Epidemiolog UI: Ada Menteri Katanya Paling Pinter Manajemen, yang Saya Tahu Sih Pintar Marahi Orang

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pandu Riono, epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) menilai, pemerintah tidak memiliki rencana untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Sebab, sejak awal pandemi, pemerintah terkesan tidak menyiapkan rencana dengan matang.

Terlebih, saat ini terlihat angka perkembangan Covid-19 terus naik. Serta, angka kematian meningkat setiap harinya.

• KISAH Mega Kehilangan Handphone Usai Dijambret Saat Asyik Live Facebook, Sempat Tarik-tarikan

Hal itu disampaikan Pandu saat webinar bertajuk 'Pilkada Berkualitas dengan Protokol Kesehatan: Utopia Atau Realita', Rabu (30/9/2020).

"Kita memang tidak tahu kapan pandemi berakhir. Kenapa? karena kita tidak punya rencana untuk mengakhiri."

"Dari awal, pemerintah tidak ada plan of action bagaimana mengatasi pandemi ini," kata Pandu.

• Gatot Nurmantyo: Ulama di KAMI Berdoa Bukan Agar Saya Jadi Presiden, tapi untuk Selamatkan Negara

Pandu mengatakan, banyak hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan pandemi.

Namun, sayangnya tidak bisa diimplementasikan dengan baik.

"Seakan-akan tidak ada koordinasi. Seakan-akan pandemi ini memang tidak dipimpin oleh siapa pun," tambahnya.

• Ekspose Kasus Kebakaran Ditunda Jadi Besok, Bareskrim Periksa Cleaning Service Kejaksaan Agung

Ia juga menyoroti inkonsistensi susunan tim penanganan Covid-19.

Pertama, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang diketuai Kepala BNPB Doni Monardo.

Lalu, Gugus Tugas diganti dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang diketuai oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartato.

• UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia 30 September 2020: Pasien Positif 287.008 Orang, 214.947 Sembuh

KPCPEN memiliki tiga bagian, Komite Kebijakan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, serta Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

"Kalau kita lihat, strateginya berganti-ganti. Ada menteri yang bukan bidangnya, tapi katanya paling pinter di bidang manajemen."

"Yang saya tahu sih, pintar memarahi orang," ucapnya.

• Jadi Tempat Isolasi, Pengelola Graha Wisata TMII Siapkan 48 Kamar untuk 102 Pasien Covid-19

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi komentar miring dirinya memimpin penanganan pandemi Covid-19 di 9 provinsi prioritas.

Salah satunya, ada yang menyebut dirinya bukan seorang epidemiolog.

Dalam rapat penanganan Covid-19 di 9 provinsi yang digelar secara virtual bersama KSAD, Wakapolri, dan Kasatgas Covid-19, Luhut membenarkan dirinya bukan seorang epidemiolog.

• Djoko Tjandra Batalkan Rencana Urus Fatwa MA, Tulis NO di Buku Catatan Jaksa Pinangki

"Jadi kalau ada yang bilang saya bukan epidemiolog, memang betul."

"Tapi saya dibantu banyak orang-orang pintar, anak-anak muda, dokter Monika epidemiolog yang dari UI, lulusan Harvard juga, untuk epidemiologi," tutur Luhut dalam rapat, Jumat (18/9/2020).

Menurut Luhut, tidak ada hal istimewa yang ia lakukan dalam mengawal penanganan pandemi Covid-19 di 9 provinsi.

• Dapat Rp 7 Miliar dari Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Bayar Tunai Sewa 2 Apartemen Mewah Pakai Dolar

Dalam menjalankan tugas dari Presiden, ia hanya berperan sebagai manajer, dibantu oleh tim hebat dan berkualitas.

"Saya hanya manajer, dan saya boleh mengklaim saya manajer yang baik," katanya.

Luhut juga menjelaskan langkah pemerintah mengetatkan kembali aktivitas masyarakat atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

• Ada Orang Berinisial JA di Bukti Percakapan WhatsApp Jaksa Pinangki dan Anita Kolopaking

Menurut Luhut, pengetatan tersebut dilakukan karena meningkatnya kasus Covid-19 , akibat dibukanya aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Di satu sisi aktivitas sosial ekonomi masyarakat tidak boleh terlalu lama ditutup.

"Sekarang kita ketatkan lagi, ini sebenarnya seni, seperti science dan art."

• Pakai Konsep Herd Immunity, Menko PMK Bilang Tak Semua Warga Indonesia Perlu Divaksin Covid-19

"Bagaimana kita memelihara keseimbangan ini, antara penanganan Covid dan ekonomi dan menunggu masa kritikal ini dilewati, dengan adanya vaksin dan obat," paparnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala BNPB Doni Monardo, mengawal penanganan Covid-19 di sembilan provinsi. 

• Lagi, Satu Dokter di Kabupaten Bekasi Meninggal Akibat Covid-19, Bertugas di Jakarta

"Bapak Joko Widodo telah menugaskan kepada Menko Marinves yaitu Bapak Luhut Panjaitan dan Kepala BNPB yaitu Bapak Doni Monardo."

"Untuk dapat bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan pada Menteri Kesehatan yaitu Bapak Terawan."

• KISAH Warga Positif Covid-19 di Bekasi Tak Dibantu Isolasi Mandiri, Puskesmas Cuek, Tetangga Menjauh

"Untuk dapat menangani kasus Covid-19 di provinsi-provinsi ini," kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Kesembilan provinsi tesebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.

Luhut dan Doni diminta agar kasus Covid-19 dapat diturunkan di sembilan provinsi tersebut.

• Seragam Baru Satpam Kini Mirip Polisi, Ini Makna Filosofisnya

"Selain itu adalah peningkatan angka kesembuhan dan yang ketiga adalah menurunkan angka kematian," jelasnya.

Luhut dan Doni, menurut Wiku, diberi tenggat waktu selama dua minggu untuk melakukan tugas tersebut.

Oleh karena itu, menurut Wiku, sejumlah langkah telah dirancang agar target penanganan Covid-19 tersebut tercapai.

• UPDATE Kasus Covid-19 Indonesia 15 September 2020: Pasien Positif Melonjak 3.507 Jadi 225.030 Orang

Pertama, menyamakan data antara pusat dan daerah dalam rangka untuk pengambilan keputusan cepat.

Kedua, melakukan operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan dengan menggunakan peraturan pidana untuk menindak yang melanggar peraturan.

Juga, peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan mortality rate dan meningkatkan recovery rate atau kesembuhan.

• 25 Pasangan Calon Lawan Kotak Kosong di Pilkada Serentak 2020, PKS: Tanda Sakitnya Demokrasi Kita

"Terakhir yaitu penanganan secara spesifik klaster klaster Covid-19 di setiap provinsi ini."

"jadi penanganannya harus lebih spesifik pada daerah-daerah tertentu di provinsi tersebut."

"Berarti di kabupaten kota, dan juga di dalam kabupaten kota itu kita akan lihat klaster-klaster yang lebih spesifik ada di mana, dan itu harus ditangani dengan segera," terangnya.

• Luhut Lobi Uni Emirat Arab, Minta Tambahan 20 Juta Vaksin Covid-19

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, untuk mengawal perkembangan penanggulangan Covid-19 di delapan wilayah.

Selain menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut juga merangkap Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Menugaskan Wakil Ketua Komite Pak Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Satgas Covid-19."

• Sekjen PDIP: Tiba-tiba Mengerem Tanpa Sinyal, Itu Pemimpin yang Tidak Berpikir Strategis

"Untuk memonitor dan sekaligus melakukan evaluasi," ujar Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/9/2020).

Delapan wilayah tersebut, menurut Airlangga, mengalami kenaikan kasus Covid-19 yang tinggi.

Delapan wilayah itu adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.

• PERNYATAAN Lengkap Anies Baswedan Umumkan Kepastian PSBB Jakarta: Pertolongan Allah akan Datang

Kedelapan provinsi tersebut menyumbang lebih dari 50 persen kasus positif di Indonesia.

"Oleh karena itu, Presiden meminta dalam dua minggu ini dikoordinasikan dan dikonsentrasikan lebih, khususnya di 8 wilayah yang terdampak, lebih besar kenaikannya," paparnya.

Dalam mengawal dan memonitor penyebaran Covid-19 tersebut, Presiden, menurut Airlangga, meminta agar koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditingkatkan.

• Ditanya Soekarno Apa yang Dibutuhkan Rakyat, Megawati: Untung Saya Pintar, Saya Jawab Makan, Pak

Selain itu, mengawal agar penanganan Covid-19 di daerah dilakukan dengan intervensi berbasis lokal.

"Sehingga monitoring dan evaluasi secara kedaerahan di 83.000 desa, RT, RW bisa terus termonitor,” jelasnya

"Tadi arahan Bapak Presiden, bahwa pengelolaan penanganan Covid-19 dari segi kesehatan dan pemulihan ekonomi perlu terus dikoordinasikan, baik pusat atau daerah."

• Hindari Ketidakpastian Baru, PDIP Ingin Pilkada Serentak 2020 Tetap Digelar pada 9 Desember

"Dan keputusan yang menyangkut masyarakat banyak tentunya diputuskan secara terintegrasi."

"Dan ditujukan untuk menurunkan angka yang terdampak dari pada pandemi Covid-19," paparnya. (Fransiskus Adhiyuda)