Tanggapi Banjir Jakarta, Djarot : Yang Penting Kerja, Enggak Usah Kebanyakan Ngomong

KETUA DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat meminta semua pihak tidak saling menyalahkan soal banjir di DKI Jakarta pada awal tahun 2020.

Tidak perlu lagi memperdebatkan apakah penanggulangan banjir yang efektif adalah dengan cara normalisasi atau naturalisasi.

Menurutnya, yang terpenting sekarang ini adalah terus bekerja untuk meminimalisasi banjir yang mengguyur wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.

• Fadli Zon Bilang Prabowo Tidak Lembek Soal Natuna, tapi Realistis

"Enggak perlu lagi, yang penting kerja. Mau bikin normalisasi, naturalisasi, yang penting kerja dan bisa dirasakan kerjanya, bisa dilihat."

"Kerja, enggak usah keakehan (kebanyakan) ngomong, kerja," ujar Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Djarot menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengambil kebijakan penanganan banjir di Ibu Kota.

• BPK Sebut Kasus Gagal Bayar Jiwasraya Berpotensi Berdampak Sistemik Seperti Bank Century

Yang terpenting, menurutnya ada koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

"Jadi artinya penanganan banjir di Jabodetabek tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, harus koordinasi, termasuk dengan pemerintah pusat dan PUPR," tuturnya.

Djarot lalu menjelaskan perbedaan naturalisasi yang digagas Anies Baswedan dengan normalisasi sungai yang menjadi salah satu kebijakannya dalam menangani banjir saat menjabat Wagub DKI.

• OTT Bupati Sidoarjo, Pramono Anung Bilang Bukti Pemerintah Tak Lemahkan KPK

Menurut Djarot, di dalam kebijakan normalisasi terdapat naturalisasi.

Ia mengatakan, dalam mengeruk sungai (normalisasi), pihaknya juga saat itu menjaga daerah resapan air (naturalisasi).

"Maka waktu zaman saya dengab Pak Ahok perbanyak RTH (ruang terbuka hijau), kalau perlu bebasin lahan sebanyak-banyaknya, untuk apa? Untuk resapan air."

• Irak Pastikan Tentaranya Tak Ada yang Jadi Korban dari Serangan 22 Rudal Iran di Dua Tempat

"Kemudian tanam banyak pohon, penghijauan, kemudian keruk waduk, embung, maka ada revitalisasi waduk pluit misalnya, Ria Rio misalnya, untuk menampung air."

"Perbanyak itu, jadi kalau menurut saya itu harusnya," papar Djarot.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menilai metode penanganan banjir, apakah normalisasi atau naturalisasi, hanya sebuah istilah.

• Pramono Anung: Kasus Reynhard Sinaga Coreng Wajah Kita

Intinya, sungai harus dilebarkan sehingga volume air yang dikirim dari hulu tidak tumpah melebihi batas tanggul sungai.

"Mau naturalisasi mau normalisasi, sama semua."

• Menteri Sosial Disambut Omelan Emak-emak Korban Banjir: Ngapain Datang Kalau Cuma Mau Selfie Doang?

"Sungai tetap butuh dilebarkan (supaya tidak banjir lagi)," kata Basuki di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020).

Banjir di sejumlah daerah Jakarta dan sekitarnya, kata Basuki, akibat debit air yang terlalu tinggi, terlebih saat musim hujan.

“Pelebaran sungai supaya penampung air lebih banyak," jelas Basuki.

• Bebas dari Penjara, Buni Yani Berniat Buka Pondok Pesantren

Basuki menolak debat yang ditantang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait metode pengelolaan sungai.

"Saya tidak mau debat. Saya tidak dididik untuk debat," ucap Basuki lagi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut penyebab banjir di wilayahnya adalah kiriman air dari daerah lain.

• DAFTAR 30 Korban Meninggal Dunia Akibat Banjir Jabodetabek, Paling Banyak karena Terseret Arus

Ia bahkan sempat beradu argumen dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, soal penyebab banjir di Jakarta seusai diguyur hujan deras pada malam pergantian tahun 2020.

Keduanya berbeda pendapat saat menyampaikan pernyataan pers di kawasan Monas, setelah memantau dampak banjir melalui udara.

• UU Hasil Revisi Dinilai Bakal Bikin Dewan Pengawas Bertarung Melawan Pimpinan dan Pegawai KPK

Basuki menilai banjir terjadi akibat luapan air sungai.

Dari 33 kilometer Kali Ciliwung, baru 16 kilometer yang dinormalisasi.

Menurutnya, luapan air tidak terjadi pada aliran sungai yang dinormalisasi.

• Takut Diputusin Pacar, Wanita Muda di Bekasi Rela Jadi Kurir Narkoba

"Mohon maaf Bapak Gubernur, selama penyusuran Kali Ciliwung, ternyata sepanjang 33 kilometer itu yang sudah ditangani, dinormalisasi 16 kilometer."

"Di 16 kilometer itu kita lihat insyaallah aman dari luapan," kata Basuki di Monas, Rabu (1/1/2020).

Menurut Basuki, harus didiskusikan sisa panjang sungai yang belum dinormalisasikan itu.

• Berseragam Sama Keren Seperti Pilot, Sopir Bus di Terminal Pulogebang Kini Lebih Percaya Diri

Termasuk, Kali Pesanggrahan yang menuju Banjir Kanal Timur.

Pihaknya, kata Basuki, sedang menunggu kesepakatan dengan masyarakat untuk pembebasan lahan yang akan terdampak normalisasi sungai.

"Kami menunggu sekarang kesepakatan dengan masyarakat."

• Pimpinan KPK 2015-2019: Kami Berempat Sudah Bebas!

"Alhamdulillah menurut beliau masyarakat sudah diskusi dan insyaallah masyarakat bisa menerima itu, mudah-mudahan bisa kita tangani," tuturnya.

Mendengar pernyataan tersebut, Anies Baswedan yang berada di sebelah Basuki lalu menyanggahnya.

Menurut Gubernur, selama tidak ada pengendalian air yang masuk ke Jakarta, maka upaya apa pun yang dilakukan tidak akan berdampak signifikan.

• KRONOLOGI Siswi SMK Korban Pamer Kemaluan Pria Bermotor: Pas Saya Lihat Ternyata Lagi Mainin Itunya

"Mohon maaf Pak Menteri, saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan."

"Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan."

"Maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya, " paparnya.

• HARTA Anggota Dewan Pengawas KPK Ini Paling Sedikit, Mobilnya Seharga Rp 40 Juta, Motornya Rp 1 Juta

Anies Baswedan mencontohkan wilayah Kampung Melayu yang tetap dilanda banjir pada Maret lalu, padahal sungai yang ada di sekitarnya sudah dinormalisasi.

"Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir," urainya.

Anies Baswedan mengapresiasi keputusan Kementerian PUPR yang membangun dua bendungan di Bogor, Jawa Barat, untuk mengendalikan air yang masuk ke Jakarta.

• Menteri Agama: Ucapkan Selamat Natal Itu Hak, Kalau Tidak Mau Juga Silakan

Kementerian PUPR membangun Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Dua bendungan tersebut diprediksi akan rampung pada 2020.

"Kalau dua bendungan itu selesai, maka volume air yang masuk ke pesisir bisa dikendalikan."

• Pegawainya Jadi ASN, KPK Dinilai Bakal Jadi Alat Gigit yang Dikomandoi Pemerintah

"Kalau bisa dikendalikan, insyaallah bisa dikendalikan."

"Tapi selama kita membiarkan air mengalir begitu saja, selebar apa pun sungainya, maka volume air itu akan luar biasa."

"Karena makin banyak kawasan yang digunakan untuk perumahan, sehingga air pun mengalir ke sungai," paparnya. (Taufik Ismail)