17+8 Tuntutan Rakyat Jatuh tempo Hari Ini, Begini Respon Kabinet Prabowo

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Tragedi September Hitam, yang terjadi sejak Senin, 25 Agustus 2025 hingga Jumat, 1 September 2025 menorehkan duka mendalam.

Gelombang demontsrasi yang berujung aksi kerusuhan dan penjarahan itu menewaskan sepuluh orang yang terdiri dari mahasiswa hingga pengemudi ojek online.

Antara lain, Affan Kurniawan (21), Andika Lutfi Falah (16), Septinus Sesa (39), Saiful Akbar (43), Muhammad Akbar Basri (26), Sarinawati (26), Rusmadiansyah (25), Sumari (60), Rheza Sendy Pratama (21) dan Iko Juliant Junior (19).

Berangkat dari peristiwa kelam tersebut, para influencer yang tergabung dalam gerakan Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah merumuskan 17+8 Tuntutan Rakyat.

Mereka antara lain, Jerhemy Owen, Jerome Polin, Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Andhyta F Utami (Afu), Fathia Izzati, Jovial da Lopez dan Ferry Irwandi.

Gerakan yang masif digelorakan di media sosial itu mendapat dukungan dari masyarakat.

Sebagai buktinya, mereka kompak mengganti foto profil medai sosialnya dengan latar pink hijau.

17+8 Tuntutan Rakyat senaytanya berisi 17 Tuntutan Rakyat jangka pendek dan 8 Tuntutan Rakyat jangka panjang. 

Tuntutan itu ditujukan kepada Presiden, DPR, partai politik, Polri, TNI, hingga kementerian terkait, dengan batas waktu 5 September 2025.

Baca juga: Sosok KH Idham Chalid Viral di Tengah Kekecewaan Rakyat, Bukti Tak Semua Dewan Mata Duitan

Hari ini, Sabtu (5/9/2025) adalah jatuh temponya, apa respon dari pemerintahan Kabinet Prabowo? 

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imigrasi dan Pemasyarakatan) Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah merespons positif 17+8 Tuntutan Rakyat tersebut.

Yusril memandang tuntutan tersebut sebagai amanat dari rakyat.

“Sebagai tuntutan rakyat, pemerintah yang mendapat amanat rakyat tentu akan merespons positif apa yang menjadi tuntutan dan keinginan rakyatnya. Mustahil pemerintah mengabaikan tuntutan itu,” kata Yusrildikutip dari Kompas.com.

Terkait tuntutan di sektor ekonomi, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sudah ada yang telah diakomodir pemerintah.

Airlangga mengatakan poin dalam 17+8 Tuntutan Rakyat soal langkah darurat mencegah PHK massal sudah menjadi tugas pemerintah.