APBN yang Dipakai untuk Pemindahan Ibu Kota Cuma Rp 6 Triliun per Tahun

Apabila lokasi ibu kota baru berstatus Hak Guna Usaha, maka harus diubah menjadi wilayah perkotaan.

Bambang Brodjonegoro juga mengklaim sudah memiliki desain dari ibu kota baru tersebut.‎ Seiring berjalannya waktu, desain akan terus dipoles sehingga benar-benar baik.

"Perkiraan 2 ribu hektare untuk kawasan inti dan 40 ribu hektare untuk perkotaan. Baru di 2022-2024 pembangunan dan konstruksi real," jelasnya.

• Kubu 02 Mengaku Kehilangan Kepercayaan kepada Hukum, MK Pun Mereka Bilang Tak Ada Gunanya

"Selain infrastruktur dasar, kami sudah masuk fasilitas pemerintahan, termasuk perumahan dan kebutuhan komersial. Sehingga, harapannya paling tidak 2024 sudah mulai ada aktivitas pemindahan, apakah seluruhnya atau sebagian dari Jakarta ke ibu kota baru," tambahnya.

Tahun ini pemerintah bakal mengumumkan lokasi pasti ibu kota baru.

Hal ini bersamaan dengan penyelesaian kajian pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa, oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

• Hendropriyono: Tak Pernah Sejarahnya Kudeta Sipil Berhasil Kecuali Didukung TNI-Polri

Hal ini disampaikan ‎langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, ‎saat menghadiri diskusi bertajuk Rencana Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/5/2019).

"Kajian kami finalkan tahun ini, sehingga keputusan lokasi juga tahun ini dilanjutkan dengan pembentukan badan atau lembaga khusus yang mengatur soal ibu kota baru," ucap Bambang Brodjonegoro.

Bambang Brodjonegoro juga menjamin tidak bakal ada aksi-aksi spekulasi harga tanah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

• Fadli Zon: Kalau Ada yang Mengatakan People Power Makar, Bodoh Sekali Orang Itu

Ini lantaran hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan di mana lokasi ibu kota baru.

Terlebih, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) bakal membekukan lahan-lahan yang diproyeksi menjadi kawasan ibu kota baru.

"Sampai hari ini kami belum putuskan di mana ibu kota baru akan dibangun, jadi pasti tidak akan ada spekulan tanah," tegas Bambang Brodjonegoro.

• Kronologi Emak-emak Rekam dan Sebar Video Ancam Penggal Jokowi, Tak Tahu Ada Pria Masuk Frame

Bambang Brodjonegoro menambahkan, nantinya ibu kota baru bakal mengusung tema smart, green, dan beautiful, di mana lahan-lahan yang menjadi kandidat ibu kota baru dipastikan lahan yang memang dikuasai pemerintah.

Dia mencontohkan, jika dibangun di Bukit Soeharto yang adalah ‎kawasan hutan lindung, pemerintah bakal mengembalikan kawasan itu sebagai hutan lindung, karena diketahui saat ini wilayah tersebut banyak digunakan secara tidak resmi, termasuk ada perkebunan sawit.

"Kalau ibu kota baru nantinya di wilayah lain yang adalah tanah hak guna usaha (HGU), diusahakan areal ini digunakan pihak swasta tapi HGU sudah habis, jadi bisa kita ambil," tuturnya‎.

• Angka Klaim Kemenangan Berubah dari 62 Persen Menjadi 54 Persen, Ini Penjelasan BPN Prabowo-Sandi