Jumat, 17 April 2026

Konflik Natuna

Prabowo: Kedaulatan Harga Mati, tapi Kita Jangan Panas-panasin

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut, masuknya kapal Cina ke ZEE Indonesia bisa diselesaikan secara baik.

Tribunnews/JEPRIMA
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat tiba di gedung Kementrian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019). Kedatangan Prabowo dalam rangka serah terima jabatan Menteri Pertahanan yang disambut upacara militer. 

"Sikapnya harus tegas dan punya wibawa."

"Kalau lembek, santai-santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain, karena tidak punya keberanian dalam bersikap," ujarnya.

 Salahkan Air Kiriman dari Selatan, Sekjen PDIP Nilai Anies Baswedan Cenderung Cuci Tangan

Sikap politik luar negeri Indonesia jelas terkait klaim ZEE di wilayah Laut Natuna dan Laut Tiongkok Selatan.

Indonesia berpegang teguh kepada hukum Internasional dalam UNCLOS 1982, dan keputusan pengadilan arbitrase PBB terkait klaim negara-negara di Laut Tiongkok Selatan.

"Presiden Jokowi harus bersikap jelas dan tegas."

 Ketua Fraksi PDIP: Terbelenggu Janji Kampanye, Anies Baswedan Dua Tahun Enggak Ngapa-ngapain

"Tiongkok sebagai bagian komunitas internasional, harus menghormati norma dan hukum internasional yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa-bangsa di dunia," tuturnya.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana juga menyayangkan pernyataan Prabowo Subianto.

"Pernyataan ini patut disayangkan, karena menjadi pertanyaan solusi baik apa yang diharapkan?" ucap Prof Hikmahanto kepada Tribunnews.com, Sabtu (4/1/2020).

 Begini Cara Pemerintah Cegah Istana Presiden Kebanjiran

Dia menegaskan, masalah Natuna Utara tidak seharusnya diselesaikan di meja perundingan, mengingat Cina tidak mengakui ZEE Natuna Utara.

Sedangkan Indonesia tidak mengakui klaim Traditional Fishing Right China.

Seharusnya, imbuh dia, Menhan sebagai bagian dari pemerintah satu suara dengan suara pemerintah yang disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Kantor Menko Polhukam.

 Anies Baswedan: Tidak Ada Sampah di Bandara, Menteri PUPR: Maksud Presiden di Sungai Dekat Situ

Menurut dia, langkah nyata yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan patroli di Natuna Utara.

Juga, melakukan penegakan hukum bila ada nelayan asing, termasuk asal Cina, yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

Dia menjelaskan, peningkatan patroli juga bertujuan agar nelayan-nelayan Indonesia saat melakukan aktivitasnya tidak mendapat gangguan dari kapal-kapal Coast Guard Cina.

 UPDATE Korban Meninggal Akibat Banjir di Jabodetabek Bertambah Jadi 53 Orang, 1 Korban Hilang

Indonesia, katanya, tidak dalam situasi akan berperang, karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Coast Guard Cina.

Sumber: Tribunnews
Halaman 2/3
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved