APBN yang Dipakai untuk Pemindahan Ibu Kota Cuma Rp 6 Triliun per Tahun

"Pastinya lahan yang digunakan itu lahan yang dikuasai pemerintah, pemerintah landmarknya," imbuh Bambang Brodjonegoro.

Sebelumnyaa, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah bakal membentuk lembaga atau badan khusus untuk mengurus pemindahan ibu kota.

"Yang pasti memang harus ada satu lembaga yang mengatur itu (pemindahan ibu kota). Nanti akan dibentuk," ucap Bambang Brodjonegoro dalam diskusi bertajuk Rencana Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Senin (13/5/2019).

• Kuasa Hukum: Eggi Sudjana Korban Politik, Dia Bukan Pencetus People Power

Presiden Jokowi, lanjut Bambang Brodjonegoro, sudah menyetujui segera dibangun lembaga atau badan khusus pada tahun ini, setelah pemerintah memutuskan di mana ibu kota bakal dipindah.

Bambang Brodjonegoro menekankan, lembaga tersebut harus kuat landasan hukumnya, karena mengurusi beragam hal mulai dari penyiapan, perencanaan, pembangunan, hingga pengendalian infrastruktur.

"Lembaga ini di satu sisi harus kuat landasan hukumnya, karena nanti pekerja mereka banyak melibatkan swasta dan BUMN," papar Bambang Brodjonegoro.‎

• Fadli Zon Bilang Gugurnya Petugas KPPS Bisa Munculkan Spekulasi Disantet Jika Tidak Diinvestigasi

"Lembaga ini juga harus fleksibel, punya orientasi bisnis yang baik, hingga dia bisa mempercepat pembangunan ibu kota baru," sambungnya.

Lantas, siapa saja orang-orang yang bakal mengisi lembaga tersebut? Bambang Brodjonegoro menjawab, orang-orangnya nanti kombinasi antara orang lama dan baru, termasuk melibatkan kementerian.

"Pastilah lembaga ini harus kombinasi. Yang jelas arahan Presiden jangan terlalu mengarah ke birokrat, karena nanti dikhawatirkan malah menjadi pelan dan kaku," paparnya.

• Kuasa Hukum Eggi Sudjana Bilang BPN Prabowo-Sandi Bikin Susah, Apa Maksudnya?

Pemerintah telah memutuskan ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke luar Pulau Jawa, yaitu Kalimantan.

Namun, hingga saat ini pemerintah belum menentukan lokasi yang pasti, meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meninjau beberapa wilayah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah dalam membangun ibu kota baru nantinya, menerapkan konsep smart green yang tidak akan merusak lingkungan, terutama kawasan hutan.

• Ratna Sarumpaet Kirim Foto Wajah Lebam ke Enam Orang, Khusus Dua Tokoh Ini Ia Berikan Pesan Spesial

"Presiden sudah tekankan (ramah lingkungan), hutan lindung tidak akan diganggu gugat," ucap Bambang Brodjonegoro.

Bambang Brodjonegoro mencontohkan, salah satu alternatif lokasi ibu kota negara adalah Bukit Soeharto yang berada di Kalimantan Timur, di mana secara visual tempat tersebut bukan lagi kawasan hutan lindung, karena terdapat tanaman kelapa sawit.

"Jadi kami akan kembalikan (hutan lindung). Wilayah lain, HGU (Hak Guna Usaha) yang sudah habis, atau tidak digunakan sekian tahun, bisa kita manfaatkan," paparnya.

"Kami bukan akuisisi lahan, tapi menggunakan lahan yang dikuasai pemerintah. Kami sampai hari ini tidak putuskan di mana lokasinya, supaya harga tidak naik," imbuhnya. (Chaerul Umam)