Baca tanpa iklan
GURU Besar Ilmu Hukum Profesor Romli Atmasasmita mengaku telah membaca revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, isi revisi UU KPK sangat bagus.
Sebab, dewan pengawas di KPK sangat diperlukan untuk mengawasi lembaga anti-rasuah itu.
• ANGGOTA DPR Beristri Tiga: Ngapain Siri Atau Selingkuh Diam-diam Kalau Nikah Sah Bisa Harmonis?
Ia pun meminta pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo (Jokowi), tidak ragu lagi mengundangkan UU KPK itu.
Hal itu disampaikan Romli Atmasasmita saat diskusi bertajuk 'Sikap Pemerintah Terhadap UU KPK' di Hotel Mandarin Oriental, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2019).
"Saya rasa pemerintah tidak usah ragu-ragu, Pak Jokowi (segera) undangkan, undangkan saja," kata Romli Atmasasmita.
• Surya Paloh Bilang Presiden Bisa Dimakzulkan Jika Keluarkan Perppu KPK
Ia pun meminta pihak-pihak yang tidak setuju dengan UU KPK tersebut, bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kalau mereka enggak suka kan ada MK kok, kan gitu yang diatur di Republik Indonesia, kenapa harus bingung?" Ucapnya.
Romli juga menjelakan terkait adanya pasal soal dalam UU KPK tentang posisi dewan pengawas.
• Setya Novanto: Terpidana Kasus Korupsi Tidak Dapat Remisi Melanggar HAM
Menurut Romli, dewan pengawas yang dimaksudkan bertugas mengawasi kerja KPK.
Terkait adanya polemik soal independensi dewan pengawas, menurut dia seharusnya sudah selesai.
"Persoalan sampai sekarang bagaimana rules of the games yang disusun oleh dewan pengawas."
• Pembuat dan Pengelola Grup WA Pelajar Tak Ikut Unjuk Rasa Ricuh di DPR, Polisi Bantah Terlibat
"Bagaimana dia berkoordinsi, bagaimana dia mengawasinya, bagaimana dia menerima laporan dan aduan masyarakat itu yang harus dilihat," papar Romli Atmasasmita.
"Independen atau tidaknya KPK pimpinan kita bisa lihat dari rules of the games."
"Rules of the games aja belum dibaca, sudah curiga karena Presiden yang angkat."
• Polisi Pastikan Demonstran Pembawa Bendera Diciduk Bukan karena Lecehkan Merah Putih
"Kita belum lihat tugasnya apa, makanya itu yang saya minta. Jadi kita-kita orang ini mengawasi KPK inklusif dewan pengawas," bebernya.
Sebelumnya, Romli Atmasasmita menilai Presiden Jokowi bakal terjerat masalah jika menerbitkan Perppu sebelum revisi UU KPK diundangkan.
Romli Atmasasmita adalah salah satu perumus UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Romli mengingatkan, penerbitan Perppu KPK sebelum UU KPK hasil revisi sah diundangkan, akan melanggar UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
• BNI-ITB Ultra Marathon Digelar Lagi, Kali Ini Jaraknya Ditambah Jadi 200 Kilometer!
"Jika Presiden membuat Perppu sebelum sah revisi UU diundangkan, Presiden melanggar UU dan dapat di-impeach," ujar Romli ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (3/10/2019).
Disinggung mengenai adanya desakan agar Jokowi mengeluarkan Perppu KPK, Romli mengatakan upaya tersebut hanya akan menjerumuskan Presiden.
"Mereka yang mendorong Presiden untuk membuat Perppu pembatalan revisi UU KPK, menjerumuskan Presiden ke jurang kehancuran lembaga kepresidenan," tuturnya.
• Duh! UU KPK Hasil Revisi Ternyata Banyak Typo, Pihak Istana Sampai Minta Klarifikasi ke DPR
Perumus UU KPK ini menyarankan Jokowi segera saja mengundangkan hasil revisi UU KPK yang telah disahkan DPR pada pertengahan September 2019 lalu.
Kemudian, mempercepat pelantikan pimpinan KPK periode 2019-2023.
"Saran saya agar Presiden undangkan saja (revisi UU KPK) dan percepat pelantikan pimpinan KPK baru dari seharusnya 27 Desember 2019," saran Romli.
• Air Bersih di Ibu Kota Baru Bisa Langsung Diminum, Bisa Tampung Hingga 3 Juta Penduduk
Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan ada kesepakatan dari partai pengusung Jokowi-Maruf Amin, agar Perppu Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) tidak dikeluarkan.
"Untuk sementara tidak ada. Belum terpikirkan mengeluarkan Perppu."
"Saya kira masalahnya sudah di MK, kenapa kita harus keluarkan Perppu?"
• Pengambilan Sumpah Jabatan Presiden-Wapres Tetap 20 Oktober, Jokowi Tak Minta Majukan Jadwal
"Ini kan sudah masuk ke ranah hukum, ranah yudisial namanya," kata Surya Paloh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019)
Kesepakatan antar-parpol petahana itu dibahas dalam pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9/2019) malam lalu.
"Ada kesepakatan dari partai-partai pengusung pemerintahan, bahwasanya katakanlah pikiran-pikiran yang cukup kritis."
• Masih Bingung dengan UU 30/2002 Hasil Revisi, Alexander Marwata Bilang Pimpinan KPK Seolah Ada 10
"Anak-anak mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa, iya kan, lalu meminta agar dilahirkannya Perppu. Nah, itu dibahas," tuturnya.
Unjuk rasa mahasiswa yang meminta Presiden menerbitkan Perppu KPK, menurut Surya Paloh, tidak tahu bahwa revisi UU KPK tersebut sudah masuk ke ranah hukum atau judicial review di MK.
"Presiden kita paksa keluarkan Perppu, ini justru dipolitisir."
• Ryamizard Ryacudu: Kalau Demonstrasi Dibayar Bukan Suara Nurani Lagi, Itu Suara Duit
"Salah-salah presiden bisa di-impeach (makzul) karena itu."
"Ini harus ditanya ke ahli hukum tata negara. Ini pasti ada pemikiran-pemikiran baru," ucapnya.
Meskipun Perppu KPK tak akan keluar, Surya Paloh menyebut sejumlah revisi undang-undang yang bermasalah statusnya tidak ada berubah.
• Pensiunan TNI Diduga Rancang Kerusuhan, Menhan: Sumpah Prajurit Dibawa Sampai Mati
"Sejumlah produk UU yang tertunda tetap akan tertunda," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mendapatkan banyak masukkan dari puluhan tokoh senior di berbagai bidang yang diundang ke Istana Merdeka, Kamis (26/9/2019) sore.
Jokowi berjanji mempertimbangkan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan revisi UU KPK yang telah disahkan DPR melalui paripurna.
Mengenai banyaknya gelombang aksi mahasiswa hingga pelajar di daerah maupun di ibu kota, Jokowi mengapresiasi aksi-aksi tersebut karena itu bentuk demokrasi.
• PROFIL Singkat 5 Anggota BPK Terpilih, dari Aktivis Korban Penculikan Sampai Terlibat Panama Papers
"Apresiasi saya terhadap demonstrasi mahasiswa yang saya kira sebuah bentuk demokrasi di negara kita."
"Dan masukan-masukan yang disampaikan dalam demontrasi menjadi catatan besar dalam rangka memperbaiki yang kurang di negara kita," tutur Jokowi di Istana Merdeka.
Mantan Wali Kota Solo ini menekankan, yang paling penting ialah aksi unjuk rasa jangan sampai merusak fasilitas umum dan anarkis.
• Menkumham Bilang RKUHP Upaya Memutus Warisan Belanda, Lalu Sebut Indonesia Sudah Sangat Liberal
"Besok kami akan bertemu dengan para mahasiswa, utamanya BEM," tegas Jokowi.
Jokowi menerima banyak masukan dari sejumlah tokoh mengenai revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Banyak masukan meminta Jokowi menerbitkan Perppu untuk menggantikan UU KPK yang telah disahkan DPR.
• DITANYA Kepanjangan RKUHP, Pelajar: Enggak Tau Bang, Teman-teman Menolak, Saya Juga Ikut Menolak
"Tadi banyak masukan dari para tokoh pentingnya menerbitkan perppu," ujar Jokowi dalam jumpa pers bersama para tokoh di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).
Jokowi akan mengkaji dan mempertimbangkan masukan dari para tokoh tersebut.
"Tentu saja ini akan kita hitung kalkulasi, akan kita pertimbangkan, terutama dari sisi politiknya," jelas Jokowi.
• Logonya Terpampang di Ambulans yang Diduga Angkut Batu dan Bensin, Begini Penjelasan Angkasa Pura II
Jokowi berjanji segera mengkaji dan memutuskan akan menerbitkan Perppu atau langkah lain.
"Tadi sudah saya sampaikan kepada beliau-beliau ini secepat-cepatnya dalam waktu sesingkat-singkatnya, ujar Jokowi.
"Dan nanti setelah kita putuskan akan kita sampaikan kepada para senior, dan para guru-guru saya," ucap Jokowi.
• Anies Baswedan Sebut Ambulans Pemprov DKI yang Disita Polisi Cuma Satu, Empat Sisanya Milik PMI
Presiden Jokowi mengundang puluhan tokoh mulai dari budayawan, ahli hukum, seniman, hingga pengusahan ke Istana Merdeka Jakarta, Kamis (26/9/2019) sore.
Mengawali pertemuan, Presiden Jokowi sempat mengucapkan terima kasih atas kehadiran puluhan tokoh tersebut ke kantornya.
"Saya ingin menyampaikan beberapa hal baik yang berkaitan dengan kebakaran hutan, yang berkaitan dengan papua," ucap Jokowi membuka pertemuan.
• Lima Ambulans Diduga Bawa Batu, Anies Baswedan: Potensi Paramedis Kena Fitnah Selalu Ada
Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi juga membahas masalah UU KPK dan RUU KUHP.
Dua RUU ini menuai pro kontra hingga muncul aksi gelombang demonstrasi besar-besaran di Gedung DPR yang berujung kerusuhan.
"Kemudian yang berkaitan dengan masalah UU KPK, RUU KUHP, dan juga yang berkaitan dengan demonstrasi-demonstrasi pada beberapa hari ini," papar Jokowi.
• DIBAKAR Massa, Pos Lantas Tomang Menghitam dan Tinggal Puing
Sejumlah tokoh yang hadir adalah Mahfud MD, Goenawan Mohamad, Butet Kartaradjasa, istri Nurcholish Madjid alias Cak Nur, Mochtar Pabottinggi, dan Franz Magnis Suseno.
Ada pula Sudamek, Erry Riana Hadjapamekas, Quraish Shihab, Christine Hakim, Mahfud MD, Arifin Panigoro, Jajang C Noer, Emil Salim, Harry Tjan Silalahi, Azyumardi Azra, dan sejumlah tokoh lainnya.
Jokowi didampingi Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Siang harinya, Jokowi juga mengundang para tokoh lintas agama.
• PESAN Jokowi untuk Mahasiswa: Negara Lain Bersaing di Era Digital, Kita Masih Turun ke Jalan
Mereka adalah Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini, dan Ketua PP Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman.
Juga, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Ignatius Suharyo, dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Henriette Tabita Lebang.
Para tokoh agama ini menyampaikan keprihatinan terhadap situasi terkini yang terjadi di Indonesia. Salah satunya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Presiden Paling Keren
Merespons pernyataan Jokowi, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan menjadi Presiden RI paling keren jika benar-benar menerbitkan Perppu.
"Let me tell you frankly, kalau tadi yang saya lihat di TV, untuk sementara saya mengatakan benar kata orang banyak."
"Bahwa Jokowi Presiden Indonesia paling keren sepanjang sejarah NKRI," ujarnya kepada wartawan, Kamis (26/9/2019).
• YUSUF Mansur dan PSSI Lobi Lechia Gdansk, Egy Maulana Vikri Masuk 40 Daftar Pemain SEA Games 2019
"I’m serious, that’s my personal view," imbuhnya.
Akan tetapi, mantan staf ahli Badan Intelijen Negara (BIN) itu belum mengetahui pandangan dari keempat koleganya di kursi pimpinan KPK.
"Enggak tahu pimpinan lain. Bisa jadi pimpinan lain beda pendapat sama saya," ucapnya.
• FOTO-FOTO Penampakan Ambulans Pemprov DKI yang Diduga Bawa Batu, Kaca-kacanya Pecah
Saut Situmorang juga tak lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada para mahasiswa yang sudah mau mendukung KPK.
Dia pun menginginkan beberapa mahasiswa tersebut bisa menjadi pimpinan KPK suatu saat nanti.
"Saya mau tambah trims buat ribuan mahasiswa, guru besar, cerdik pandai, die hard KPK, dan lain-lain."
• Menristekdikti Ungkap Ada Mahasiswa Tak Paham Substansi RKUHP, Lalu Bilang Sebagian Aksi Ditunggangi
"Dan siapa pun ikut memeras pikiran dan fisik beberapa hari ini. Trims lah sudah memikirkan negeri ini."
"Saya berharap mahasiswa dan pelajar yang ikut unjuk rasa beberapa hari ini teruslah berintegitas dan harapannya suatu saat join dan jadi pimpinan KPK," papar Saut Situmorang. (Fransiskus Adhiyuda)