Virus Corona

Pejabat Negara Dibolehkan Bepergian Asal Tidak Mudik, Komisi V DPR Minta Syarat Tes Covid-19 Negatif

Komisi V DPR merespons aturan turunan dari Permenhub yang melarang mudik di tengah pandemi Covid-19.

TRIBUNNEWS/SENO TRI SULISTIYONO
ILUSTRASI: Komisi V DPR menggelar rapat dengar pendapat penanganan banjir di Jabodetabek, Rabu (26/2/2020). Karena Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten tak hadir, rapat akhirnya ditunda. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Komisi V DPR merespons aturan turunan dari Permenhub yang melarang mudik di tengah pandemi Covid-19.

Satu di antara beberapa hal yang diatur adalah pejabat negara kini boleh bepergian asal tidak mudik.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Golkar Ansar Ahmad meminta agar ada syarat ketat bagi pejabat negara yang bepergian.

Achmad Yurianto: Covid-19 Mulai Bisa Kita Kendalikan, Kehidupan Jadi Lebih Baik Lagi

Syarat itu diperlukan agar pejabat negara tidak mudik dengan modus tugas negara.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja virtual Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan dan Menteri PUPR, Rabu (6/5/2020).

"Ada ruang-ruang bagi pejabat negara karena kita tugas konstitusi."

Berlatar Mural Glenn Fredly, YPK Basketball Family Sumbang APD untuk RS dan Puskesmas di Ambon

"Tapi saran kami, itu harus kita perketat benar-benar petugas negara," kata Ansar.

Ansar mencontohkan pengawasan yang bisa dilakukan adalah jaminan pejabat negara yang bepergian itu sudah tes Covid-19 dengan hasil negatif.

"Kita juga perlu ada jaminan bahwa sebelum keberangkatan kita lakukan tes Covid-19, supaya kita berangkat dalam keadaan sehat."

Andre Rosiade Desak Najwa Shihab Klarifikasi Dugaan Terlibat Proyek Kartu Prakerja

"Persyaratan-persyaratan itu harus diperketat," ujarnya.

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved