Ibu Kota Pindah
APBN yang Dipakai untuk Pemindahan Ibu Kota Cuma Rp 6 Triliun per Tahun
Pemindahan ibu kota ke wilayah baru hanya akan mengambil dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 30,6 triliun.
Ia juga mengatakan pada tahun ini pemerintah akan fokus pada penetapan lokasi ibu kota baru.
Selain itu, Bambang Brodjonegoro menuturkan, pemerintah akan merancang undang-undang dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk pembuatan aturannya.
Pada tahun 2020, kata Bambang Brodjonegoro, pemerintah akan mengumpulkan lahan-lahan yang nantinya akan dibangun sebagai ibu kota baru tersebut.
• TKN Jokowi-Maruf Amin Tantang Kubu 02 Buka Data di Rapat Pleno KPU, Berani?
Sekaligus, untuk mengurus sertifikat lahan, agar dikemudian hari tidak bermasalah ketika pembangunan ibu kota baru dilakukan.
"Tahun ini keta tetapkan lokasinya," ucapnya.
Ia menambahkan, pada 2021, pemerintah akan memulai pembangunan dari ibu kota baru ini.
• Surat Wasiat Prabowo Berbau Kematian
Pembangunan sendiri nantinya meliputi pusat pemerintahan dan juga kawasan ekonominya yang akan dibangun di tanah seluas 40.000 hektare.
Sebelumnya, Bambang Brodjonegoro menjabarkan rencana pemindahan ibu kota.
Mulai dari penyiapan lahan, hingga prediksi aktivitas pindah ibu kota dari DKI Jakarta ke wilayah baru.
• KPU Siap Diaudit, tapi Bukan oleh Peserta Pemilu
"Timeline 2019 semua kajian selesai, dan ada keputusan di mana lokasi ibu kota baru," ucap Bambang Brodjonegoro di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Senin (13/5/2019).
"Begitu ada keputusan, kami akan langsung konsultasi ke DPR dan sepakati produk hukum apa," sambungnya.
Apabila perlu dibuat undang-undang, menurut Bambang Brodjonegoro, tentunya bakal disiapkan RUU, dan akan dibahas apakah revisi UU DKI Jakarta sebagai ibu kota atau dibuat UU baru.
• Rizal Ramli Tantang Debat KPU dan Pihak yang Sebut 01 Menang, Minta Disiarkan Televisi
"Awal 2020, dimulai dengan penyiapan tanah, memastikan status tanah itu sendiri, terutama kementerian ATR/BPN dan siapkan infrastruktur dasar," ungkapnya.
Seiring dengan itu, nantinya dalam rapat kabinet bakal dibentuk juga badan otoritas yang lincah, kuat, serta tidak kaku, sehingga perencanaan berjalan lancar.
Pada 2020, menurut Bambang Brodjonegoro, harus diselesaikan juga masalah tata ruang.
• Andi Arief Minta Anies Baswedan Tiru AHY, Jangan Malah Diam dan Main Aman