Wacana Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Pengamat: Bukan Perkara Pantas atau Tidak Pantas

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto dinilai bukan hanya sekadar soal layak atau tidak layak. 

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai langkah tersebut harus dipikirkan dengan sejarah demokrasi yang berjalan di Indonesia. 

“Pemberian gelar ini bukan hanya perkara pantas atau tidak pantas. Ini soal bagaimana kita memahami sejarah dan arah demokrasi Indonesia ke depan,” kata Bivitri yang dikenal sebagai salah satu pendiri Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) itu kepada wartawan, Kamis, (30/10/2025).

Pasalnya pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto dapat mengaburkan landasan historis reformasi.

Seperti halnya berbagai perubahan institusional, termasuk pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau Soeharto dianggap pahlawan, seolah-olah kita kehilangan dasar sejarah atas lahirnya lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi itu. Reformasi bisa kehilangan maknanya,” ucapnya.

Bivitri juga menyoroti bahwa penyandingan nama Soeharto dengan tokoh-tokoh lain dalam daftar usulan, seperti Marsinah, terkesan sebagai upaya untuk mengaburkan fakta sejarah.

“Seolah pemberian gelar ini prosedural biasa. Kalau Soeharto diusulkan sendirian, mungkin masyarakat lebih mudah menolak. Tapi kalau bersama tokoh lain, kita jadi ragu dan sungkan, apalagi harus berhadapan dengan keluarga para calon penerima gelar,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menjelaskan kejatuhan Soeharto pada 1998 merupakan hasil dari gerakan rakyat yang menuntut reformasi dan demokratisasi setelah 32 tahun kekuasaan otoriter. 

Sebab itu, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto justru akan menjadi simbol berakhirnya reformasi itu sendiri.

Baca juga: Soeharto Mau Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Ganjar Sebut Marsinah Lebih Pantas, Ini Reaksi Ketua MPR

"Jika usulan ini terus dilanjutkan, reformasi berpotensi berakhir di tangan pemerintahan Prabowo,” kata Usman dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/10/2025).

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden ke-2 Soeharto menunggu Keputusan Presiden (Keppres).

"Ya kita tunggu keputusan presiden," kata Muzani di Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/10/2025).

Saat menanggapi adanya penolakan dari sejumlah pihak, Muzani menjelaskan bahwa nama Soeharto telah dicabut dari Ketetapan MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

"Tetapi kalau dari sisi MPR kan pada periode lalu yang bersangkutan sudah dinyatakan clear," ujarnya.