Anggaran Penambah Daya Tahan Tubuh di Kemenhub Dapat Sorotan dari Legislator PDIP

Ringkasan Berita:

• Munculnya dana untuk penambah daya tahan tubuh dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjadi sorotan. 
• Anggota Komisi V DPR RI Haryanto menyoroti masuknya anggaran belanja penambah daya tahan tubuh dalam RKA yang diajukan Kemenhub.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Munculnya dana untuk penambah daya tahan tubuh dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjadi sorotan. 

Anggota Komisi V DPR RI Haryanto menyoroti masuknya anggaran belanja penambah daya tahan tubuh dalam RKA yang diajukan Kemenhub.

"Kemudian juga ada lagi setiap terminal ini saya uji petik saja ini, setiap terminal itu pasti ada belanja penambah daya tahan tubuh," kata Haryanto lewat keterangan, Kamis (20/11/2025).

Haryanto menganggap penganggaran untuk penambah daya tahan tubuh cukup besar di setiap terminal, yakni Rp186 juta, Rp120 juta, Rp97 juta, Rp112 juta.

Mantan Bupati Pati itu heran ada belanja penambah daya tahan tubuh ketika Kemenhub juga menganggarkan obat-obatan.

Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI dengan Menhub Dudy Purwagandhi, Haryanto mempertanyakan maksud belanja penambah daya tahan tubuh di setiap terminal dalam RKA yang diajukan Kemenhub.

Baca juga: Inovator Muda Serbu Jakarta, Konferensi AI Cekat Innov 25 Jadi Magnet Teknologi

"Apakah memang saya yang enggak tahu ataukah memang ini, apa itu, obat kuat atau apa ini? Kami nggak tahu ini, ya, belanja penambah daya tahan tubuh, penambah stamina, kemudian di bawahnya ada lagi belanja obat-obatan," ujar dia.

Selain soal anggaran penambah daya tahan tubuh, biaya pengadaan bus di Sungai Bengawan, Solo, Jawa Tengah (Jateng) juga ikut disorot legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP).

"Nilainya Rp3,267 miliar. Itu yang dimaksud pengadaan bus untuk apa, karena ini, kan, pengadaan bus air di Bengawan, Solo," ujarnya. 

Haryanto menegaskan langkahnya menyoroti sejumlah anggaran bukan upaya mencari kesalahan, melainkan kerja parlemen mengawasi rencana pemakaian dana negara.

"Bukan mencari kesalahan, tapi kita apa itu pengawasan. Manakala memang itu pengalokasian anggaran itu tidak sesuai, kan, lebih baik dialokasikan yang tepat sasaran, yang berguna untuk kepentingan kementerian," katanya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.