Usai Bentuk KAMI, Hasil Survei Tingkat Keterpilihan Gatot Nurmantyo jadi Capres Justru Merosot

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Nama mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo sebagai Calon Presiden semakin merosot.

Padahal Gatot baru saja mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di kawasan Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020) lalu.

Baca juga: Ini Sosok Wanita Kerabat Jokowi yang Tewas Terbakar di Dalam Mobil dengan Tangan Terikat

Baca juga: Di Tengah Pandemi, 800 Orang dari Pemprov dan DPRD DKI Gelar Raker Anggaran di Puncak, Bogor

Baca juga: Sebuah Mobil Grandmax Terekam Membuang 6 Trash Bag Diduga Berisi Sampah ke Aliran Kalimalang Bekasi

Hasil surveinya justru turun hingga berada di bawah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. 

Survei itu dilakukan oleh Lembaga Indikator Politik Indonesia (IPI).

Di mana IPI merilis hasil survei tentang pilihan politik.

Dilansir dari Kompas.tv, survei yang dilakukan kepada 1.200 responden memberi pertanyaan siapa yang dipilih oleh responden jika Pilpres diadakan sekarang. 

IPI membuat simulasi tertutup terhadap 15 nama. Salah satunya yakni Mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo.

Hasil survei menyatakan 1,4 persen responden memilih Gatot menjadi presiden. 

Hasil yang didapat Gatot masih jauh di atas Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan di urutan tiga teratas.

Bahkan keterpilihan Gatot masih kalah dari Khofifah Indar Parawansa. 

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini duduk di posisi 8. Di bawah Gatot secara berurutan ada nama Mahfud MD, Airlangga Hartarto, Puan Maharani, Erick Thohir, Tito Karnavian, Muhaimin Iskandar, Budi Gunawan. 

"Sampel sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan IPI rentang Maret 2018 hingga Maret 2020. Jumlah sampel yang dipilih secara acak untuk ditelpon sebanyak 5.614 data, dan yang berhasil diwawancarai dalam durasi 
survei yaitu sebanyak 1.200 responden," ujar Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi dalam rilis hasil survei, Minggu (25/10/2020).

Baca juga: Viral Video Perwira Brimob Dipukul Polisi saat Amankan Demo, Mabes Polri Jelaskan ini

Baca juga: Ini 18 Pejabat yang Siap Duduki Kursi Sekda DKI Jakarta Gantikan Saefullah, Besok Kamis Tes Tertulis

Baca juga: Puluhan Anggota Ormas Geruduk RSUD Cengkareng karena Kerabatnya Dimasukkan ke Ruang Covid-19

Dalam survei ini juga terekam bahwa tingkat keterpilihan Gatot perlahan menurun. Survei yang dilakukan IPI pada Februari 2020, Gatot mendapat 2,2 persen.

Di Mei 2020 turun menjadi 1,7 persen. Pada Juli 2020 turun lagi menjadi 1,4 persen dan bertahan di September 2020. 

Adapun survei IPI tekait pilihan politik dilakukan pada 24 hingga 30 September 2020 melalui metode wawancara telepon dengan margin of error kurang lebih 95 persen.

Wartakotalive.com, Jakarta - Survei Indikator Politik Indonesia mengumumkan sosok calon presiden yang kemungkinan dapat suara banyak dari publik, jika kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) dilakukan saat ini.

Pilihan capres tersebut dengan menyodorkan 15 nama kepada responden.

Di mana hasilnya, Ganjar Pranowo mendapat suara tertinggi sebesar 18,7 persen.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dari survei yang dilakukan pada bulan-bulan sebelumnya hingga terakhir, Ganjar terus mengalami kenaikan keterpilihan dari responden.

Tercatat, pada Februari 2020 sebesar 9,1 persen. Pada Mei 2020 sebanyak 11,8 persen, dan Juli 2020 sebesar 16,2 persen.

"Kenaikan itu disokong dari Jawa Tengah dan Jawa Timur terjadi konsolidasi elektoral Ganjar, dan menguatnya basis PDI Perjuangan memilih Ganjar. Pemilih beretnis Jawa pun lebih memilih Ganjar," papar Burhanuddin saat merilis hasil survei Indikator secara online, Jakarta, Minggu (25/10/2020).

Sementara urutan kedua yaitu, Prabowo Subianto mendapat respon dari publik sebesar 16,8 persen, naik dari bulan sebelumnya hanya 13,5 persen.

Tetapi, jika dibandingkan dengan survei sebelum pandemi Covid-19, yakni pada Februari 2020.

Perolehannya sangat terjun bebas karena saat itu menjadi teratas sebesar 22,2 persen.

Sedangkan, Anies Baswedan memperoleh 14,4 persen, atau turun dari survei bulan sebelumnya sebesar 15 persen.

Adapun 15 nama yang diajukan Indikator kepada responden dengan pertanyaan, "Jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa gang akan bapak/ibu pilih sebegai presiden".

• Ganjar Pranowo 18,7 persen.
• Prabowo Subianto 16,8 persen.
• Anies Baswedan 14,4 persen.
• Sandiaga Salahuddin Uno 8,8 persen.
• Ridwan Kamil 7,6 persen.
• Agus Harimurti Yudhoyono 4,2 persen.
• Khofifah Indar Parawansa 4,0 persen.
• Gatot Nurmantyo 1,4 persen.
• M. Mahfud MD 1,3 persen.
• Airlangga Hartarto 1,2 persen.
• Puan Maharani 0,9 persen.
• Erick Thohir 0,8 persen.
• Tito Karnavian 0,4 persen.
• Muhaimin Iskandar 0,2 persen.
• Budi Gunawan 0,1 persen.

Survei Indikator dilaksanakan pada 24-30 September 2020 terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak dari kumpulan sampel yang pernah diwawancarai langsung oleh Indikator Politik Indonesia.

Survei terhadap 1.200 responden dilakukan melalui telepon karena dalam negeri sedang pandemi Covid-19.

Adapun margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Sama dengan hasil survei Voxpopuli

Sebelumnya, temuan survei yang dilakukan Voxpopuli Research Center menunjukkan elektabilitas Ganjar juga melesat.

Ganjar Pranowo melesat dari 15,6 persen menjadi 17,6 persen, atau naik 2,0 persen.

Dengan kenaikan itu, posisi Ganjar kini telah menyalip Prabowo dengan selisih tipis 0,5 persen.

“Ganjar berhasil mengungguli Prabowo, memastikan posisi Ganjar sebagai penantang kuat jika Prabowo maju calon presiden pada Pemilu 2024,” kata Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center Dika Moehamad dalam keterangan tertulis kepada pers di Jakarta, Senin (5/10/2020).

Kenaikan elektabilitas Ganjar paralel dengan kepala daerah lain, yaitu gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Seperti halnya Ganjar, elektabilitas Kang Emil juga melesat dari sebelumnya 10,6 persen menjadi 13,2 persen, atau naik 2,6 persen,” kata Dika.

Menurut Dika, pertarungan menuju 2024 sekarang dikuasai tokoh-tokoh berlatar belakang kepala daerah.

Selain Prabowo, penurunan elektabilitas juga dialami oleh mantan calon wakil presiden Sandiaga Uno, dari 9,3 persen menjadi 8,5 persen.

Di sisi lain, dinamika antara kepala daerah pun terjadi, mana Ganjar dan Kang Emil paling diunggulkan.

Sedangkan tokoh-tokoh lain seperti Anies, Khofifah, dan Risma mengalami penurunan elektabilitas.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turun dari 11,3 persen menjadi 9,4 persen, atau turun 1,8 persen.

Sedangkan gubernur Jawa Timur Khofifah turun dari 6,4 persen menjadi 5,6 persen dan walikota Surabaya Tri Rismaharini turun dari 5,1 persen menjadi 3,8 persen.

Selain nama-nama tersebut, ada pula ketua umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang turun dari 3,0 persen menjadi 2,1 persen.

Lalu Menteri BUMN Erick Thohir dari 3,7 persen menjadi 2,0 persen, sedangkan Menko Polhukam Mahfud MD dari 1,1 persen naik tipis menjadi 1,2 persen.

Dinamika antara tokoh nasional dan kepala daerah ditengarai terjadi seiring kemunculan tokoh-tokoh baru.

Sejumlah nama yang sebelumnya hanya meraih elektabilitas di bawah 1 persen kini mewarnai bursa capres.

“Bahkan ada nama yang sama sekali tidak muncul pada survei sebelumnya, yaitu Plt ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha, memimpin dengan elektabilitas mencapai 2,3 persen,” kata Dika.

Nama-nama lain adalah ketua DPR Puan Maharani (0,4 persen-1,7 persen), mantan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti (0,3 persen-1,5 persen), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (0,2 persen-1,1 persen), dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo (0,1 persen-1,0 persen).

Menurut Dika, peta elektoral terbaru ini menunjukkan dinamika yang menarik.

Tetapi semua akan tergantung perkembangan berikutnya, dukungan partai politik, dan presidential threshold.

Sementara itu masih ada nama-nama lain (1,4 persen) dan tidak tahu/tidak jawab (10,5 persen).

Survei Voxpopuli Research Center dilakukan pada 11-20 September 2020, melalui telepon kepada 1.200 responden yang diambil secara acak dari survei sebelumnya sejak 2019.

Margin of error survei sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Capres 2024

Gatot Nurmantyo menyatakan sah-sah saja jika dirinya berkeinginan maju sebagai calon presiden 2024.

Hal itu ia utarakan saat wawancara bersama Karni Ilyas dengan tajuk 'Manuver Jenderal Gatot.'

Mantan Panglima TNI itu ditanya apakah berkeinginan menjadi calon presiden 2024 melalui Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Baca juga: Mabes Polri Tegaskan LGBT Langgar Kode Etik Profesi

"Hal itu sah-sah saja kalau saya punya keinginan," ujar Gatot, Jumat (16/10/2020) malam.

Tapi, menurut Gatot, situasi Indonesia saat ini tengah fokus menghadapi pandemi Covid-19.

Maka tidak etis baginya jika sudah memikirkan akan maju sebagai calon presiden 2024, apalagi dengan menjadikan KAMI sebagai partai politik.

Baca juga: Kasus Red Notice, Djoko Tjandra Diserahkan ke Kejari Jakpus, 3 Tersangka Lainnya ke Kejari Jaksel

"Situasi bangsa seperti ini, menghadapi dua permasalahan yang sama-sama berat."

"Dan belum menemukan cara pasti untuk selamat dari dua ini, terus saya punya potensi, dan teman-teman punya preferensi, berpikir untuk 2024 saya katakan itu tidak etis," tutur Gatot.

Gatot berpandangan, biarlah KAMI berjalan sebagai gerakan moral masyarakat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen bangsa, yang tujuannya tidak lain untuk terwujudnya keadilan masyarakat Indonesia.

Baca juga: Tak Penuhi Panggilan Bareskrim, Mantan Danjen Kopassus Soenarko Minta Diperiksa Senin Pekan Depan

"Biarlah setelah ini berjalan, nanti kita berpikiran lagi."

"Tapi ini dulu yang kita presentasikan, untuk bangsa dulu," tutur Gatot.

Gatot menegaskan akan keluar dari KAMI jika menjadi partai politik.

Baca juga: UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia 16 Oktober 2020: Pasien Positif Melonjak 4.301 Jadi 277.544 Orang

Gatot menerangkan KAMI dibentuk dengan tujuan gerakan moral masyarakat Indonesia, terutama untuk terwujudnya keadilan masyarakat Indonesia.

"Saya ulangi bahwa KAMI ini adalah kumpulan orang-orang yang berdasarkan moral."

"Jadi kalau politik itu berjuang untuk berkuasa, kalau KAMI berjuang untuk sebuah nilai," tuturnya.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Rp 21 Triliun untuk Bayar Klaim RS Tangani Covid-19, per Hari Transfer Rp 180 M

KAMI tidak akan menjadi partai politik. Sebab, ucap Gatot, akan mengkhianati masyarakat yang tergabung dalam KAMI.

"Kalau ini menjadi partai, maka saya tegaskan di sini bahwa orang-orang KAMI, deklarator KAMI, presidium KAMI adalah mengkhianati kepercayaan rakyat," paparnya.

Gatot memastikan Presidium KAMI, yakni dirinya dan Din Syamsuddin, akan keluar dari KAMI jika menjadi partai politik.

Baca juga: Kecelakaan Saat Bersepeda di Senayan, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Luka Ringan

"Saya ulangi, kalau KAMI ini berubah menjadi partai, catat semua masyarakat, bahwa deklarator apalagi presidium KAMI adalah mengkhianati kepercayaan rakyat yang bergabung dengan KAMI," tutur Gatot.

"Dan yang pertama kali akan ke luar, saya akan keluar, Prof Din akan keluar, pasti itu."

"Karena tujuan KAMI bukan itu, hanya nilai-nilai saja," sambungnya.

Baca juga: Komisi III DPR: Kalau KPK Tidak Mau Mobil Dinas, Kembalikan Saja Anggarannya kepada Kemenkeu

Sebelumnya, sekelompok masyarakat mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di kawasan Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Mereka mendeklarasikan 10 Jati diri yang dibacakan oleh Ahmad Yani yang didapuk sebagai Ketua Komite KAMI.

• Jokowi Pakai Jasa Influencer, Tenaga Ahli Utama: Kalau untuk Menyampaikan Kebenaran, Why Not?

"Saya akan memulai membacakan jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, dengan nama Tuhan yang Maha Esa" ujar mantan politikus PPP itu.

Ke-10 jati diri KAMI tersebut adalah:

1. KAMI adalah gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen yang berjuang bagi tegaknya kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. KAMI berjuang dan bergerak untuk melakukan pengawasan sosial, kritik, koreksi, dan meluruskan kiblat bangsa dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan.

3. KAMI berjuang dengan melakukan berbagai cara sesuai konstitusi, baik melalui edukasi, advokasi, maupun cara pengawasan sosial, politik moral, dan aksi-aksi dialogis, persuasif, dan efektif.

4. KAMI sebagai koalisi rakyat dengan latar belakang kemajemukan agama, suku, profesi, dan afiliasi politik, menjunjung tinggi kemajemukan, kerukunan, dan kebersamaan.

Pandangan dan sikap KAMI adalah perwujudan dari hal-hal yang dapat disepakati.

5. KAMI mempunyai pandangan dan sikap resmi yaitu yang disepakati secara tertulis oleh dewan deklarator.

Di luar itu merupakan pandangan dan sikap pribadi deklarator, atau jejaring pendukung KAMI di pusat, daerah, dan luar negeri.

6. KAMI sebagai gerakan moral rakyat yang bersifat nasional menerima dukungan dan penyaluran aspirasi rakyat di daerah-daerah dan warga negara Indonesia di luar negeri.

Walau tidak ada hubungan struktural-organisatoris, kami berkewajiban moral unruk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi itu.

7. KAMI baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dan jejaringnya, berjuang untuk tujuan adanya perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sehingga, segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan dapat dihentikan.

8. KAMI bergerak secara berkesinambungan atas dasar keyakinan bahwa kebenaran dan keadilan harus tegak, serta kebatilan dan kemungkaran harus sirna.

9. KAMI membagi struktur organisasi kepada:

A. Dewan Deklarator sebagai penentu kebijakan prinsipil dan strategis, dan dipimpin oleh presidium yang bekerja secara kolektif-kolegial memimpinkan gerakan sesuai jati dirinya.

B. Komite Eksekutif terdiri dari sembilan orang yang diangkat oleh presidium, berfungsi sebagai motor penggerak koalisi, melaksanakan rencana-rencana strategis yang diputuskan dewan deklarator, dan membentuk serta mengkordinasi divisi-divisi.

C. Komisi-komisi sebagai organ kerja sesuai sektor pembangunan nasional yang melaksanakan kerja/aksi di bawah koordinasi presidium.

D. Divisi-divisi merupakan organ dan instrumen koalisi yang melaksanakan rencana kerja/aksi sesuai bidangnya masing-masing.

10. KAMI sebagai gerakan yang terorganisasi menerapkan disiplin ketat dan tegas atas kendali presidium yang dapat mengambil keputusan tertentu demi nama baik dan efektivitas gerakan.

Berikut ini delapan tuntutan KAMI:

1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR, untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan UUD 1945.

Yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

2. Menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri.

Sehingga, menimbulkan banyak korban dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.

3. Menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.

4. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.

Kepada pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.

5. Menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan.

6. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme.

Serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme serta upaya memecah belah masyarakat.

Begitu pula mendesak pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.

7. Menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945.

Agar, tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.

8. Menuntut Presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK), untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. (Dennis Destryawan)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Survei Indikator: Ganjar Kalahkan Prabowo dan Anies Jika Pilpres Dilaksanakan Sekarang