PKS Tak Bangga Jika Gabung ke Koalisi Pendukung Pemerintah
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) tidak takut jika akhirnya sendirian menjadi oposisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.
Penulis: Sri Handriyatmo Malau |
Harapannya, bisa menjadi jalan pikiran yang lebih baik untuk perbaikan bangsa ke depannya.
• Wanita yang Bawa Anjing Masuk Masjid Dipisahkan dari Pasien Lain, Suami Tak Boleh Menemani
"Soal tawaran agar Gerindra masuk ke koalisi pemerintah Jokowi bagaimana? Menurut pendapat saya, sebaiknya jangan, sebab kenapa?"
"Pertama, tentu saja tidak sehat bagi sistem politik Indonesia ke depannya. Kedua, bisa menurunkan kualitas demokrasi kita," ulasnya.
"Salah satu kelemahan sistem presidential setengah hati adalah karena dipadukan dengan multipartai."
• Nama Baru Berpeluang Masuk Jadi Calon Wagub DKI Jakarta Jika Hal Ini Terjadi
"Ini yang sering kita sebut cacat bawaan sistem presidential multi-partai, tidak berlebihan saya sebut sistem presidential banci," tutur Pangi.
Sementara, sistem presidential murni itu bagaimana?
Partai pengusung utama calon presiden yang menang langsung jadi partai berkuasa “the rulling party.” Sedangkan yang kalah langsung otomatis memposisikan diri menjadi 'partai oposisi'.
• Ketua DPRD kepada Adhyaksa Dault: Lo Aja yang Jadi Wagub DKI Bro
Bagaimana etika partai pengusung capres tersebut seusai kontestasi?
Pangi memberi contoh seperti di Amerika Serikat, partai punya fatsun politik.
Tidak ada cerita setelah presiden terpilih, yang tadinya berseberangan, lalu di tengah jalan bergabung ke koalisi presiden terpilih.
• Kasus Wanita Bawa Anjing Masuk Masjid Tetap Lanjut Meski Seandainya Tersangka Alami Gangguan Jiwa
Menurut Pangi, sebaiknya Gerindra berada di posisi oposisi. Jika bergabung dengan koalisi pemerintah, dia menilai lebih banyak mudaratnya untuk Gerindra dan demokrasi Indonesia.
Pangi mengungkapkan alasan pertama, Gerindra punya kans memenangkan pemilu legislatif 2024, kalau citra pemerintah Jokowi tidak memuaskan, dan tidak mampu memenuhi target janji politiknya.
Sebab, Jokowi punya asosiatif langsung terhadap PDIP. Kalau Jokowi baik, PDIP juga mendapatkan dampak elektoral.
• Gubernur Lemhannas Bilang Wajib Militer di Indonesia Belum Urgen
Namun, kalau kinerja Jokowi periode kedua tidak baik, maka berpotensi menggerus/tsunami elektabilitas PDIP.
"Apalagi tabiat yang ganjil dalam sejarah sistem kepartaian kita, apakah ada partai berkuasa selama 3 kali berturut turut bisa memenangkan pemilu legislatif?" ucap Pangi.
Kedua, lanjut Pangi, Gerindra salah satu partai yang mampu mengimbangi, mengoreksi jalannya pemerintahan, partai papan atas yang punya roh 'bargaining posisition' memainkan peran oposisi.
• Pakai Contoh Cicak Vs Buaya, Mardani Ali Sera Sebut Oposisi Terbaik Bersama Rakyat
Ketiga, Pangi memahami partai pengusung utama Jokowi sedikit “keberatan” dengan bergabungnya PAN, Demokrat, Gerindra, maupun PKS.
Karena, bisa mengganggu jatah kursi menteri dan jabatan strategis lainnya. Atau, secara sederhana memantik kecemburuan dan secara etika politik pun tampak “tidak elok”.
"Lebih baik Gerindra puasa 5 tahun lagi, kita hakul yakin Gerindra punya momentum emas, punya kans memenangkan pemilu 2024," cetusnya. (*)