Revisi UU KPK

Surya Paloh Bilang Presiden Bisa Dimakzulkan Jika Keluarkan Perppu KPK

KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan ada kesepakatan dari partai pengusung Jokowi-Maruf Amin, agar Perppu KPK tidak dikeluarkan.

Warta Kota/Henry Lopulalan
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sarapan bersama di beranda belakang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016). Warta Kota/Henry Lopulalan 

KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan ada kesepakatan dari partai pengusung Jokowi-Maruf Amin, agar Perppu Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) tidak dikeluarkan.

"Untuk sementara tidak ada. Belum terpikirkan mengeluarkan Perppu."

"Saya kira masalahnya sudah di MK, kenapa kita harus keluarkan Perppu?"

Pengambilan Sumpah Jabatan Presiden-Wapres Tetap 20 Oktober, Jokowi Tak Minta Majukan Jadwal

"Ini kan sudah masuk ke ranah hukum, ranah yudisial namanya," kata Surya Paloh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019)

Kesepakatan antar-parpol petahana itu dibahas dalam pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9/2019) malam lalu.

"Ada kesepakatan dari partai-partai pengusung pemerintahan, bahwasanya katakanlah pikiran-pikiran yang cukup kritis."

Masih Bingung dengan UU 30/2002 Hasil Revisi, Alexander Marwata Bilang Pimpinan KPK Seolah Ada 10

"Anak-anak mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa, iya kan, lalu meminta agar dilahirkannya Perppu. Nah, itu dibahas," tuturnya.

Unjuk rasa mahasiswa yang meminta Presiden menerbitkan Perppu KPK, menurut Surya Paloh, tidak tahu bahwa revisi UU KPK tersebut sudah masuk ke ranah hukum atau judicial review di MK.

"Presiden kita paksa keluarkan Perppu, ini justru dipolitisir."

Ryamizard Ryacudu: Kalau Demonstrasi Dibayar Bukan Suara Nurani Lagi, Itu Suara Duit

"Salah-salah presiden bisa di-impeach (makzul) karena itu."

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved