Sekjen PDIP: Tiba-tiba Mengerem Tanpa Sinyal, Itu Pemimpin yang Tidak Berpikir Strategis

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan, pemimpin harus bertanggung jawab atas penderitaan rakyatnya dan menghasilkan solusi yang visioner.

Hal tersebut disampaikan Hasto saat membuka Sekolah Partai Calon Kepala Daerah PDIP secara virtual, Jakarta, Minggu (13/9/2020).

Menurutnya, pemimpin yang gagal hanya bisa berbicara, dan mengeluarkan kebijakan tanpa memikirkan penderitaan rakyatnya.

• Denda dari Pelanggar PSBB di Jakarta Tembus Rp 4,33 Miliar, 158.018 Orang dan Lembaga Ditindak

Hasto menyebut, Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri juga mengingatkan kegagalan terbesar bagi pemimpin adalah tidak pernah berbuat apa-apa.

"Justru menjadi pemimpin, apalagi menjadi calon kepala daerah dan kemudian nanti dipilih karena kerja keras kita, karena gotong royong kita."

"Kita tidak masuk ke zona nyaman, kita harus berani menentang arus," kata Hasto.

• Anies Baswedan Tarik Rem Darurat, Ketua Umum PKPI: Mungkin Kemarin Nyetirnya Ugal-ugalan

Hasto mengibaratkan pemimpin itu sopir yang harus membaca visi ke depan, di mana ketika berjalan perlu melihat spion untuk mengetahui kondisi di belakang.

Lalu lampu sein, kata Hasto, sebagai isyarat untuk menginjak rem atau memutar haluan dengan aman.

"Kemudian, mendorong kemajuan bersama-bersama dengan rakyat. Jadi penumpangnya itu dia dorong bersama, maju bersama."

• DAFTAR Lengkap Lokasi Karantina Pasien Covid-19 di Jakarta, Cari yang Dekat Tempat Tinggal Anda Ya

"Di situ dia baru boleh kapan harus ngerem dan untuk ngerem tidak bisa mendadak, harus lihat dulu sinyalnya kiri-kanan, (jangan) tiba-tiba ngerem tanpa sinyal."

"Itu pemimpin yang tidak berpikir strategis," paparnya.

Namun, Hasto tidak menyebut siapa pemimpin yang dimaksudnya.

• LIVE STREAMING Pengumuman Kepastian Jakarta Terapkan PSBB Lagi, Kesehatan Masyarakat Prioritas

Di sisi lain, Hasto meminta kepala-kepala daerah dari PDIP harus selaras dengan keinginan Ketua Umum Megawati Sukarnoputri, dan searah dengan kebijakan pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Terutama, yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19.

"Jadi kepala daerah berdasarkan sistem politik ketatanegaraan kita ini juga bagian menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dari pemerintah pusat, jangan berbeda."

• Jakarta Niat Terapkan PSBB Lagi, Jendela Ujung KRL Jabodetabek Bakal Dibuka untuk Sirkulasi Udara