Ainun Najib: Jika Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Jokowi Harus Dinobatkan Pahlawan Super

Menurut Gus Mus, banyak pejuang bangsa yang tidak pernah mengajukan gelar pahlawan demi menjaga keikhlasan amal.

“Kalau istilahnya, menghindari riya’. Amal kebaikan jangan dikurangi karena gelar,” jelasnya.

Sementara itu tokoh agama lain yakni Franz Magnis-Suseno yang merupakan imam katolik menolak keras pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Soeharto. 

Romo Magnis mengatakan keterlibatan Soeharto dalam dugaan korupsi di era Orde Baru membuatnya tak layak menjadi pahlawan nasional.

Soeharto dianggap membuka pintu lebar-lebar kepada kroni dan keluarganya agar bisa melakukan korupsi. 

Belum lagi sejumlah kekerasan sipil yang terjadi dari tahun 1965 hingga 1998 membuat Soeharto semakin dianggap tidak layak mendapatkan gelar pahlawan nasional. 

Jokowi Mendukung

Dukungan terhadap wacana Presiden ke-2 RI Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional mendapat dukungan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

Jokowi juga memberikan dukungan yang sama terkait wacana serupa terhadap Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional. 

Jokowi menilai keduanya memiliki jasa besar bagi bangsa. 

"Ya, setiap pemimpin baik itu Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara," jelas Jokowi, Kamis (6/11/2025).

Pemberian gelar Pahlawan Nasional adalah bentuk penghormatan terhadap sosok yang pernah memimpin Indonesia. 

Selain itu Jokowi juga menyoroti bahw setiap pemimpin memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

"Dan kita semuanya harus menghargai itu dan kita sadar setiap pemimpin pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangan," ujarnya.

Meski demikian, usulan gelar Pahlawan Nasional tidak bisa sembarangan dan harus mengikuti mekanisme. 

"Dan pemberian gelar jasa terhadap para pemimpin itu juga melalui proses-proses melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada dari tim pemberian gelar dan jasa," katanya.

"Saya kira kita menghormati peran dan jasa yang telah diberikan baik oleh Presiden Soeharto maupun Presiden Gusdur bagi bangsa dan negara ini," lanjutnya.

Penolakan Megawati

Berbeda dengan Jokowi, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional tidak boleh dilakukan sembarangan.

Ia mengingatkan pemerintah untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam memberikan gelar tersebut, dengan menimbang rekam jejak perjuangan, nilai kemanusiaan, serta tanggung jawab moral seorang tokoh terhadap bangsa.

“Dapat gelar proklamator, bapak bangsa, terus ini apa? Pahlawan? Tapi, ya hati-hati kalau mau menjadikan seseorang pahlawan. Jangan gampang dong. Kalau Bung Karno, benar, pahlawan. Karena saya berani bertanggung jawab,” ujar Megawati dalam pidatonya pada seminar peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).

Dikutip dari Kompas.com, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional tidak boleh dilakukan sembarangan.  Ia mengingatkan pemerintah untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam memberikan gelar tersebut, dengan menimbang rekam jejak perjuangan, nilai kemanusiaan, serta tanggung jawab moral seorang tokoh terhadap bangsa. “Dapat gelar proklamator, bapak bangsa, terus ini apa? Pahlawan? Tapi, ya hati-hati kalau mau menjadikan seseorang pahlawan. Jangan gampang dong. Kalau Bung Karno, benar, pahlawan. Karena saya berani bertanggung jawab,” ujar Megawati dalam pidatonya pada seminar peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).

“Bayangkan, seorang putra bangsa diperlakukan begitu hanya karena sebuah TAP. Kalau Bung Karno bersalah, seharusnya demi keadilan beliau boleh dong dimasukkan ke pengadilan,” kata Megawati.

Megawati juga mengenang sikap Bung Karno yang tetap diam meskipun diperlakukan tidak adil. Bung Karno memilih untuk tidak melawan demi menghindari perang saudara yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. “Kalau melawan, nanti yang terjadi perang saudara,” kata Megawati, menirukan pesan ayahnya.  Ia menyatakan bahwa keputusan Bung Karno untuk tetap diam adalah wujud kebesaran jiwa dan tanggung jawabnya terhadap bangsa, demi menjaga agar tidak ada pertumpahan darah antar sesama anak bangsa.

Penolakan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, kembali memantik perdebatan publik.

Sikap Megawati dinilai mencerminkan bahwa bangsa Indonesia masih berhadapan dengan luka sejarah yang belum sepenuhnya sembuh.

Presiden Mahasiswa BEM UIN Alauddin Makassar, M Zulhamdi Suhafid menilai, bahwa keputusan Megawati tersebut bisa dimaknai sebagai ekspresi jujur dari memori kolektif bangsa yang terluka.

Namun di sisi lain juga menunjukkan bahwa proses pendewasaan sejarah nasional belum selesai.

“Sikap Ibu Megawati adalah bentuk keberanian dalam mempertahankan prinsip. Ini menunjukkan bahwa luka sejarah, terutama terkait dinamika politik Orde Baru, masih meninggalkan residu psikologis di ruang sosial dan politik Indonesia,” ujar Zulhamdi, Sabtu (8/11/2025).

Baca juga: Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Akademisi: Beliau Bapak Pembangunan

Lebih lanjut, Zulhamdi menyatakan, jika penolakan tersebut didasari pengalaman pribadi dan sejarah keluarga besar Soekarno, maka keputusan itu berpotensi menimbulkan kesan politik dendam di tengah masyarakat.

Padahal, kata dia, Presiden Prabowo tengah berupaya merawat persatuan dan memulihkan memori sejarah bangsa melalui pendekatan yang lebih inklusif.

“Tentu kita tidak bisa menafikan trauma masa lalu, namun bila pengalaman personal dijadikan dasar untuk menolak pengakuan terhadap jasa tokoh lain, itu berisiko menumbuhkan politik dendam yang justru menghambat rekonsiliasi nasional,” tuturnya.

Zulhamdi juga menekankan pentingnya keteladanan dari para pemimpin bangsa dalam menyikapi tokoh-tokoh masa lalu termasuk yang pernah berseberangan secara politik. 

Ia mencontohkan langkah-langkah yang pernah dilakukan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Taufiq Kiemas, hingga Presiden Prabowo yang berani mengakui jasa orang-orang yang berbeda pandangan, tanpa kehilangan sikap kritis terhadap sejarah.

Baca juga: Balik Arah, Jokowi Setarakan Gus Dur dengan Soeharto ​untuk Jadi Pahlawan Nasional

“Seorang pemimpin sejati tidak perlu menghapus catatan kelam masa lalu, tetapi harus mampu menempatkannya dalam konteks yang objektif," jelasnya.

"Gus Dur, Taufiq Kiemas, dan bahkan Presiden Prabowo telah menunjukkan bahwa penghargaan terhadap jasa seseorang tidak berarti menghapus kritik atas kesalahannya. Inilah bentuk kedewasaan politik yang perlu diteladani," sambung Zulhamdi.

Menanggapi pertanyaan apakah adil bila jasa besar Soeharto di bidang pembangunan, pangan, infrastruktur, ekonomi, dan stabilitas nasional diabaikan hanya karena kontroversi politiknya.

Zulhamdi berpendapat bahwa sejarah harus dilihat secara proporsional bukan secara dendam keluarga.

Baca juga: Muhammadiyah Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Muhadjir Effendy: Jasa Beliau Besar

“Kita tidak bisa menafikan peran besar Soeharto dalam pembangunan nasional. Kesalahan dan pelanggaran politiknya harus diakui, tetapi pencapaian konkret di bidang ekonomi dan ketahanan pangan juga patut diapresiasi," ungkapnya.

Mengabaikan seluruh jasa Soeharto, tambah Zulhamdi, hanya membuat bangsa ini kehilangan objektivitas sejarah.

Di akhir pernyataannya, Zulhamdi menilai bahwa pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, jika dilakukan dengan pertimbangan akademik dan moral yang matang, justru bisa menjadi simbol kebesaran bangsa Indonesia.

“Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto bukan semata soal politik, tetapi tentang kemampuan bangsa ini untuk mengakui jasa siapapun tanpa membawa dendam sejarah. Ini akan menunjukkan kedewasaan kolektif kita sebagai bangsa yang besar bahwa bangsa yang mampu mengingat tanpa membenci, dan belajar tanpa melupakan," tutupnya.

24 Calon Pahlawan Nasional

Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon mengatakan dari 49 nama yang diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional pada tahun 2025 ini, pihaknya sudah menyeleksi menjadi 24 nama saja yang menjadi prioritas sebagai calon pahlawan nasional tahun ini.

Sebelumnya 49 nama yang diusulkan itu terdiri dari 40 nama calon pahlawan nasional usulan yang dianggap telah memenuhi syarat, ditambah 9 nama usulan dari periode sebelumnya (carry over).

Dari total nama tersebut, kata Fadli, Dewan Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan menyeleksinya sehingga menjadi 24 nama yang bisa menjadi prioritas sebagai calon pahlawan nasional tahun ini.

Baca juga: Masuk Nominasi Pahlawan Nasional, Korupsi Soeharto Sempat Disorot PBB

"Dan sekarang tentu karena kita juga mendekati Hari Pahlawan, kita telah menyampaikan ada 24 nama dari 49 itu yang menurut Dewan GTK memerlukan, telah diseleksi, mungkin bisa menjadi prioritas," kata Fadli Zon di Istana Kepresidenan, Rabu.

Namun, politikus Partai Gerindra itu enggan mengonfirmasi apakah Presiden ke-2 Soeharto masuk dalam daftar prioritas 24 nama itu.

"Nanti kita lihatlah ya. Untuk nama-nama itu memang semuanya seperti saya bilang itu memenuhi syarat ya, termasuk nama Presiden Soeharto sudah tiga kali bahkan diusulkan ya," ujar Fadli Zon kepada awak media, Rabu (5/11/2025).

Fadli Zon mengatakan 24 nama calon pahlawan nasional yang menjadi prioritas didasarkan pada kajian dan penelitian.

Menurutnya, semua nama tersebut sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional, yakni memiliki perjuangan, riwayat hidup dan latar belakang yang jelas, serta sudah diuji secara akademik melalui berbagai tahap.

Berdasarkan data Kementerian Sosial, pemerintah sudah berulang kali mengajukan nama Soeharto sebagai calon pahlawan nasional.

Akan tetapi, mertua Prabowo tersebut belum juga mendapatkan persetujuan dan gelar.

Dia pun tercatat sebagai salah satu dari daftar 20 nama calon pahlawan nasional yang sudah diajukan sejak 2011 hingga 2023.

Terdapat tiga kategori dalam pengusulan calon pahlawan nasional 2025, yakni usulan baru 2025; usulan tunda 2024; dan usulan memenuhi syarat diajukan kembali (2011-2023).

Mereka terdiri dari berbagai latar belakang, mulai dari presiden, ulama hingga buruh.

Adapun sejumlah nama yang diusulkan menjadi pahlawan nasional diantaranya Presiden ke-2 RI Soeharto; Presiden ke-4 RI Aburrahman Wahid atau Gus Dur; hingga aktivis buruh, Marsinah.

Baca juga: Wacana Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Pengamat: Bukan Perkara Pantas atau Tidak Pantas

Fadli menyampaikan, 24 nama itu akan diseleksi lebih lanjut sebelum diberikan kepada Presiden Prabowo.

Termasuk, katanya nama Gus Dur dan Marsinah yang merupakan simbol perjuangan buruh.

"Ya, tentu akan diseleksi lagi. Itu (Gus Dur) juga termasuk yang kita seleksi, ya, semuanya saya kira memenuhi syarat juga," ujar Fadli.

Fadli menjelaskan, proses pengusulan nama-nama tersebut dimulai dari tingkat terkecil di kabupaten/kota.

Berbagai peneliti dan pakar dari berbagai latar belakang mengusulkan kepada kabupaten/kota masing-masing untuk diteruskan kepada pemerintah provinsi, hingga akhirnya diberikan kepada pemerintah pusat.

"Jadi proses dari pengusulan pahlawan nasional ini adalah proses dari bawah, dari masyarakat, dari kabupaten, kota. Kemudian di sana ada tim peneliti yang terdiri dari para pakar dari berbagai latar belakang," kata Fadli.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.