Salahkan Air Kiriman dari Selatan, Sekjen PDIP Nilai Anies Baswedan Cenderung Cuci Tangan

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai, banjir di Ibu Kota Jakarta merupakan cermin rusaknya tata kelola lingkungan.

Karena, mempelajari kepemimpinan Jokowi, Ahok, dan Djarot Syaiful Hidayat ketika menjadi Gubernur DKI.

Juga, lanjutnya, kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, maka pencegahan dan pengendalian banjir merupakan ukuran kualitas kepemimpinan kepala daerah.

• Menteri Sosial Disambut Omelan Emak-emak Korban Banjir: Ngapain Datang Kalau Cuma Mau Selfie Doang?

“Kota Surabaya, dan bahkan Kota Semarang secara topografis tidak jauh beda dengan Jakarta, juga menghadapi ancaman karena menaiknya muka air laut."

"Demikian halnya Kota Surabaya tidak kalah kompleks," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2020).

"Namun, melalui program komprehensif, terarah, fokus, dan pemimpinnya memahami persoalan lapangan, maka 'direction' yang diberikan sangat jelas: pencegahan banjir."

• Bebas dari Penjara, Buni Yani Berniat Buka Pondok Pesantren

"Kedua kota besar tersebut terbukti efektif mengendalikan dan mencegah banjir," tuturnya.

Maka dari itu, Hasto Kristiyanto mengatakan, apa yang terjadi di Jakarta tidak bisa diatasi dengan membagi nasi bungkus ketika banjir.

Banjir di Jakarta tidak bisa juga dibelokkan akar persoalannya dengan menyalahkan hulu sungai.

• DAFTAR 30 Korban Meninggal Dunia Akibat Banjir Jabodetabek, Paling Banyak karena Terseret Arus

Namun, lanjut Hasto Kristiyanto, banjir merupakan persoalan kepemimpinan dan manajemen.

"Pernyataan selebar apa pun sungai di Jakarta, selama air dari selatan dibiarkan bebas mengalir ke daerah pesisir termasuk Jakarta, bukanlah pernyataan yang bijak."

"Dan cenderung cuci tangan," ucap Hasto Kristiyanto.

• Jadi Masalah Paling Krusial di Ibu Kota, DPRD Minta Pemprov DKI Fokus Atasi Banjir dan Macet

Hasto Kristiyanto juga menyebut, Rakernas I PDIP secara khusus akan menaruh perhatian pada persoalan tersebut.

Sehingga, lahirlah kebijakan komprehensif partai di dalam mencegah dan mengendalikan banjir untuk dijalankan bagi seluruh kepala daerah dari PDIP.