Komisi IX DPR Pertanyakan Cara Hidup Damai dengan Covid-19 Seperti yang Dibilang Jokowi

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Saleh P Daulay tidak memahami maksud Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat hidup berdamai dengan Covid-19.

"Berikan pengertian maksud kita harus berdamai dengan Covid-19."

"Karena, virus ini adalah satu wabah penyakit yang saat ini paling ditakuti di seluruh dunia," papar Saleh kepada wartawan, Jakarta, Jumat (8/5/2020).

• Pemprov DKI Anggarkan Rp 5,032 Triliun dari Belanja Tidak Terduga untuk Tangani Covid-19

Secara umum, kata Saleh, hidup berdamai dengan Covid-19 yaitu masyarakat tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa.

Meski, kondisi di dalam negeri sedang dilanda Covid-19 yang ditularkan dari manusia ke manusia.

"Kalau itu yang dimaksud, ya saya rasa riskan sekali."

• Hampir Semua Rumah Sakit Layani Pasien Covid-19, Sistem Pelayanan dan Cashflow Terganggu

"Dan itu tidak ada metodologi yang saya kira membenarkan cara seperti itu dalam menangani Covid-19," papar Saleh.

Menurut Saleh, jumlah kasus positif Covid-19 di dalam negeri hingga saat ini terus meningkat.

Walaupun, pemerintah sudah menerapkan status Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di beberapa daerah.

• Tiga Tips Jusuf Kalla Selesaikan Pandemi Covid-19: Menghindar, Bertahan, dan Ikuti Aturan Pemerintah

"Artinya peluang penyebaran Covid-19 masih sangat tinggi dan perlu diwaspadai."

"Karena itu agak sulit untuk mengatakan ada cara bagi kita untuk hidup berdamai dengan Covid-19."

"Kami tetap mendesak pemerintah melakukan langkah-langkah terukur, akademik dan betul-betul memang berorientasi pada keselamatan, keamanan daripada rakyat," papar Saleh.

• Meski Bukan Peserta BPJS Atau JKN, WNI dan WNA di Indonesia Dijamin Dapat Pelayanan Covid-19

Sebelumnya, pemerintah terus berupaya keras dan berharap puncak pandemi Covid-19 akan segera menurun.

Namun demikian, beberapa ahli mengatakan ketika kasusnya sudah turun, tidak berarti langsung landai atau langsung nol, melainkan masih bisa fluktuatif.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, dalam video yang diunggah Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Kamis (7/5/2020).

• Gaji Dewan Pengawas Sampai Seratusan Juta, Pakar Hukum Bilang KPK Berubah Jadi Kantor Pencari Nafkah

"Ada kemungkinan masih bisa naik lagi atau turun lagi, naik sedikit lagi, dan turun lagi dan seterusnya."

"Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan," kata Jokowi.

Menurut Presiden, Indonesia beruntung karena sejak awal pemerintah memilih kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, bukan karantina wilayah atau lockdown.

• Terbitkan SE 4/2020, Doni Monardo: Saya Tegaskan Sekali Lagi, Mudik Dilarang, Titik!

PSBB adalah pembatasan kegiatan di tempat umum atau di fasilitas umum dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak antar-orang.

"Artinya, dengan PSBB masyarakat masih bisa beraktivitas, tetapi memang dibatasi."

"Masyarakat juga harus sadar membatasi diri, tidak boleh berkumpul dalam skala besar."

• UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia; Pasien Sembuh Tembus 2.317 Orang, 12.438 Positif, 895 Wafat

"Saya melihat di beberapa daerah dari informasi yang saya terima, jalannya sepi tetapi di kampungnya masih berkerumun ramai."

"Di kampungnya masih banyak yang bergerombol ramai."

"Padahal interaksi fisik itu harus dikurangi, harus jaga jarak, harus bermasker, harus sering cuci tangan sehabis kegiatan," tuturnya.

• Target Jokowi: Penyebaran Covid-19 Turun Bulan Ini, Sedang pada Juni, dan Ringan di Juli

Upaya tersebut harus terus dilakukan untuk menghambat penyebaran Covid-19.

Tetapi, kepala negara juga ingin agar roda perekonomian tetap berjalan.

Untuk itu, masyarakat masih bisa beraktivitas secara terbatas, tetapi harus disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan.

• Tangan Saksi Panas dan Gatal Saat Pindahkan Gamis Novel Baswedan Setelah Disiram Air Keras

"Sekali lagi ingin saya tegaskan, yang utama adalah ikuti dengan disiplin protokol kesehatan."

"Silakan beraktivitas secara terbatas, tetapi sekali lagi ikuti protokol kesehatan."

"Semua ini membutuhkan kedisiplinan kita semuanya, kedisiplinan warga, serta peran aparat yang bekerja secara tepat dan terukur," paparnya.

• BREAKING NEWS: 3 Penumpang KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Positif Covid-19

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah menyiapkan kajian seluruh warga negara hidup berdampingan dengan Covid-19.

Sri Mulyani menyamakan Virus Corona seperti pandemi flu Spanyol tahun 1918 hingga 1920, yang dampaknya tidak hilang sampai sekarang.

"Seperti dengan flu Spanyol, dia akan terus ada."

• Dianggap Bisa Jerat Siapa Saja Tanpa Alat Bukti Kuat, Kivlan Zen Uji Materi Undang-undang Darurat

"Sehingga hidup bersama dengan Covid-19 itu yang sekarang sedang terus disiapkan," ujarnya saat rapat virtual bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Karena itu, ia menyampaikan, pemerintah menyiapkan dana untuk kesiapan berdampingan dengan Covid-19, dengan menggandeng beberapa lembaga negara untuk pengawasan.

"Dana untuk Covid-19 kita akan terus melakukan pengawasan, karena BPKP sudah ada di sana. LKPP itu juga sudah dilibatkan," kata Sri Mulyani.

• Transportasi Massal Boleh Beroperasi Lagi ke Luar Daerah Mulai 7 Mei 2020 tapi Penumpangnya Khusus

Selain itu, eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, masyarakat juga diharapkan bisa bekerja sama guna menyiapkan kajian ini.

"Kita berharap, tadi Bapak Presiden menyampaikan di sidang kabinet supaya masyarakat juga ikut berpartisipasi."

"Mengawasi akuntabilitas, transparansi, jadi tidak cuma kita, BPK, DPR," cetusnya.

• Pejabat Negara Dibolehkan Bepergian Asal Tidak Mudik, Komisi V DPR Minta Syarat Tes Covid-19 Negatif

Sebelumnya, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/ Kepala Badan Riset dan Inovasi (BRIN) Bambang Brodjonegoro menyebut, paling cepat, vaksin Covid-19 ditemukan tahun depan.

Bambang mengutip Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman yang melakukan penelitian vaksin Virus Corona di Indonesia.

Hal itu ia katakan dalam rapat gabungan antara Komisi VII, Vl, dan Komisi IX DPR, Selasa (5/5/2020).

• Ketua KPK Tegaskan Semua Informasi Dugaan Keberadaan Nurhadi dan Harun Masiku Dilacak dan Dikejar

"Mengenai waktunya masih sulit diperkirakan, meskipun Eijkman mengatakan kemungkinan paling cepat satu tahun, kira-kira dari Bulan Maret kemarin."

"Mudah-mudahan awal tahun depan sudah ada berita baik," harap Bambang.

Untuk mempercepat penelitian vaksin, Bambang mendorong dilakukan kerja sama dengan pihak luar.

• Penyebaran Covid-19 Turun 11 Persen, Doni Monardo Tetap Minta Masyarakat Jangan Lengah

Ia berharap rentang waktu ditemukannya vaksin untuk pasien Covid-19 akan lebih cepat.

"Tentu kami mendorong kerja sama dengan pihak luar juga yang mengembangkan vaksin."

"Sehingga harapannya vaksin bisa ditemukan lebih cepat dan bisa langsung efektif, terutama virus yang beredar di Indonesia," tuturnya.

• DAFTAR 18 Provinsi di Indonesia Tanpa Kasus Baru Covid-19 pada 4 Mei 2020

Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, selama vaksin belum ditemukan, maka kita belum aman dari virus tersebut.

Oleh karena itu, belum diketahui kapan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan berakhirnya .

"Kemudian kapan waktu PSBB berakhir? Menko ekonomi telah ingatkan, sebelum ada vaksin maka kita belum akan aman dari Covid," kata Doni dalam video conference, Senin, (5/4/2020).

• Minta PSBB Dievaluasi, Jokowi: Yang Sudah Positif Covid-19 Saja Masih Bisa Lari dari Rumah Sakit

Oleh karena itu, menurutnya proses untuk mengembalikan kondisi kehidupan menjadi normal kembali membutuhkan waktu, terkecuali normal dengan gaya baru.

"Kalau toh kita (sekarang) normal, dalam arti kata normal dengan gaya baru, dengan tetap gunakan masker, jaga jarak dan mencuci tangan," tuturnya.

Presiden, menurut Doni, terus menekankan agar dalam menangani suatu bencana, maka jangan menimbulkan bencana baru.

• Anies Baswedan Sebut Pendidikan Menentukan Respons Masyarakat Terhadap Pandemi Covid-19

Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dikeluarkan harus sangat terukur.

Hal itu mengingat saat ini ada kurang lebih 1.032.960 orang yang telah dirumahkan, 375.165 orang di PHK, dan sektor informal yang terdampak sebanyak 314.833.

"Total semuanya 1.722.956 orang, dan ini data yang kami peroleh dari Kemnaker," paparnya. (Seno Tri Sulistiyono)