Breaking News:

PKS Tak Bangga Jika Gabung ke Koalisi Pendukung Pemerintah

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) tidak takut jika akhirnya sendirian menjadi oposisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.

Wartakotalive.com/Muhammad Azzam
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Mardani Ali Sera, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 43 RT 09 RW 08, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Rabu (17/4/2019). 

Sehingga, pemerintahan yang sedang berkuasa tidak keluar "jalur" dan bertindak sewenang-wenang.

Selain Penistaan Agama, Wanita yang Bawa Anjing Masuk Masjid Juga Dilaporkan Pakai Dua Pasal Ini

Oleh karena itu, kelompok oposisi juga harus diperkuat untuk memaksimalkan perannya sebagai penyeimbang kekuasaan.

"Mekanisme “checks and balances” harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari sistem demokrasi itu sendiri," kata Pangi dalam keterangannya, Senin (1/7/2019).

Berkuasa atau berada dalam barisan oposisi, menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini, adalah satu paket.

Luhut Panjaitan Mengaku Tak Pernah Ditawari Jadi Menteri, Tahu-tahu Besok Dikabari Bakal Dilantik

Tujuannya tetap sama, yakni memastikan negara berjalan sesuai konstitusi dan meminimalisir terjadinya penyimpangan dan penyelewengan kekuasaan.

Menurut Pangi, pandangan sinis terhadap oposisi sebagai kelompok "pengganggu" harus diluruskan, karena itu pemahaman yang sangat keliru dan fatal dalam berpikir.

"Memandang sinis terhadap oposisi dan upaya mengebiri kelompok ini sebagai "pengganggu" stabilitas negara, akan mendorong negara ke jurang tirani mayoritas dan otoritarianisme," papar Pangi.

Pria Dipolisikan Istrinya karena Nikahi Adik Kandung, Keluarga Minta Hukum Adat Ditegakkan

Oleh karena itu, lanjut Pangi, adanya upaya ‘rekomposisi’ koalisi pasca pilpres adalah bentuk ketidakpercayaan diri koalisi pemenang pilpres, terhadap kekuatan politiknya sendiri.

Di sisi lain, juga sebagai upaya membungkam kelompok oposi untuk melumpuhkan daya kritisnya terhadap kekuasaan, sebagaimana yang telah dilakukan pada periode sebelumnya.

"Apakah belum cukup dukungan partai di parlemen sekarang terhadap pemerintahan Jokowi?"

Maruf Amin Siap Lepas Jabatan Ketua Umum MUI Setelah Dilantik Jadi Wakil Presiden

"Kalau kita perhatikan, kekuatan politik dan dukungan partai di parlemen terhadap pemerintahan Jokowi, sudah lebih dari cukup, yakni 60 persen," katanya.

Intrik politik semacam ini, tutur Pangi, semestinya bisa dihindari dengan upaya membentuk koalisi permanen yang tidak mudah goyah hanya karena godaan pembagian 'kue kekuasaan' semata.

Meski, terkadang kue yang dibagi-bagi itu sisa kekuasaan yang sudah basi.

Perempuan Berumur 15 Tahun Melahirkan Bayi, Ternyata Hasil Hubungan dengan Ayah Kandung

Koalisi permanen akan mendorong kelompok oposisi punya proposal tandingan sebagai 'second opinion'.

Sehingga, nantinya kebijakan pemerintah bukan hanya dikritik tanpa dasar, namun juga punya alternatif berpikir konstruktif.

Harapannya, bisa menjadi jalan pikiran yang lebih baik untuk perbaikan bangsa ke depannya.

Wanita yang Bawa Anjing Masuk Masjid Dipisahkan dari Pasien Lain, Suami Tak Boleh Menemani

"Soal tawaran agar Gerindra masuk ke koalisi pemerintah Jokowi bagaimana? Menurut pendapat saya, sebaiknya jangan, sebab kenapa?"

"Pertama, tentu saja tidak sehat bagi sistem politik Indonesia ke depannya. Kedua, bisa menurunkan kualitas demokrasi kita," ulasnya.

"Salah satu kelemahan sistem presidential setengah hati adalah karena dipadukan dengan multipartai."

Nama Baru Berpeluang Masuk Jadi Calon Wagub DKI Jakarta Jika Hal Ini Terjadi

"Ini yang sering kita sebut cacat bawaan sistem presidential multi-partai, tidak berlebihan saya sebut sistem presidential banci," tutur Pangi.

Sementara, sistem presidential murni itu bagaimana?

Partai pengusung utama calon presiden yang menang langsung jadi partai berkuasa “the rulling party.” Sedangkan yang kalah langsung otomatis memposisikan diri menjadi 'partai oposisi'.

Ketua DPRD kepada Adhyaksa Dault: Lo Aja yang Jadi Wagub DKI Bro

Bagaimana etika partai pengusung capres tersebut seusai kontestasi?

Pangi memberi contoh seperti di Amerika Serikat, partai punya fatsun politik.

Tidak ada cerita setelah presiden terpilih, yang tadinya berseberangan, lalu di tengah jalan bergabung ke koalisi presiden terpilih.

Kasus Wanita Bawa Anjing Masuk Masjid Tetap Lanjut Meski Seandainya Tersangka Alami Gangguan Jiwa

Menurut Pangi, sebaiknya Gerindra berada di posisi oposisi. Jika bergabung dengan koalisi pemerintah, dia menilai lebih banyak mudaratnya untuk Gerindra dan demokrasi Indonesia.

Pangi mengungkapkan alasan pertama, Gerindra punya kans memenangkan pemilu legislatif 2024, kalau citra pemerintah Jokowi tidak memuaskan, dan tidak mampu memenuhi target janji politiknya.

Sebab, Jokowi punya asosiatif langsung terhadap PDIP. Kalau Jokowi baik, PDIP juga mendapatkan dampak elektoral.

Gubernur Lemhannas Bilang Wajib Militer di Indonesia Belum Urgen

Namun, kalau kinerja Jokowi periode kedua tidak baik, maka berpotensi menggerus/tsunami elektabilitas PDIP.

"Apalagi tabiat yang ganjil dalam sejarah sistem kepartaian kita, apakah ada partai berkuasa selama 3 kali berturut turut bisa memenangkan pemilu legislatif?" ucap Pangi.

Kedua, lanjut Pangi, Gerindra salah satu partai yang mampu mengimbangi, mengoreksi jalannya pemerintahan, partai papan atas yang punya roh 'bargaining posisition' memainkan peran oposisi.

Pakai Contoh Cicak Vs Buaya, Mardani Ali Sera Sebut Oposisi Terbaik Bersama Rakyat

Ketiga, Pangi memahami partai pengusung utama Jokowi sedikit “keberatan” dengan bergabungnya PAN, Demokrat, Gerindra, maupun PKS.

Karena, bisa mengganggu jatah kursi menteri dan jabatan strategis lainnya. Atau, secara sederhana memantik kecemburuan dan secara etika politik pun tampak “tidak elok”.

"Lebih baik Gerindra puasa 5 tahun lagi, kita hakul yakin Gerindra punya momentum emas, punya kans memenangkan pemilu 2024," cetusnya. (*)

Penulis: Sri Handriyatmo Malau
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved