TOPIK
Revisi UU KPK
-
51 guru besar dari berbagai universitas di Indonesia mengirimkan surat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Mahkamah Konstitusi gelar sidang uji materi atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi
-
Pembahasan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menuai polemik dan pro-kontra.
-
PRESIDEN Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK.
-
Pandangan ICW sangat prematur, terburu-buru dan emosional dalam menilai kondisi terkini Komisi Pemberantasan Korupsi
-
Harjono meminta masyarakat menghilangkan keraguan kehadiran Dewan Pengawas akan memperlemah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
-
PERSOALAN dugaan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan terletak pada siapa yang duduk menjadi Dewan Pengawas.
-
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) melantik komisioner dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (20/12/2019) lalu.
-
PAKAR hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar, mengkritik alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ASN.
-
ARTIDJO Alkostar menjadi satu dari lima anggota Dewan Pengawas KPK yang dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (20/12/2019).
-
Ada potensi pertarungan antara Dewan Pengawas, pimpinan, dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
-
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Tumpak Hatorangan Panggabean sebagai Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
-
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akan melantik lima anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
-
PENELITI Senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, menjadi satu dari lima anggota Dewan Pengawas KPK
-
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meminta mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono menjadi anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
-
Mahfud MD mengatakan, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pilihan Presiden Jokowi akan membuat publik terkejut.
-
PEGAWAI KPK menyambut baik wacana Artidjo Alkostar dan Albertina Ho menjadi calon anggota Dewan Pengawas.
-
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah merampungkan susunan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak lima orang.
-
Alasan Yusril Ihza Mahendra tolak jadi anggota Dewas KPK disampaikan langsung dari Filipina pagi ini. Anggota Dewas KPK diangkat oleh Presiden Jokowi
-
Yusril Ihza Mahendra disebut-sebut sebagai calon anggota Dewan Pengawas KPK dan sampai saat ini masih mengikuti proses seleksi
-
Nama-nama yang diisukan akan ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beredar.
-
KPK meyakini independensi pegawai tak akan berpengaruh, meski nantinya telah beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
-
Irjen Firli Bahuri tidak masalah pegawai KPK menjadi Aparat Sipil Negara (ASN), asalkan harus tetap sejahtera.
-
PEGAWAI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN), bisa pindah ke instansi lain.
-
Mahfud mengatakan Presiden pernah menyampaikan laporan ke KPK agar kasus-kasus besar diproses.
-
TIDAK dikeluarkannya Perppu KPK oleh Presiden Jokowi, dinilai sinyal Orde Baru lahir kembali.
-
Mensesneg Pratikno membantah Presiden Jokowi tidak akan menerbitkan Perppu KPK.
-
Jokowi tak kunjung menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
-
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengaku sedang melakukan proses pemilihan anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
-
Guru besar LIPI memperkirakan unjuk rasa mahasiswa akan terus berlangsung jika Presiden Jokowi tak segera terbitkan Perppu KPK.
© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved