OTT KPK

Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Suap Komisioner KPU, Hasto Kristiyanto Bilang untuk Jaga Muruah KPK

PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Sekjen Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Hasto Kristiyanto, Jumat (24/1/2020).

Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Suap Komisioner KPU, Hasto Kristiyanto Bilang untuk Jaga Muruah KPK
TRIBUNNEWS/ILHAM RIAN PRATAMA
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto diperiksa penyidik KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (24/1/2020). 

Kata Hasto Kristiyanto, tak ada yang salah dengan keputusan PDIP mengajukan PAW karena wafatnya almarhum Nazaruddin Kiemas.

Hasto Kristiyanto menyatakan, sebagai sekjen partai, dirinya meneken surat ke KPU untuk pengajuan setiap PAW ,dan hal itu adalah sah atau legal.

 Hasto Kristiyanto: Ada yang Memframing Saya Terima Dana dan Gunakan Kekuasan Sembarangan

"Itu merupakan bagian dari kedaulatan partai politik," ucap Hasto Kristiyanto.

Hasto Kristiyanto meluruskan pertanyaan wartawan yang mempertanyakan alasan PDIP mengajukan PAW terhadap Harun Masiku sebanyak tiga kali.

Kata Hasto Kristiyanto, keputusannya hanyalah sekali.

 Indonesia Buka Peluang Kerja Sama dengan Cina di Natuna, Tiongkok Bilang Ada Tumpang Tindih Hak

"Jadi keputusan hanya satu kali. Keputusan PAW diputuskan satu kali," jelasnya.

"Surat menyurat itu legal formalnya memang seperti itu," imbuhnya.

Diketahui, pengajuan itu disampaikan ke KPU dan pada tanggal 7 Januari 2020, KPU menolak permohonan tersebut.

 DUA Nama Ini Diduga Bermain di Skandal Asabri dan Jiwasraya

Hasto Kristiyanto menegaskan, PDIP menghormati putusan itu.

"Kami juga hormati, kami ini taat pada hukum."

"Kami ini dididik untuk setia pada jalan hukum tersebut, bahkan ketika kantor partai diserang pun kami memilih jalan hukum," bebernya.

 Ada Tanda Tangan Hasto, Megawati, dan Yasonna di Surat Permohonan PAW Harun Masiku

Karena DPP PDIP menghormati keputusan KPU, maka pihaknya juga tak bertanggung jawab jika ada pihak-pihak yang kemudian melakukan negosiasi.

"Itu di luar tanggung jawab PDI Perjuangan."

"Partai akan memberikan tindakan sesuai dengan instruksi ketua umum dan juga peraturan partai sebagaimana terus kami lakukan," paparnya.

 Ini Calon Kuat Pengganti Wahyu Setiawan di KPU, Tak Perlu Jalani Fit and Proper Test Lagi

Sebelumnya, ketua umum dan tiga nama petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menandatangani surat permohonan pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 Harun Masiku.

Mereka yang pernah menandatangani surat permohonan PAW itu adalah Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Lalu, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto, dan Ketua Bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan Yasonna Laoly.

 PM Kanada: Pesawat Ukraina Jatuh karena Ditembak Misil Iran

Perkara mereka yang merestui Harun Masiku mengganti Riezky Aprilia di kursi anggota DPR ini disibak oleh Ketua KPU Arief Budiman, dalam konferensi pers kronologi pengajuan PAW dari PDIP kepada KPU.

"Surat yang pertama permohonan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia itu tertanggal 5 Agustus."

"Ditandatangani oleh Ketua Bambang DH dan Sekjen Hasto Kristiyanto," kata Arief Budiman di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).

 Prabowo: Kedaulatan Harga Mati, tapi Kita Jangan Panas-panasin

Atas surat permohonan tersebut, KPU menggelar rapat pleno.

Dalam kesempatan itu mereka sepakat berpegang teguh pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bunyinya, sengketa Pemilu hanya bisa diselesaikan lewat jalur Mahkamah Konstitusi (MK).

 VIDEO Detik-detik Rudal Iran Hajar Pesawat Ukraina, PM Kanada Bilang Mungkin Tidak Disengaja

KPU pun sepakat menolak permintaan PDIP.

Tapi sebulan berselang, tepatnya pada 13 September 2019, PDIP kembali mengirim surat tembusan ke KPU perihal fatwa MA nomor 57.P/HUM/29 dengan maksud serupa.

Yakni, mengganti Riezky Aprilia dengan Harun Masiku sebagai caleg terpilih DPR dapil Sumatera Selatan I.

 Setelah Sri Mulyani, Bekas Menteri SBY Mari Elka Pangestu Ditunjuk Jadi Direktur Bank Dunia

Surat kedua ini ditandatangani oleh Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

"Surat tembusan itu tertanggal 13 September, ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia."

"Perihalnya permohonan fatwa terhadap putusan MA RI nomor 57.P/HUM/29 tanggal 19 Juli 2019. Surat ini ditandatangani oleh Ketua Yassona Laoly dan Sekjen Hasto Kristiyanto," jelasnya.

 Reynhard Sinaga Mengaku Pernah Kerja di Manchester United, Setan Merah Langsung Membantah

Pada 18 Desember 2019, lagi-lagi KPU menerima surat PAW dari PDIP dengan tujuan sama.

Surat tersebut tertanggal 6 Desember 2019. Kali ini surat itu diteken Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

"Kemudian yang terakhir itu ditandatangani oleh Megawati Sukarnoputri dan Hasto Kristiyanto," terang Arief Budiman.

 VIDEO Pesawat Ukraina Menghunjam Tanah Setelah Ditembak Rudal Iran, Puing Berapi Jatuh Bak Meteor

Harun Masiku menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskannya ke kursi parlemen Senayan.

Harun Masiku yang cuma berada di posisi keenam dengan 5.878 suara pada Pileg 2019 dapil Sumsel I, berkeinginan mengganti posisi peringkat kedua PDIP Riezky Aprilia (44.402 suara).

Nazarudin Kiemas (145.752 suara) yang berstatus peringkat pertama caleg terpilih pada dapil tersebut, meninggal dunia pada 26 Maret 2019.

 ‎Pemerintah Bakal Bangun Pangkalan Militer di Natuna, Kapal Ikan Cina Tinggalkan ZEE Indonesia

Sehingga, Nazarudin tidak lagi memenuhi syarat sebagai caleg.

Suara Nazarudin kemudian dilimpahkan ke suara partai.

Riezky Aprilia (44.402 suara) yang menduduki peringkat kedua perolehan suara terbanyak, lantas otomatis naik jadi caleg terpilih.

 LIBATKAN Banyak Negara, Ini Alasan Donald Trump Marah dan Bunuh Qasem Soleimani di Irak

Harun Masiku kemudian meminta Wahyu Setiawan agar dirinya bisa menyodok ke atas untuk menggantikan posisi Riezky Aprilia.

Ia menyuap Wahyu Setiawan dengan imbalan Rp 900 juta.

Ia berharap Wahyu bisa meloloskannya ke Senayan dan menggugurkan Riezky.

 Biasa Dijatah Rp 36 Miliar Sebulan dari Gaji Neneknya, Kini Pangeran Harry dan Istri Ingin Mandiri

Sekaligus, melangkahi Darmadi Jufri 26.103 suara, Doddy Julianto Siahaan 19.776 suara, dan Diah Okta Sari 13.310 suara, yang berada di atas Harun Masiku.

Sebelumnya, KPK menetapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan; caleg PDIP Harun Masiku; mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina; dan seorang swasta bernama Saeful, sebagai tersangka.

Mereka menjadi tersangka dugaan suap terkait PAW anggota DPR dari Fraksi PDIP.

 Sudah Bangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu, Jokowi Ajak Jepang Investasi Lagi di Natuna

Wahyu Setiawan dan Agustiani diduga menerima suap dari Harun dan Saeful dengan total sekitar Rp 900 juta.

Suap itu diduga diberikan kepada Wahyu Setiawan agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR, menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. (Ilham Rian Pratama)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved