PKS Tak Bangga Jika Gabung ke Koalisi Pendukung Pemerintah
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) tidak takut jika akhirnya sendirian menjadi oposisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.
Penulis: Sri Handriyatmo Malau |
lihat foto
Dengan begitu, katanya, masyarakat akan dirugikan.
• KPK Bakal Umumkan Tersangka Baru Kasus KTP Elektronik, Jumlahnya Lebih dari Dua
"Kalau PKS sendiri, enggak bangga, enggak senang (gabung ke koalisi pendukung pemerintah). Yang dirugikan kalau tidak ada oposisi adalah publik."
"Kepentingan publik tidak akan terwakili secara institusional," ujar Mardani Ali Sera dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).
Mardani Ali Sera berharap empat parpol di parlemen yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019, bertransformasi menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif.
• KPK Jawab Anggapan Alergi Rekrut Penyidik dari Polri dan Kejaksaan
Artinya, tidak ada partai yang memutuskan untuk bergabung ke koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin periode 2019-2024.
Ia mencontohkan bagaimana peran oposisi dalam mengkritisi kebijakan pemerintah.
Misalnya, kebijakan Presiden Joko Widodo mengundang maskapai asing untuk menangani masalah tingginya harga tiket pesawat.
• BREAKING NEWS: Wanita yang Bawa Anjing Masuk Masjid Jadi Tersangka Penistaan Agama
Menurut Mardani Ali Sera, kebijakan tersebut baik dilakukan hanya dalam jangka pendek.
Jika diterapkan dalam jangka panjang, ia khawatir perusahaan asing justru dapat menguasai pasar dalam negeri.
Oleh sebab itu sebagai oposisi, elite parpol di parlemen dapat mengusulkan penguatan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
• Soal Pertemuan Jokowi dan Prabowo, Luhut Panjaitan: Tidak Usah Dipaksa-paksain
Sebab, Mardani Ali Sera menilai tingginya harga tiket pesawat disebabkan oleh adanya praktik monopoli.
"Jadi kalau enggak ada oposisi, yang rugi publik. Kalau semuanya seragam jadilah neo Orde Baru," cetus Mardani Ali Sera.
Tak Ada Oposisi Ancam Demokrasi
Menurut analis politik Pangi Syarwi Chaniago, kelompok oposisi dalam sistem demokrasi memegang peranan yang sangat penting untuk mewujudkan mekanisme ‘checks and balances’.
Mekanisme ini dibutuhkan untuk mewujudkan tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan yang terkontrol.
