Mahfud Sepakat dengan Jokowi Proyek Whoosh Bukan Cari Laba: Tapi Tetap Gak Boleh Ada Korupsi di Situ

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh kini tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sudah dilakukan sejak awal 2025 lalu.

Di tengah mencuatnya penyelidikan kasus ini, Presiden  ke 7 RI Joko Widodo menegaskan bahwa Whoosh dan prpyek transportasi lainnya dibangun bukan untuk mencari keuntungan finansial tetapi prinsipnya untuk layanan publik dan investasi sosial.

Eks Menko Polhukam Mahfud MD yang dalam kanal YouTube-nya menuding ada dugaan penggelembungan harga atau mark up dana dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh tersebut, mengaku sepakat dengan Jokowi soal hal itu.

Baca juga: Mahfud MD Bela Luhut Tidak Terlibat Dugaan Korupsi Whoosh, Sebut Hanya Ditugasi Jokowi

"Saya sependapat dengan Jokowi seribu persen bahwa transportasi umum itu bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk pelayanan dan mungkin rugi," kata Mahfud dalam tayangan Kompas TV, Senin (27/10/2025) malam.

Tapi kata Mahfud, tetap saja dalam pembuatan pelayanan itu tidak boleh ada pelanggaran atau tindak pidana.

"Tapi satu hal juga bahwa tidak boleh ada korupsi dalam proses pembuatan pelayanan itu. Dan sekarang ada dugaan seperti itu," papar Mahfud.

"Yang bilang ada mark-up itu kan bukan saya, Pak Antoni Budiawan. Berdasar keahliannya, dia itu menduga ya kata dia, mungkin ada kickback, mungkin ada markup dan sebagainya," kata Mahfud.

Hal itu semua, kata Mahfud harus diteliti karena isu ini sudah menjadi isu yang sangat besar. 

"Kita setujulah kereta apinya bagus. Itu bagi saya tidak harus untung, pasti rugilah namanya untuk pelayanan rakyat. Tetapi tidak boleh juga ada korupsi di situ," tegas Mahfud.

Sebelumnya dugaan adanya pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Whoosh ini, diungkapkan mantan Menko Polhukam Mahfud MD dalam channel YouTube Mahfud MD Official miliknya yang tayang, Selasa (14/10/2025).

Whoosh menjadi perbincangan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa APBN tak akan menanggung beban utang Whoosh yang mencapai Rp 118 triliun.

Mahfud MD mengaku siap jika dipanggil KPK untuk diperiksa dan memberi keterangan soal dugaan korupsi proyek yang dikerjakan di era Presiden Jokowi tersebut.

Namun menurut Mahfud informasi adanya dugaan penyimpangan Whoosh, bukanlah dia yang pertama kali mengungkapkannya.

"Informasi bahwa ada orang yang punyA informasi. Saya kan bukan yang pertama. Saya justru karena ada informasi dari sebuah televisi dan mengundang dua narasumber yang pernah terlibat dalam hal itu, kemudian mengundang ahli yang di situ," kata Mahfud kepada Kompas TV, Senin (27/10/2025).

Mahfud mengatakan dalam podcast di channel YouTubenya, ia dengan jelas menyebut dua narasumber yang menyatakan hal itu dan di televisi apa.