonomi ambruk karena tidak sanggup lagi, APBN kita jebol kan, defisit kita udah di atas 3 persen," papar Yandri.

Politikus PAN itu pun meminta masyarakat tidak berharap banyak kepada pemerintah dalam memutus mata rantai Covid-19 di dalam negeri.

"Kalau berharap dari pemerintah susah sekarang."

• KABAR Baik, Jumlah Pasien Rawat Inap di Wilayah yang Terapkan PSBB Turun Signifikan

"Rapid test tidak terlalu jalan, pola WHO tidak ketat, yang mawas diri ya individu untuk tetap menjaga diri supaya tidak terkena Covid-19."

"Sekarang kunci ada di masyarakat, kalau misalnya mau keluar rumah, kewaspadaan harus dibangun dari individu masing-masing," sambung Yandri.

Sebelumnya, pemerintah menyiapkan formulasi dalam rencana pelonggaran (relaksasi) pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

• Penumpang KRL dan Pengendara Wajib Tunjukkan Surat Tugas Saat PSBB Tahap Ketiga di Kota Bekasi

Menurut Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, terdapat empat bidang atau kriteria dalam formulasi tersebut.

"Dalam upaya melakukan pelonggaran dan menyusun skenario, paling tidak Gugus Tugas akan beri empat kriteria."

• Warga Usia di Bawah 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Tengah Pandemi, PKS: Bisa Jadi Blunder Berikutnya

"Pertama, upaya di bidang prakondisi yaitu sosialisasi, kedua berhubungan dengan waktu atau timing, ketiga prioritas bidang apa, termasuk daerah mana yang perlu dilakukan."

"Terakhir adalah koordinasi pusat dan daerah," ujar Doni seusai rapat terbatas evaluasi PSBB, Selasa (12/5/2020).

Dalam bidang prakondisi nantinya akan ada kajian akademis yang melibatkan pakar, ulama, budayawan, dan tokoh masyarakat.

• Berkeliling Pakai Gerobak, Ketua Umum Pospera Bagikan Sembako kepada Warga Cipinang Muara

Sehingga, nantinya ada perhitungan terukur dalam pelonggaran PSBB tersebut.

"Termasuk upaya Gugus Tugas untuk kerja sama dengan beberapa lembaga survei untuk dapat data akurat terutama pada 8 provinsi," tuturnya.

Setelah prakondisi, selanjutnya yakni masalah timing atau waktu pelonggaran PSBB tersebut.

• ISI Lengkap Pergub DKI Nomor 41 Tahun 2020: Tak Pakai Masker Didenda Rp 250.000 dan Kerja Sosial

Bila suatu daerah kurva penyebaran Covid-19 belum melandai, maka tidak akan diizinkan melonggarkan penerapan PSBB.

"Artinya apa? Statusnya masih tetap tidak boleh kendor, justru harus meningkat kembali," ucapnya.

Timing juga berhubungan dengan kesiapan masyarakat.

• Pemerintah Bilang Kurva Penyebaran Covid-19 di Indonesia Melandai, Ini Maksudnya

Bila tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan tinggi, maka izin pelonggaran akan diberikan.

Sebaiknya, bila tidak, maka PSBB tetap diterapkan.

"Kalau masyarakat tidak siap, hal ini tidak mungkin dilakukan."

• Jokowi: 70 Persen Kasus Positif dan 82 Persen Kematian Akibat Covid-19 Ada di Pulau Jawa

"Timing ini juga bisa kita lihat dari tingkat kepatuhan masyarakat di setiap daerah yang akan dilakukan pelonggaran."

"Manakala tingkat kepatuhan kecil, tentu kita tidak boleh ambil risiko," tuturnya.

Faktor atau bidang selanjutnya adalah prioritas.

• Haris Azhar: Bansos Salah Konsep, Hak Asasi Dibungkus Sebagai Sedekah Penguasa kepada Rakyat

Akan dikaji prioritas pemberian izin pelonggaran PSBB tersebut.

Sehingga, tidak menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat.

"Prioritas apa yang harus kami lakukan, kami berikan baik kepada kementerian/lembaga termasuk kepada provinsi, kabupaten, kota."

• Jokowi Minta Pelonggaran PSBB Tak Tergesa-gesa, Harus Berdasarkan Data Lapangan

"Untuk bidang-bidang apa? Apakah di bidang pangan khususnya pasar, restoran, dan juga mungkin berhubungan dengan kegiatan untuk menghindari masyarakat tidak di-PHK," papar Doni.

Terakhir, faktor koordinasi pusat dan daerah.

Pelonggaran PSBB harus dikoordinasikan sehingga tidak ada penolakan dari daerah.

• Pemprov Imbau 13 BUMD Ini Potong Atau Tunda Pemberian THR Lebaran 2020, Salah Satunya Bank DKI

"Jangan sampai nanti diberikan pelonggaran ternyata ada penolakan."

"Demikian juga mungkin dari daerah memutuskan untuk minta pelonggaran atas inisiatif sendiri, ternyata pusat melihat belum waktunya."

"Jadi koordinasi pusat daerah ini jadi prioritas kami," bebernya.

• Uji Materi UU Pemilu, Ki Gendeng Pamungkas Ingin Jadi Calon Presiden dari Jalur Independen

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajaranya untuk berhati-hati dalam melakukan kebijakan pelonggaran di wilayah pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Menurut Jokowi, pelonggaran PSBB harus didasarkan pada data dan pelaksanaan di lapangan.

Tentunya, untuk menekan angka penyebaran Virus Corona (Covid-19).

• Besok Tutup, Karyawan McDonalds Sarinah Tidak akan Dirumahkan

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait evaluasi pelaksanaan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), melalui video conference yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (12/5/2020).

"Mengenai pelonggaran untuk PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa."

"Semuanya didasarkan data-data lapangan, pelaksanaan lapangan," kata Jokowi.

• KISAH Pasien 01 Menang Lawan Covid-19 di Tengah Teror Media dan Medsos, Kuncinya Berpikir Positif

Oleh karena itu, Jokowi menyebut, prinsip kehati-hatian tersebut diharapkan segala keputusan yang diambil sudah tepat dan benar.

"Sehingga keputusan itu betul-betul keputusan yang benar," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, hingga kini pemerintah belum memutuskan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

• Ibarat Perang, Pemegang Tongkat Komando Lawan Covid-19 di Indonesia Dinilai Tidak Jelas

Mahfud MD menegaskan, hingga kini pemerintah masih mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Wilayah.

Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam Rapat Kerja Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Bersama Komite I DPD secara virtual, Jumat (8/5/2020).

• Pemprov DKI Anggarkan Rp 5,032 Triliun dari Belanja Tidak Terduga untuk Tangani Covid-19

"Jadi sampai sekarang soal relaksasi belum ada keputusan."

"Semua yang ada sekarang masih berdasarkan nomor 6 tahun 2018."

"Termasuk pengaturan tentang kendaraan, termasuk pengaturan tentang transportasi yang baru dikeluarkan oleh Menhub itu," tutur Mahfud MD.

• Hampir Semua Rumah Sakit Layani Pasien Covid-19, Sistem Pelayanan dan Cashflow Terganggu

Mahfud MD mengatakan hingga kini pemerintah masih mendiskusikan sejumlah pertimbangan terkait hal tersebut.

Pertimbangan tersebut antara lain sejumlah tren relaksasi di negara lain.

"Kalau Bapak Ibu sekalian buka peta penanganan Covid-19 di seluruh dunia, hampir seluruh dunia sekarang melakukan relaksasi."

• Tiga Tips Jusuf Kalla Selesaikan Pandemi Covid-19: Menghindar, Bertahan, dan Ikuti Aturan Pemerintah

"India, italia, Amerika bagian-bagian tertentu, Malaysia mulai tanggal 4 kemarin sudah direlaksasi."

Artinya apa? Semua yang kemarin ditutup itu dibuka kembali," papar Mahfud MD.

Meski begitu, sekali lagi Mahfud MD menegaskan pemerintah baru membicarakan kemungkinan-kemungkinan terkait relaksasi tersebut.

• Meski Bukan Peserta BPJS Atau JKN, WNI dan WNA di Indonesia Dijamin Dapat Pelayanan Covid-19

Sebelumnya, Mahfud MD mengungkapkan, pemerintah mempertimbangkan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena sejumlah pertimbangan.

Relaksasi PSBB yang dimaksud Mahfud MD adalah pelonggaran-pelonggaran dalam penerapan aturan PSBB, namun dalam praktiknya tetap mempertimbangkan aspek keselamatan.

Sejumlah pertimbangan terkait relaksasi PSBB yang disebut Mahfud MD antara lain keluhan masyarakat yang kesulitan mencari nafkah dan belanja.

• Kena PHK Massal, Buruh di Tangerang Iris Urat Nadi di Pergelangan Tangan Hingga Meninggal

Pemerintah juga mempertimbangkan tingkat stres masyarakat.

"Karena kita tahu kalau terlalu dikekang juga akan stres."

"Nah, kalau stres itu imunitas orang itu akan akan melemah, juga akan menurun."

• Kadin Sebut Pandemi Covid-19 Bikin 40 Juta Orang Menganggur, Napas UMKM Tinggal Dua Bulan

"Oleh sebab itu kita memikirkan, mari kerjakan ini semua secara sabar bersama-sama," kata Mahfud MD dalam tayangan Berita Satu News Channel bertajuk Inspirasi Ramadhan, Sabtu (2/5/2020).

Ia mencontohkan bentuk-bentuk relaksasi PSBB nantinya antara lain rumah makan dan tempat perbelanjaan akan bisa beroperasi dengan protokol khusus yang dirancang pemerintah.

"Misalnya rumah makan boleh buka dengan protokol begini."

• UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia: Positif 10.551 Orang, 1.591 Pasien Sembuh, 800 Meninggal

"Kemudian orang boleh berbelanja dengan protokol begini, dan seterusnya dan seterusnya, ini sedang dipikirkan," beber Mahfud MD.

Karena itu, menurutnya saat ini yang diperlukan adalah kesadaran bersama dari semua pihak untuk tetap mematuhi aturan keamanan yang diatur oleh pemerintah terkait Covid-19, antara lain menjaga jarak fisik.

Hal itu karena menurutnya saat ini siapa pun yang lengah akan bisa terkena Covid-19.

• Naik Motor Bonceng Tiga Sambil Tenteng Celurit, Tiga Remaja di Bekasi Dihajar Warga

"Sekarang ini sama, sama-sama posisinya di depan Covid itu sama."

"Siapapun yang lengah akan diserang."

"Oleh sebab itu kita harus saling sama-sama menjaga, jangan biarkan ditulari orang lain dan jangan juga menulari orang lain."

• Dari 79.152 Warga Jakarta yang Ikut Rapid Test, 3.022 Orang Dinyatakan Positif Covid-19

"Nah, itulah sekarang protokol yang diatur oleh pemerintah," ucap Mahfud MD. (Seno Tri Sulistiyono)