Berita Nasional

Mahfud Ungkap Prabowo Beli Data LN Soal Pebisnis Makan Uang Negara Puluhan Tahun, Kapolri Gak Guna

Mahfud MD, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menunjukkan membeli data dari luar negeri yang berisi sejumlah pebisnis dan pengusaha lokal

Akun YouTube Forum Keadilan TV
PEBISNIS UANG NEGARA - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menunjukkan membeli data dari luar negeri yang berisi sejumlah pebisnis dan pengusaha lokal yang selama puluhan tahun memakan uang dan kekayaan negara. Hal itu kata Mahfud terjadi usai dirinya dan bersama sejumlah tokoh lain, dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, di Istana Negara pada 7 November 2025. 

Jadi, kata Mahfud, Prabowo tahu perusahaan mana saja dan pebisnis siapa saja yang puluhan tahun memakan uang dan kekayaan negara berdasarkan data tersebut.

"Beliau tahu perusahaan ini nih, sekian 34 tahun makan uang negara, ini 25 tahun, ini 40 makan uang negara. Masa gak mau menyumbang ke negara? Katanya kita harus nasionalis," kata Mahfud.

Lalu tambah Mahfud, Prabowo berbicara langsung ke Kapolri dan Panglima TNI yang hadir saat itu.

"Polisi tentara harus membela rakyat. Ini nih kayak gini nih. Kekayaan kita diambil sampai gini," kata Mahfud menirukan Prabowo.

Mahfud MD juga menirukan saat Prabowo berbicara ke Kapolri dan Panglima TNI bahwa bintang 4 di pundaknya tidak berguna jika tidak membantu rakyat.

"Presiden bilan begini, kamu Pak Listyo (Kapolri-Red), Pak Agus Panglima, gak ada gunanya kamu bintang empat ini, kalau tidak bisa membantu rakyat dengan mengatasi hal-hal ini. Oleh sebab itu polisi harus baik, tentara harus baik, negara ini harus baik, kita punya kekayaan," papar Mahfud

Prabowo, ujar Mahfud, menilai praktik tersebut merugikan negara selama puluhan tahun, dan meminta aparat penegak hukum serta militer bersikap tegas. 

Karenanya kata Mahfud Presiden bilang, tidak ada gunanya bintang empat kalau tidak bisa membela rakyat.

Menurut Mahfud, semangat Presiden sangat kuat dalam menegakkan nasionalisme dan mendorong penertiban sektor sumber daya alam.

Namun, Mahfud juga menilai tantangan terbesar adalah konsistensi pelaksanaan di tingkat bawah.

“Pidato Presiden jelas, baik terbuka maupun tertutup. Tinggal bagaimana komitmen itu benar-benar dijalankan, di bawah,” kata Mahfud.

Arahan Presiden ini kata Mahfud membuatnya semangat memperbaiki Polri saat diberi amanah menjadi anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri.

"Semangat Presiden yang kayak begitu itu bagus," ujarnya.

Tugas Komisi Reformasi Polri

Mahfud MD juga memaparkan secara rinci dinamika kerja komisi serta responsnya atas sejumlah polemik publik.

Sumber: WartaKota
Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved