Usai Sebut MBG Tak Butuh Ahli Gizi, Kini Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Akui Ahli Gizi Penting

WARTAKOTALIVECOM, Jakarta -- Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menjadi sorotan publik setelah pernyataannya yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memerlukan ahli gizi viral di media sosial.

Pernyataan itu memicu kecaman dari berbagai kalangan, terutama praktisi dan akademisi di bidang gizi.

Menanggapi kritik yang berdatangan, Cucun akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.

Dalam pernyataan di Gedung DPR RI pada Senin, 17 November 2025, ia menegaskan bahwa pandangan awalnya keliru dan tidak bermaksud merendahkan profesi ahli gizi.

“Saya sudah sampaikan di media sosial saya (permintaan maaf), bahkan semalam kita diskusi sama Ketum Persagi,” ujar Cucun, merujuk pada pertemuan yang digelarnya bersama Ketua Umum Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi).

Pertemuan itu disebut berlangsung dengan nuansa keterbukaan dan saling memahami demi menyukseskan program MBG.

Cucun mengakui bahwa selama ini terjadi miskomunikasi dalam memahami peran ahli gizi.

Ia menegaskan kembali bahwa pelibatan para ahli di bidang ini sangat krusial dalam memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif dan sesuai standar kesehatan.

“Dalam pelaksanaan program MBG, ahli gizi sangatlah penting. Mereka yang memahami pola konsumsi, kebutuhan mikro dan makro nutrien, hingga pemetaan kelompok rawan gizi. Jadi saya mengoreksi pernyataan saya sebelumnya,” katanya.

Polemik ini menjadi pelajaran penting bahwa kebijakan publik, apalagi yang menyangkut kesehatan, tidak bisa dilepaskan dari keahlian teknis.

Cucun menegaskan komitmennya untuk terus mendengarkan masukan dari para ahli dan praktisi di lapangan.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu agenda pemerintahan yang digadang-gadang menjadi solusi atas permasalahan stunting dan ketimpangan asupan nutrisi.

Pelaksanaan program ini dinilai membutuhkan sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat.

Viral di media sosial

Diberitakan sebelumnya, viral potongan video yang memperlihatkan kecongkakan anggota DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal saat melakukan diskusi mengenai makan bergizi gratis (MBG). 

Dalam video diskusi yang diadakan Badan Gizi Nasional (BGN) di Kabupaten Bandung itu, seorang ahli gizi mengkritik kebijakan MBG yang tidak menyertakan ahli gizi di setiap dapur MBG.

Bahkan pegawai yang disebut ahli gizi di dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) justru tidak memiliki rekam jejak pendidikan di bidang gizi. 

Adapun ahli gizi itu meminta BGN tidak menyematkan embel-embel ahli gizi kepada pegawai SPPG yang memantau MBG di SPPG namun tidak memiliki pendidikan sebagai ahli gizi. 

Jabatan tersebut bisa diganti dengan QC (quality control) atau QA (Quality Assurance).

Quality Assurance adalah serangkaian proses dan aktivitas sistematis yang dirancang untuk memastikan bahwa suatu produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. 

Tujuannya adalah untuk mencegah cacat dengan berfokus pada perbaikan proses produksi sejak tahap awal, bukan hanya menemukan kesalahan di akhir.

Kemudian, peserta itu turut memberikan solusi lain, yakni dengan mengatakan BGN bisa menggandeng Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) guna memenuhi kebutuhan ahli gizi di setiap SPPG.

"Nanti mungkin ke depannya, BGN bisa berkolaborasi dengan organisasi profesi Persagi," katanya.

Baca juga: Menkeu Purbaya Dapat Karangan Bunga Protes Food Tray Impor di Program MBG

Peserta itu turut mengingatkan jika nantinya BGN merekrut ahli gizi yang tidak berlatar belakang pendidikan gizi, maka makanan yang diberikan kepada penerima manfaat dikhawatirkan tidak sesuai dengan gizi yang dibutuhkan.

Selain Persagi, peserta itu juga menyarankan BGN bisa turut menggandeng organisasi profesi lain yakni Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI).

Namun demikian pernyataan tersebut dipotong oleh anggota DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.

Cucun juga melarang ahli gizi itu untuk memberikan tambahan solusi bagi BGN dalam penyaluran MBG.

Di hadapan peserta acara, Cucun bahkan menuduh ahli gizi itu arogan karena membanggakan profesi ahli gizi. 

Bahkan Cucun dengan congkak menyebut bahwa profesi ahli gizi bisa dihapus di Indonesia hanya dengan satu ketukan palu DPR RI.

“Saya nggak suka anak muda arogan kayak gini. Mentang-mentang kalian sekarang dibutuhkan negara, kalian bicara undang-undang. Pembuat kebijakan itu saya," bebernya.

“Semua keputusan di Republik ini, saya tinggal pegang palu, selesai,” kata Cucun.

Dia lantas menyebut bakal rapat dengan BGN untuk mengubah diksi ahli gizi dalam program MBG.

Cucun menyebut diksi tersebut bakal diganti menjadi 'tenaga yang menangani gizi'.

Dengan perubahan tersebut, Cucun menegaskan BGN tak perlu lagi merekrut ahli gizi untuk program MBG.

"Tidak perlu ahli gizi. Cocok nggak? Nanti saya selesaikan di DPR,"  jelasnya.

Pernyataan Cucun kemudian menuai sorakan dari peserta acara yang hadir. 

BGN Targetkan 82,9 Juta Penerima Manfaat MBG

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan sebanyak 82,9 juta penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir tahun 2025. 

Hal itu setelah Rapat Koordinasi Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), Kepala Regional (Kareg), dan Koordinator Wilayah (Korwil) di Discovery Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Senin (27/10/2025).

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, rapat koordinasi ini untuk evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. 

“Alhamdulillah sampai hari ini sudah ada 13.245 SPPG, dan kita sedang mengejar target menjadi 14.000 di akhir Oktober serta 25.400 di akhir Desember untuk wilayah aglomerasi,” ujar Dadan.

Rapat yang mengusung tema “Percepatan Pencapaian Target Penerima Manfaat Peningkatan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)” juga memiliki target khusus. 

“Target kita di akhir 2025 adalah 82,9 juta penerima manfaat. Karena itu, seluruh kepala regional dan korwil kita kumpulkan untuk mempercepat pencapaian target, memberikan motivasi, serta mensosialisasikan SOP terbaru,” jelasnya.

Diketahui rapat koordinasi tersebut diikuti oleh perwakilan dari 38 provinsi dan 514 kabupaten di seluruh Indonesia.

Dadan menegaskan, BGN menargetkan tidak ada lagi kejadian menonjol terkait distribusi pangan dalam program MBG.

Baca juga: Di Jakarta Wilayah Jaktim Tertinggi Angka Penerima Manfaat MBG, BGN Targetkan Zero Case

Salah satu langkah yang dilakukan yakni menurunkan jumlah penerima manfaat per SPPG dan memastikan setiap satuan memiliki juru masak bersertifikat.

“Dari pengalaman, juru masak bersertifikat bekerja lebih efisien dan cepat. Kita juga meminta setiap SPPG memiliki alat uji bahan baku, karena 90 persen kejadian di Jepang bersumber dari bahan baku,” ujarnya.

BGN juga akan menggelar pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) secara berkala bagi kepala SPPG dan penjamah makanan, baik untuk peningkatan kualitas maupun penyegaran bagi yang sudah beroperasi.

Terkait pengawasan, Dadan menyebut BGN rutin melakukan evaluasi terhadap mitra yang mengalami insiden. Bila ditemukan pelanggaran, operasional akan dihentikan sementara hingga hasil evaluasi keluar.

“Biasanya proses evaluasi berlangsung antara dua minggu sampai dua bulan, tergantung beratnya kasus. Saat ini ada 12 SPPG yang sudah selesai evaluasi dan siap kembali beroperasi,” ungkapnya.

Dadan menambahkan, hingga saat ini sudah ada sekitar 560 SPPG yang memiliki Sertifikat Kelayakan Higienis Sanitasi (SKHS), sementara sebagian besar lainnya sedang dalam proses pengajuan dan verifikasi.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.