PKS Tak Bangga Jika Gabung ke Koalisi Pendukung Pemerintah

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) tidak takut jika akhirnya sendirian menjadi oposisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.

Hal itu ditegaskan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, terkait isu reposisi ke koalisi pemerintah para pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 lalu.

"PKS istikamah insyaallah akan di oposisi," tegas mantan Wakil BPN Prabowo-Sandiaga itu kepada Tribunnews.com, Selasa (2/7/2019).

• Ini Jejak Radikal Terduga Teroris yang Diringkus di Bekasi, Ternyata Orang Dekat Noordin M Top

Partai seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat, sejak lama dirumorkan akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi di 2019.

Belakangan, Gerindra melalui Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno juga ditawarkan bergabung ke koalisi pemenang Pemilu 2019.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR ini, Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat juga sejauh ini masih belum menegaskan sikapnya, apakah akan bergabung ke pemerintah, atau seperti PKS mengambil posisi menjadi oposisi.

• Agus Rahardjo Tahu Diri, Saut Situmorang Dorong Basaria Panjaitan Maju Lagi Pimpin KPK

"Semua masih melakukan proses internal," ucap Mardani Ali Sera.

Sejalan dengan proses internal yang masih berlangsung tersebut, PKS terus membuka komunikasi untuk menjelaskan urgensi oposisi di periode pemerintahan 2019-2024.

"Komunikasinya masih berjalan. Kami coba jelaskan urgensi oposisi."

• Tiga Kader Partai Demokrat Ini Diprediksi Berpeluang Jadi Menteri Jokowi

"Kami mengajak semua koalisi Adil Makmur dan Rakyat Indonesia menjadi oposisi konstruktif bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo–KH Maruf Amin."

"Saatnya kita merapikan barisan untuk menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif sebagai kekuatan penyeimbang pemerintah."

"Selama kita istikamah membela rakyat, sama saja kebaikan yang didapat, baik di dalam ataupun di luar pemerintahan," paparnya.

Tak Bangga

Sebelum itu, Mardani Ali Sera menegaskan PKS tak merasa bangga jika bergabung dengan pemerintah pasca-Pilpres 2019.

Sebab, menurut Mardani Ali Sera, jika sebagian besar parpol di parlemen mendukung pemerintah, tidak akan ada oposisi yang berperan sebagai pengontrol atau pengawas kebijakan.

Dengan begitu, katanya, masyarakat akan dirugikan.

• KPK Bakal Umumkan Tersangka Baru Kasus KTP Elektronik, Jumlahnya Lebih dari Dua

"Kalau PKS sendiri, enggak bangga, enggak senang (gabung ke koalisi pendukung pemerintah). Yang dirugikan kalau tidak ada oposisi adalah publik."

"Kepentingan publik tidak akan terwakili secara institusional," ujar Mardani Ali Sera dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Mardani Ali Sera berharap empat parpol di parlemen yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019, bertransformasi menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif.

• KPK Jawab Anggapan Alergi Rekrut Penyidik dari Polri dan Kejaksaan

Artinya, tidak ada partai yang memutuskan untuk bergabung ke koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin periode 2019-2024.

Ia mencontohkan bagaimana peran oposisi dalam mengkritisi kebijakan pemerintah.

Misalnya, kebijakan Presiden Joko Widodo mengundang maskapai asing untuk menangani masalah tingginya harga tiket pesawat.

• BREAKING NEWS: Wanita yang Bawa Anjing Masuk Masjid Jadi Tersangka Penistaan Agama

Menurut Mardani Ali Sera, kebijakan tersebut baik dilakukan hanya dalam jangka pendek.

Jika diterapkan dalam jangka panjang, ia khawatir perusahaan asing justru dapat menguasai pasar dalam negeri.

Oleh sebab itu sebagai oposisi, elite parpol di parlemen dapat mengusulkan penguatan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

• Soal Pertemuan Jokowi dan Prabowo, Luhut Panjaitan: Tidak Usah Dipaksa-paksain

Sebab, Mardani Ali Sera menilai tingginya harga tiket pesawat disebabkan oleh adanya praktik monopoli.

"Jadi kalau enggak ada oposisi, yang rugi publik. Kalau semuanya seragam jadilah neo Orde Baru," cetus Mardani Ali Sera.

Tak Ada Oposisi Ancam Demokrasi

Menurut analis politik Pangi Syarwi Chaniago, kelompok oposisi dalam sistem demokrasi memegang peranan yang sangat penting untuk mewujudkan mekanisme ‘checks and balances’.

Mekanisme ini dibutuhkan untuk mewujudkan tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan yang terkontrol.

Sehingga, pemerintahan yang sedang berkuasa tidak keluar "jalur" dan bertindak sewenang-wenang.

• Selain Penistaan Agama, Wanita yang Bawa Anjing Masuk Masjid Juga Dilaporkan Pakai Dua Pasal Ini

Oleh karena itu, kelompok oposisi juga harus diperkuat untuk memaksimalkan perannya sebagai penyeimbang kekuasaan.

"Mekanisme “checks and balances” harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari sistem demokrasi itu sendiri," kata Pangi dalam keterangannya, Senin (1/7/2019).

Berkuasa atau berada dalam barisan oposisi, menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini, adalah satu paket.

• Luhut Panjaitan Mengaku Tak Pernah Ditawari Jadi Menteri, Tahu-tahu Besok Dikabari Bakal Dilantik

Tujuannya tetap sama, yakni memastikan negara berjalan sesuai konstitusi dan meminimalisir terjadinya penyimpangan dan penyelewengan kekuasaan.

Menurut Pangi, pandangan sinis terhadap oposisi sebagai kelompok "pengganggu" harus diluruskan, karena itu pemahaman yang sangat keliru dan fatal dalam berpikir.

"Memandang sinis terhadap oposisi dan upaya mengebiri kelompok ini sebagai "pengganggu" stabilitas negara, akan mendorong negara ke jurang tirani mayoritas dan otoritarianisme," papar Pangi.

• Pria Dipolisikan Istrinya karena Nikahi Adik Kandung, Keluarga Minta Hukum Adat Ditegakkan

Oleh karena itu, lanjut Pangi, adanya upaya ‘rekomposisi’ koalisi pasca pilpres adalah bentuk ketidakpercayaan diri koalisi pemenang pilpres, terhadap kekuatan politiknya sendiri.

Di sisi lain, juga sebagai upaya membungkam kelompok oposi untuk melumpuhkan daya kritisnya terhadap kekuasaan, sebagaimana yang telah dilakukan pada periode sebelumnya.

"Apakah belum cukup dukungan partai di parlemen sekarang terhadap pemerintahan Jokowi?"

• Maruf Amin Siap Lepas Jabatan Ketua Umum MUI Setelah Dilantik Jadi Wakil Presiden

"Kalau kita perhatikan, kekuatan politik dan dukungan partai di parlemen terhadap pemerintahan Jokowi, sudah lebih dari cukup, yakni 60 persen," katanya.

Intrik politik semacam ini, tutur Pangi, semestinya bisa dihindari dengan upaya membentuk koalisi permanen yang tidak mudah goyah hanya karena godaan pembagian 'kue kekuasaan' semata.

Meski, terkadang kue yang dibagi-bagi itu sisa kekuasaan yang sudah basi.

• Perempuan Berumur 15 Tahun Melahirkan Bayi, Ternyata Hasil Hubungan dengan Ayah Kandung

Koalisi permanen akan mendorong kelompok oposisi punya proposal tandingan sebagai 'second opinion'.

Sehingga, nantinya kebijakan pemerintah bukan hanya dikritik tanpa dasar, namun juga punya alternatif berpikir konstruktif.

Harapannya, bisa menjadi jalan pikiran yang lebih baik untuk perbaikan bangsa ke depannya.

• Wanita yang Bawa Anjing Masuk Masjid Dipisahkan dari Pasien Lain, Suami Tak Boleh Menemani

"Soal tawaran agar Gerindra masuk ke koalisi pemerintah Jokowi bagaimana? Menurut pendapat saya, sebaiknya jangan, sebab kenapa?"

"Pertama, tentu saja tidak sehat bagi sistem politik Indonesia ke depannya. Kedua, bisa menurunkan kualitas demokrasi kita," ulasnya.

"Salah satu kelemahan sistem presidential setengah hati adalah karena dipadukan dengan multipartai."

• Nama Baru Berpeluang Masuk Jadi Calon Wagub DKI Jakarta Jika Hal Ini Terjadi

"Ini yang sering kita sebut cacat bawaan sistem presidential multi-partai, tidak berlebihan saya sebut sistem presidential banci," tutur Pangi.

Sementara, sistem presidential murni itu bagaimana?

Partai pengusung utama calon presiden yang menang langsung jadi partai berkuasa “the rulling party.” Sedangkan yang kalah langsung otomatis memposisikan diri menjadi 'partai oposisi'.

• Ketua DPRD kepada Adhyaksa Dault: Lo Aja yang Jadi Wagub DKI Bro

Bagaimana etika partai pengusung capres tersebut seusai kontestasi?

Pangi memberi contoh seperti di Amerika Serikat, partai punya fatsun politik.

Tidak ada cerita setelah presiden terpilih, yang tadinya berseberangan, lalu di tengah jalan bergabung ke koalisi presiden terpilih.

• Kasus Wanita Bawa Anjing Masuk Masjid Tetap Lanjut Meski Seandainya Tersangka Alami Gangguan Jiwa

Menurut Pangi, sebaiknya Gerindra berada di posisi oposisi. Jika bergabung dengan koalisi pemerintah, dia menilai lebih banyak mudaratnya untuk Gerindra dan demokrasi Indonesia.

Pangi mengungkapkan alasan pertama, Gerindra punya kans memenangkan pemilu legislatif 2024, kalau citra pemerintah Jokowi tidak memuaskan, dan tidak mampu memenuhi target janji politiknya.

Sebab, Jokowi punya asosiatif langsung terhadap PDIP. Kalau Jokowi baik, PDIP juga mendapatkan dampak elektoral.

• Gubernur Lemhannas Bilang Wajib Militer di Indonesia Belum Urgen

Namun, kalau kinerja Jokowi periode kedua tidak baik, maka berpotensi menggerus/tsunami elektabilitas PDIP.

"Apalagi tabiat yang ganjil dalam sejarah sistem kepartaian kita, apakah ada partai berkuasa selama 3 kali berturut turut bisa memenangkan pemilu legislatif?" ucap Pangi.

Kedua, lanjut Pangi, Gerindra salah satu partai yang mampu mengimbangi, mengoreksi jalannya pemerintahan, partai papan atas yang punya roh 'bargaining posisition' memainkan peran oposisi.

• Pakai Contoh Cicak Vs Buaya, Mardani Ali Sera Sebut Oposisi Terbaik Bersama Rakyat

Ketiga, Pangi memahami partai pengusung utama Jokowi sedikit “keberatan” dengan bergabungnya PAN, Demokrat, Gerindra, maupun PKS.

Karena, bisa mengganggu jatah kursi menteri dan jabatan strategis lainnya. Atau, secara sederhana memantik kecemburuan dan secara etika politik pun tampak “tidak elok”.

"Lebih baik Gerindra puasa 5 tahun lagi, kita hakul yakin Gerindra punya momentum emas, punya kans memenangkan pemilu 2024," cetusnya. (*)