Usai Sebut MBG Tak Butuh Ahli Gizi, Kini Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Akui Ahli Gizi Penting

Salah satu langkah yang dilakukan yakni menurunkan jumlah penerima manfaat per SPPG dan memastikan setiap satuan memiliki juru masak bersertifikat.

“Dari pengalaman, juru masak bersertifikat bekerja lebih efisien dan cepat. Kita juga meminta setiap SPPG memiliki alat uji bahan baku, karena 90 persen kejadian di Jepang bersumber dari bahan baku,” ujarnya.

BGN juga akan menggelar pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) secara berkala bagi kepala SPPG dan penjamah makanan, baik untuk peningkatan kualitas maupun penyegaran bagi yang sudah beroperasi.

Terkait pengawasan, Dadan menyebut BGN rutin melakukan evaluasi terhadap mitra yang mengalami insiden. Bila ditemukan pelanggaran, operasional akan dihentikan sementara hingga hasil evaluasi keluar.

“Biasanya proses evaluasi berlangsung antara dua minggu sampai dua bulan, tergantung beratnya kasus. Saat ini ada 12 SPPG yang sudah selesai evaluasi dan siap kembali beroperasi,” ungkapnya.

Dadan menambahkan, hingga saat ini sudah ada sekitar 560 SPPG yang memiliki Sertifikat Kelayakan Higienis Sanitasi (SKHS), sementara sebagian besar lainnya sedang dalam proses pengajuan dan verifikasi.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.