Giliran PKB Diterpa Gonjang-ganjing, Ratusan Ketua DPC Desak Munaslub Lengserkan Cak Imin

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Setelah konflik yang menimpa Partai Demokrat mulai redam, kini giliran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengalami pergolakan di internal partai.

Sejumlah kader mulai berani bersuara atas apa yang terjadi dalam internal partai.

Termasuk menyoroti sosok Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Cak Imin, dianggap 'otoriter' dalam menjalankan partai.

Ratusan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tingkat dewan pimpinan cabang (DPC) pun disebut menginginkan muktamar luar biasa (MLB).

Baca juga: Diperiksa Sebagai Saksi, Rina Kosasih Bantah Viralkan Video Dugaan Perselingkuhan Dirut PT Taspen

Baca juga: Bangun Banyak Jalan Tol, Keuangan Waskita Karya Kian Terpuruk, Tanggung Utang hingga Rp89 triliun

Penyebabnya, ditengarai banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).

Eks Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu merasa dizalimi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.

"Tetapi karena kezaliman Pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali, di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi kepada Tribun Network, Senin (12/4/2021).

Menurut Andi, Cak Imin seakan ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum, sehingga AD/ART partai diubah.

Baca juga: Darmizal Tuding Sosok Ini yang Jerumuskan SBY Daftarkan Merek dan Lukisan Partai Demokrat ke DJKI

Baca juga: Tanggapi Penggantian Nama Tol Japek, Fadli Zon: Apa Jasa Mohammed bin Zayed Bagi Indonesia?

Satu di antaranya, DPP sembarangan menunjuk pengurus DPC.

Padahal, seharusnya penjaringan nama DPW harus melalui DPC.

"Berdasarkan AD/ART lama Ketua DPW dipilih oleh Ketua DPC."

"Ketua DPC dipilih oleh Ketua PAC."

"Tetapi di dalam perzaliman Muhaimin, mengobrak-abrik AD/ART."

"Pemilihan ketua wilayah harus diusulkan oleh masing-masing Ketua DPC, lalu dikirim ke DPP, DPP yang menentukan ini ketua," beber Andi.

Pada realitasnya, ucap Andi, hal ini tidak sesuai AD/ART.

Baca juga: Akhmad Sahal: Alhamdulillah, Pertama Kalinya Sejak 1998 Ramadan Tanpa FPI

Ketua DPW tidak pernah diusulkan oleh DPC, justru langsung ditetapkan oleh DPP.

Karenanya, lanjut dia, demokrasi di PKB sesuai keinginan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mulai luntur.

"Sangat kelihatan keinginan PKB saat didirikan oleh Gus Dur sudah hilang, tidak ada lagi pengaderan."

"Tidak ada lagi pemilihan ketua berdasarkan aspirasi dari bawah, tapi semua ditentukan DPP," ungkapnya.

Hal ini, menurut Andi, yang membuat sekira seraturan DPC ingin diselenggarakannya MLB.

Di Sulawesi Selatan, lanjut dia, sudah mencapai 12 DPC yang berkeinginan MLB.

Baca juga: Gus Yaqut Getol Lawan Politik Identitas, Arief Poyuono Kagum: Jangan-jangan dia Reinkarnasi Gusdur

Baca juga: Popularitas Gus Yaqut Geser Cak Imin, Arief Poyuono Sebut Panglima Banser Bisa Ramaikan Pilpres 2024

Total saat ini, di seluruh Indonesia, terdapat 113 DPC dan 10 DPW.

"Kita ingin menyelamatkan PKB."

"Cak Imin ibarat Tuhan yang menentukan semua, tidak mendengarkan aspirasi dari arus bawah," ucap Andi.

Andi menyebut sudah ada komunikasi dengan petinggi PKB di tingkat pusat untuk MLB tersebut.

"Sudah berjalan dengan orang DPP."

"DPP menyarankan kalau menurut saudara tidak sesuai kebatinan pendiri PKB, silakan."

"Mereka memberikan jalan. Tergantung bagaimana PAC, DPC," sambungnya.

Popularitas Gus Yaqut mulai geser Cak Imin

Politikus Partai Gerindra Arief Poyuono menilai Menteri Agama Yaqut Kholil Qoumas atau Gus Yaqut berpotensi menjadi pesaing Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai kandidat calon presiden pada 2024.

Poyuono menyatakan itu setelah menanggapi pemberitaan mengenai tingkat kepopuleran Gus Yaqut yang mulai menyalip Cak imin.

"Saingan cak imin sebagai capres 2024 itu Menag," tulis Arief Poyuono di twitter pada Sabtu (10/4/2020).

Baca juga: Kang Dede Batalkan Kajian Ramadan di Pelni, Fadli Zon: Akibat BUMN Diisi Relawan Pilpres Parasit

Baca juga: Resmi Diteken Jokowi, Pertokoan, Perkantoran hingga Bus Umum yang Putar Lagu Wajib Bayar Royalti

Di sisi lain, Arief Poyuono menyinggung soal kasus dugaan korupsi yang sempat menyeret nama Cak Imin beberapa tahun silam.

Cak Imin pernah dimintai keterangan untuk melengkapi berkas tersangka Komisaris PT Sharleen Raya JECO Group Hong Arta (HA).

Dalam kasus ini, KPK menduga Hong Artha bersama-sama memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Kepala Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary. Amran diduga menerima uang sebesar Rp 8 miliar dan Rp 2,6 miliar dari Hong Artha.

Hong Artha sendiri merupakan tersangka ke-12 setelah sebelumnya KPK menetapkan 11 orang lainnya. Dari 11 orang tersebut, 10 diantaranya sudah divonis bersalah dan dijebloskan ke penjara.

Baca juga: Kristia Budiyarto Jadi Sorotan, Baru 6 Bulan Jadi Komisaris Berani Batalkan Ceramah Ramadan di Pelni

Baca juga: Kronologi Pria di Bogor Bakar Mantan Istri lalu Coba Bunuh Diri, Tulis Surat Wasiat: Susah Move On

"Capres 2024 Gus AMi. Kata Ketua PBNU terlibat hukum enga ya di KPK?" tulis Arief

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab menilai, pernyataan-pernyataan Ketua Umum GP Ansor telah membuat publik lebih mengenal Gus Yaqut dibandingkan dengan Ketum PKB Cak Imin.

"Kepopuleran Gus Yaqut bisa saja berbuah elektabilitas. Artinya, Gus AMI yang disebut-sebut bakal capres dari PKB akan mendapat saingan baru ke depannya," kata Fadhli, Jumat (9/4/2021).

Dia menilai, meskipun Gus Yaqut belum sama sekali terpantau lembaga survei sebagai bakal capres/cawapres PKB akan tetapi bukan tidak mungkin manuver Gus Yaqut sebagai Menag akan berbuah sentimen positif di masyarakat.

"Saya pikir posisi Gus Yaqut berada pada momentum yang tepat. Polarisasi politik identitas sedang berada pada masanya. Radikalisme, pluralisme menjadi isu hangat, tentunya ini akan menjadi panggung tersendiri bagi Beliau," terang Fadhli.

Menurutnya, jika Gus Yaqut dapat memanfaatkan momentum ini maka kemungkinan Gus Yaqut terjaring survei sebagai capres/cawapres potensial cukup terbuka.

Baca juga: Eko Kuntadhi: Tadinya FPI Hanya Sibuk dengan Sweeping, Kini Sudah Beranjak Jadi Organisasi Teror

Baca juga: Punya Modal Awal 7 Juta Anggota Banser, Bagaimana Peluang Gus Yaqut di Pilpres 2024?

"Tinggal bagaimana Gus Yaqut mengelola momentum, sehingga dia bisa dilirik publik sebagai Capres/cawapres," pungkasnya.