Wakil Wali Kota Depok Dukung Pernyataan Gubernur DKI yang Salahkan Air Kiriman Penyebab Banjir

BANJIR yang melanda Jabodetabek di awal tahun ini, melahirkan sejumlah duka dan kerugian akibat terjangan air hujan yang datang seharian suntuk.

Melihat peristiwa ini, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna berharap penanganan bencana seperti banjir, ditangani oleh satu kementerian.

"Ini sudah menyangkut bencana nasional, dan ini faktor alam," katanya seusai pengukuhan Polres Kota Depok menjadi Polres Metro Depok, di Mapolres Metro Depok, Pancoran Mas, Jumat (3/1/2020).

• Menteri PUPR Jamin Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur Bebas Banjir dan Kebakaran Hutan

"Dan harus di bawah pengendalian satu menteri masalah ini," imbuhnya.

Sehingga, kata dia, dengan difokuskan ke satu kementerian, maka dana penanggulangan bencana dan pembangunan bisa digelontorkan dari pusat.

Seperti halnya situ dan Sungai Ciliwung yang berada di pengawasan Badan Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BWSCC).

• BPK Mengaku Sudah Hitung Kerugian Negara di Kasus RJ Lino pada Tahun Lalu, kenapa KPK Bilang Belum?

"Melihat pengalaman (situ dan sungai di bawah BWSCC) sifatnya hanya perbaikan yang tidak menyeluruh."

"Jadi kalau ditangani satu menteri bisa intervensi anggaran ke pemerintah pusat," paparnya.

Disinggung mengenai pernyataan Gubernur DKI Jakarta terkait pengendalian air yang seakan menyalahkan kota-kota penyangga seperti Depok, Pradi mengatakan hal ini bukan hanya persoalan wilayah, melainkan faktor alam.

• Pagi Tadi Jokowi Diam-diam ke Waduk Pluit, Ini yang Ia Lakukan

"Kalau bahasa Gubernur DKI menyalahkan (pengendalian air) dari hulu itu benar apa adanya."

"Bahwa bahasan ini bukan saat (Anies Baswedan) menjabat gubernur dan sering dibahas," tuturnya.

Untuk mencegahnya, Pradi mengatakan bisa dilakukan normalisasi situ yang ada di Depok dan wilayah kota penyangga lainya.

• Menteri PUPR: Mau Naturalisasi Atau Normalisasi, Sungai Tetap Harus Dilebarkan

Di Depok saja, terdapat 23 situ yang luasnya beragam, bahkan dikatakan Pradi ada yang mencapai luas 10 hektare.

"Sekarang sudah mulai pendangkalan. Kalau kita total, ada atusan hektare situ di Depok."

"Nah, kalau kita intervensi dari APBD Depok, ini kan ada UUD yang mengatur," ujarnya.

• UPDATE Korban Meninggal Akibat Banjir di Jabodetabek Bertambah Jadi 43 Orang