Jokowi Tegaskan Whoosh Dibangun untuk Publik, Bukan Mengejar Laba

WARTAKOTALIVECOM, Jakarta -- Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) bukan dimaksudkan untuk mengejar keuntungan finansial, melainkan sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang bagi masyarakat Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat berada di Solo, Senin (27/10/2025).

Menurut Jokowi, proyek transportasi modern ini lahir dari kebutuhan nyata untuk menjawab persoalan kemacetan akut yang selama bertahun-tahun membelenggu wilayah Jabodetabek dan Bandung.

Ia menyebut, kemacetan di dua kawasan strategis itu menimbulkan kerugian ekonomi negara yang mencapai lebih dari Rp 100 triliun setiap tahun.

“Kereta cepat ini bukan soal untung atau rugi secara bisnis. Prinsip dasar transportasi massal adalah pelayanan publik. Maka yang dihitung bukan keuntungan finansial, tetapi keuntungan sosial bagi masyarakat,” ujar Jokowi.

Jokowi menjelaskan, keberadaan Whoosh diharapkan dapat mengubah pola mobilitas masyarakat, mempercepat arus barang dan manusia, serta memicu pertumbuhan ekonomi baru di kawasan yang dilalui jalur tersebut.

Dengan waktu tempuh hanya sekitar 30 menit dari Jakarta ke Bandung, Jokowi optimistis bahwa efisiensi waktu dan peningkatan produktivitas masyarakat akan menjadi dampak sosial yang jauh lebih besar daripada perhitungan laba semata.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa proyek infrastruktur besar seperti Kereta Cepat harus dipahami sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang, bukan proyek komersial yang hanya menilai balik modal dalam waktu singkat.

“Negara hadir untuk memberikan fasilitas publik yang mendorong kemajuan, bukan sekadar untuk menghasilkan uang,” tuturnya.

Sejak diresmikan pada 2023, Whoosh menjadi simbol transformasi transportasi nasional menuju era modern dan berkelanjutan.

Meski sempat menuai perdebatan terkait biaya dan pembiayaannya, pemerintah tetap meyakini bahwa manfaat sosial dan ekonomi jangka panjang dari proyek ini akan jauh melampaui angka-angka investasi awal.

Dengan penegasan Jokowi tersebut, arah kebijakan transportasi publik Indonesia tampak semakin jelas bahwa membangun infrastruktur bukan semata urusan bisnis, tetapi juga soal keberpihakan negara pada kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya.