Dugaan Korupsi Whoosh Diselidiki KPK, Jokowi Ungkap Alasan Pembangunannya Bukan Cari Laba

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyelidik KPK sedang mengusut adanya dugaan penyimpangan terkait pengadaan dalam proyek itu yang dikerjakan di era Presiden Jokowi.

"Ya benar, jadi perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK," kata Budi Prasetyo, kepada wartawan, Senin (26/10/2025).

Baca juga: Jokowi Tegaskan Whoosh Dibangun untuk Publik, Bukan Mengejar Laba

Karenanya Budi, belum merinci lebih jauh soal konstruksi perkaranya.

Whoosh menjadi perbincangan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa APBN tak akan menanggung beban utang Whoosh yang mencapai Rp 118 triliun.

Sementara CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani merespons dengan menyebut bahwa pembayaran utang Whoosh dengan APBN sebatas opsi.

Di tengah penyelidikan KPK, mantan presiden Joko Widodo mengungkap alasannya memutuskan untuk membangun Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Jakarta–Bandung atau Whoosh saat menjadi Kepala Negara. 

Di Solo, Jokowi mengungkap awal mula pembangunan Whoosh berawal dari masalah kemacetan parah yang telah melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir.

“Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja sekitar Rp 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun per tahun,” ujar Jokowi dikutip dari Kompas.com.

Menurutnya, kerugian akibat kemacetan mendorong pemerintah untuk membangun berbagai moda transportasi massal seperti KRL, MRT, LRT, Kereta Bandara, dan Whoosh.

“Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal sehingga kerugian akibat kemacetan dapat ditekan,” jelas Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa prinsip dasar pembangunan transportasi massal adalah layanan publik, bukan mencari laba.

“Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba. Jadi, transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” tegasnya. 

Jokowi menambahkan, keuntungan sosial tersebut mencakup penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi, dan efisiensi waktu tempuh.

“Di situlah keuntungan sosial dari pembangunan transportasi massal. Jadi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian seperti MRT,” ujarnya.