Konflik Natuna

Prabowo: Kedaulatan Harga Mati, tapi Kita Jangan Panas-panasin

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut, masuknya kapal Cina ke ZEE Indonesia bisa diselesaikan secara baik.

Editor: Yaspen Martinus
Tribunnews/JEPRIMA
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat tiba di gedung Kementrian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019). Kedatangan Prabowo dalam rangka serah terima jabatan Menteri Pertahanan yang disambut upacara militer. 

MENTERI Pertahanan Prabowo Subianto menyebut persoalan masuknya kapal-kapal Cina di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara, tidak perlu dipanas-panasi untuk berperang.

"Kedaulatan harga mati, tapi kita jangan panas-panasin ya," ujar Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Menurut Prabowo Subianto, teritorial kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah 12 mil dari garis pantai, dan lebih dari itu merupakan zona ekonomi khusus.

Tanggapi Banjir Jakarta, Djarot : Yang Penting Kerja, Enggak Usah Kebanyakan Ngomong

"Kapal mana pun boleh masuk-keluar, tapi kalau eksploitasi ikan atau mineral, itu harus kerja sama, harus izin kita," papar Prabowo Subianto.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut, masuknya kapal Cina ke ZEE Indonesia bisa diselesaikan secara baik.

"Ya kita cool saja, selalu saya katakan," ucap Prabowo Subianto.

Pangeran Harry dan Meghan Markle Mundur dari Keluarga Kerajaan Inggris, Ini Alasannya

Menyusul adanya peristiwa tersebut, Prabowo Subianto menyebut wilayah-wilayah strategis di Indonesia akan dibuat pangkalan penjagaan laut dari beberapa unsur.

"Tidak hanya di Natuna kita mau bikin pangkalan, di Indonesia Timur, di beberapa tempat strategis seluruh Indonesia," kata Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mendukung sikap tegas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Soal Insiden Indonesia-Cina di Natuna, Luhut Panjaitan: Kakak Beradik Kan Suka Juga Gesekan

Retno Marsudi memprotes keras kebijakan Tiongkok yang mengklaim sepihak kedaulatan wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia di Laut Natuna.

"Jika sudah menyangkut kedaulatan negara, pemerintah harus bersikap keras dan tegas."

 Keteteran Cek Posko Pengungsi, Anies Baswedan Curhat Butuh Sosok Wakil Gubernur

"Tidak boleh lembek. Meskipun kepada negara sahabat seperti Tiongkok," kata Kholid dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2019).

Kholid mengapresiasi respons tegas Menlu Retno yang mengirimkan nota protes ke Pemerintah Tiongkok, sebagai komitmen serius Pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah negara.

Di sisi lain, Kholid sangat menyayangkan sikap lembek Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang justru menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa.

 Wakil Wali Kota Depok Dukung Pernyataan Gubernur DKI yang Salahkan Air Kiriman Penyebab Banjir

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved