PKS Tak Bangga Jika Gabung ke Koalisi Pendukung Pemerintah

Sehingga, pemerintahan yang sedang berkuasa tidak keluar "jalur" dan bertindak sewenang-wenang.

• Selain Penistaan Agama, Wanita yang Bawa Anjing Masuk Masjid Juga Dilaporkan Pakai Dua Pasal Ini

Oleh karena itu, kelompok oposisi juga harus diperkuat untuk memaksimalkan perannya sebagai penyeimbang kekuasaan.

"Mekanisme “checks and balances” harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari sistem demokrasi itu sendiri," kata Pangi dalam keterangannya, Senin (1/7/2019).

Berkuasa atau berada dalam barisan oposisi, menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini, adalah satu paket.

• Luhut Panjaitan Mengaku Tak Pernah Ditawari Jadi Menteri, Tahu-tahu Besok Dikabari Bakal Dilantik

Tujuannya tetap sama, yakni memastikan negara berjalan sesuai konstitusi dan meminimalisir terjadinya penyimpangan dan penyelewengan kekuasaan.

Menurut Pangi, pandangan sinis terhadap oposisi sebagai kelompok "pengganggu" harus diluruskan, karena itu pemahaman yang sangat keliru dan fatal dalam berpikir.

"Memandang sinis terhadap oposisi dan upaya mengebiri kelompok ini sebagai "pengganggu" stabilitas negara, akan mendorong negara ke jurang tirani mayoritas dan otoritarianisme," papar Pangi.

• Pria Dipolisikan Istrinya karena Nikahi Adik Kandung, Keluarga Minta Hukum Adat Ditegakkan

Oleh karena itu, lanjut Pangi, adanya upaya ‘rekomposisi’ koalisi pasca pilpres adalah bentuk ketidakpercayaan diri koalisi pemenang pilpres, terhadap kekuatan politiknya sendiri.

Di sisi lain, juga sebagai upaya membungkam kelompok oposi untuk melumpuhkan daya kritisnya terhadap kekuasaan, sebagaimana yang telah dilakukan pada periode sebelumnya.

"Apakah belum cukup dukungan partai di parlemen sekarang terhadap pemerintahan Jokowi?"

• Maruf Amin Siap Lepas Jabatan Ketua Umum MUI Setelah Dilantik Jadi Wakil Presiden

"Kalau kita perhatikan, kekuatan politik dan dukungan partai di parlemen terhadap pemerintahan Jokowi, sudah lebih dari cukup, yakni 60 persen," katanya.

Intrik politik semacam ini, tutur Pangi, semestinya bisa dihindari dengan upaya membentuk koalisi permanen yang tidak mudah goyah hanya karena godaan pembagian 'kue kekuasaan' semata.

Meski, terkadang kue yang dibagi-bagi itu sisa kekuasaan yang sudah basi.

• Perempuan Berumur 15 Tahun Melahirkan Bayi, Ternyata Hasil Hubungan dengan Ayah Kandung

Koalisi permanen akan mendorong kelompok oposisi punya proposal tandingan sebagai 'second opinion'.

Sehingga, nantinya kebijakan pemerintah bukan hanya dikritik tanpa dasar, namun juga punya alternatif berpikir konstruktif.