Siap Tanggung Jawab, Begini Cara Prabowo Subianto Bayar Utang Kereta Cepat Jakarta Bandung 'Whoosh'

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menggunakan uang negara hasil pengembalian dari para koruptor untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

"Duitnya ada, duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara), saya hemat, enggak saya kasih kesempatan, jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela," kata Prabowo.

Baca juga: Prabowo Tanggung Jawab Bela Whoosh demi Rakyat, Penyelidikan Dugaan Mark Up oleh KPK Bisa Melempem

"Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua," lanjutnya.

Ia juga menyinggung semua uang yang dipakai negara untuk kepentingan rakyat berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat.

Prabowo menjelaskan, pemerintah selama ini juga memberikan subsidi harga tiket kereta ke masyarakat, sebagai bentuk tanggung-jawab menghadirkan transportasi murah.

Baca juga: Prabowo Subianto Ingin Kereta Cepat Whoosh Bisa Tersambung sampai Banyuwangi Jawa Timur

"Tadi disampaikan Menhub, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen, ini kehadiran negara, dari mana uang itu? dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara, makanya kita harus mencegah semua kebocoran," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan, Indonesia sanggup membayar utang proyek Whoosh tersebut.

Namun, Prabowo tidak menjelaskan lebih lanjut apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akan dipakai untuk membayar utang Whoosh.

Baca juga: Dipanggil ke Istana dan Diskusi 2 Jam dengan Prabowo, Jonan Sebut Tak Bahas Whoosh Tapi Soal Ini

Sebab, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya sebelumnya menegaskan, pemerintah tidak akan menanggung utang proyek Whoosh.

Menurut Purbaya, utang proyek itu merupakan urusan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat di dalamnya.

Sebelumnya, Prabowo menegaskan, pemerintah mengambil-alih tanggung-jawab pembayaran utang Whoosh.

Baca juga: Jumlah Penumpang Kereta Cepat Whoosh Meningkat 6,3 Persen Sepanjang 2025

"Enggak usah khawatir ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah, saya tanggung-jawab nanti whoosh semuanya," tegas Prabowo.

Menurut Prabowo, pemerintah akan membayar utang proyek Whoosh sebesar Rp 1,2 triliun per tahun.

"Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun," ujar Prabowo.

Manfaat

Ia lantas meminta masalah Whoosh tidak hanya dilihat dari untung rugi, melainkan dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, seperti mengurangi kemacetan dan polusi.

"Manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung," ujar Prabowo.

Oleh karena itu, Ia meminta warga tidak ribut-ribut masalah utang Whoosh.

Baca juga: Kereta Cepat Whoosh Menuai Polemik, Adian Napitupulu Minta Pemerintah Lakukan Kajian Ulang

"Ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok, sudahlah, saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil-alih tanggung-jawab, tidak usah ribut, kita mampu dan kita kuat," tegas Prabowo.

Sebagai informasi, KCJB menghadapi beban utang yang cukup berat.

KAI bersama dengan tiga BUMN lainnya harus menanggung renteng kerugian dari Whoosh sesuai porsi sahamnya di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).

Baca juga: Mahfud Sepakat dengan Jokowi Proyek Whoosh Bukan Cari Laba: Tapi Tetap Gak Boleh Ada Korupsi di Situ

Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan di situs resminya, entitas anak KAI, PT PSBI, tercatat merugi hingga Rp 4,195 triliun sepanjang 2024.

Artinya, dalam sehari saja bila menghitung dalam setahun ada 365 hari, konsorsium BUMN Indonesia harus menanggung rugi dari beban KCIC sebesar Rp 11,493 miliar per hari.

Kerugian itu masih berlanjut tahun ini.

Baca juga: Tegas! Menkeu Purbaya “Ogah” Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh Rp 116 Triliun dari APBN

Hingga semester I-2025 atau periode Januari–Juli, PSBI sudah membukukan kerugian sebesar Rp 1,625 triliun.

Sebagai pemimpin konsorsium, KAI memegang porsi saham terbesar di PSBI, yakni 58,53 persen, sesuai penugasan yang diberikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Selain KAI, pemegang saham lain PSBI adalah Wika dengan kepemilikan 33,36 persen, Jasa Marga sebesar 7,08 persen, dan PTPN VIII sebesar 1,03 persen.

Sumber: Kompas.com