TOPIK
Revisi UU KPK
-
Mereka menjelaskan ini tidak ada konotasinya dengan agama tapi Taliban itu menggambarkan betapa militansinya Penyidik di KPK
-
Kelompok Taliban kuasai KPK kini terus disuarakan kelompok tertentu. Guru besar LIPI yang 3 tahun lebih meneliti di KPK, jelaskan itu itu.
-
REMAJA berinisial A (15) datang ke Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (14/9/2019) sore.
-
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sudah tamat, seiring Komisi III DPR memilih Firli Bahuri dan empat pimpinan baru KPK, dan merevisi UU KPK.
-
Djarot menjawab tekanan demikian adalah biasa. Sebab, setiap pro dan kontra akan selalu disertai tekanan-tekanan politik.
-
Presiden Jokowi sudah setuju dewan pengawas dibentuk. Jokowi menegaskan setiap lembaga negara membutuhkan pengawasan, tidak terkecuali KPK.
-
ALI Mochtar Ngabalin turut menanggapi sikap Ketua KPK Agus Rahardjo, yang menyerahkan tanggung jawab kepada Presiden Jokowi.
-
Ray Rangkuti menyebut, dalam faktanya, Presiden Joko Widodo sama sekali tidak mendengar masukan dari KPK terkait revisi UU KPK.
-
Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai Jokowi 'terbelenggu' kepentingan di DPR.
-
PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembalikan mandat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (13/9/2019).
-
Selain melempari Gedung KPK dengan batu, bambu, dan botol air mineral, pengunjung rasa mencoba merangsek masuk ke pelataran Gedung KPK.
-
PRESIDEN Jokowi setuju dengan usulan DPR, terkait poin Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).
-
KPK menjamin akan berjuang dalam pemberantasan korupsi Indonesia di tengah Revisi UU KPK.
-
SECARA khusus Presiden Jokowi mengungkapkan pendapatnya soal polemik perlu tidaknya pembentukan dewan pengawas bagi Komisi Pemberantasan Korupsi.
-
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membongkar isi Surat Presiden (Surpres) yang diberikannya kepada DPR RI terkait Revisi Undang-undang KPK
-
PRESIDEN Jokowi akhirnya bersuara atas revisi Undang-undang KPK yang ditentang KPK serta koalisi masyarakat sipil anti-korupsi.
-
MUI) Jakarta Timur memberikan dukungan terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja l
-
Isi Surat Presiden soal Revisi UU KPK dibagikan oleh salah seorang putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid Anita Hayatunnufus Wahid
-
AM Hendropriyono menilai, revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu dilakukan.
-
Prinsipnya kami menyambut baik dan siap membahas usul DPR soal Revisi UU KPK, namun ada tiga keinginan Presiden Jokowi terkait revisi UU KPK
-
Mahfud MD menilai aneh Presiden Joko Widodo sampai mengeluarkan Supres terkait pembahasan revisi UU KPK yang diajukan DPR 2014-2019.
-
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengirim Surpres (Surat Presiden) untuk Revisi Undang-undang KPK
-
Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan bila revisi UU KPK lolos menjadi UU, maka nama KPK mestinya harus diubah.
-
PRESIDEN Jokowi mengirimkan surat presiden (surpres) kepada DPR, untuk melanjutkan pembahasan revisi UU 30/2002 tentang KPK.
-
Presiden Jokowi telah menandatangani Surat Presiden (Surpres) revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).
-
"Tapi bahwa DIM yang dikirim pemerintah banyak merevisi 'draft' yang dikirim DPR.
-
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menjelaskan bahwa lembaganya tidak anti untuk diaudit
-
SEJUMLAH poin dalam draf revisi Undang-undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinilai bertentangan dengan Konvensi Antikorup
-
Wakil Ketua KPK Saut Sitomorang mengajak wakil rakyat untuk duduk bersama kembali membahas Revisi UU KPK.
-
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meminta revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan sampai membatasi lembaga anti-rasuah tersebut.
© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
