Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan, sekitar 600.000 pemudik telah tiba di wilayahnya.
Para pemudik tersebut berasal sejumlah daerah, bahkan dari luar negeri.
Namun, Ganjar Pranowo menuturkan, yang paling banyak berasal dari daerah Jabodetabek.
• KISAH Pasien 01 Menang Lawan Covid-19 di Tengah Teror Media dan Medsos, Kuncinya Berpikir Positif
"Dari mana-mana, tapi yang paling banyak dari Jabodetabek," ujar Ganjar Pranowo dalam sesi live Instagram dengan MNC Trijaya FM, Senin (11/5/2020).
"(Kota paling banyak pemudiknya) Banyumas, Brebes, Pemalang, Wonogiri," lanjutnya
Ia menuturkan, protokol karantina telah diberlakukan bagi para pemudik.
• Ibarat Perang, Pemegang Tongkat Komando Lawan Covid-19 di Indonesia Dinilai Tidak Jelas
Namun, ia juga menyebut ada pemudik yang tidak mau di isolasi, bahkan hingga terlibat perkelahian.
"Rata-rata mereka dikarantina, ada yang isolasi mandiri."
"Ada juga yang tidak mau diisolasi. Ada yang pakai berkelahi dulu juga aja," ucap Ganjar Pranowo.
• Riset LSI Denny JA: Efek PSBB di 18 Wilayah Belum Ada yang Dapat Nilai A
Beberapa pemudik di Jawa Tengah juga ada yang positif terpapar Covid-19.
Ganjar Pranowo menyebut sebanyak 7 orang dari Cilacap yang pulang menggunakan travel, positif Covid-19 dan sedang dirawat.
"Ada juga yang indirect, dia tidak langsung, tapi dia berhubungan terus yang lain kena juga ada."
• Bulan Ini 378.497 KK di Kota Bekasi Terima Bansos dari Tiga Sumber, Nilai Paketnya Beda-beda
"Tapi sejauh ini baru itu, belum yang dari mudik terus menulari, itu belum terdata banyak," tutur Ganjar Pranowo.
Dari sejumlah kota di Jawa Tengah, hanya Kota Tegal yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dan ada kemungkinan penularan masih bisa berputar.
Kendati demikian, ia mengaku pihaknya telah memperingatkan masyarakat dan masyarakat mau mengikuti imbauan tersebut.
• Ada Rapid Test Drive Thru di Stadion Patriot Bekasi Hingga 31 Mei, Begini Cara dan Syaratnya
"Kecuali (yang tidak ikut peraturan). Yang tidak itu yang polos, yang ngeyel, yang mau jalan sendiri itu selalu ada," paparnya
Terkait program 'Jogo Tonggo' (jaga tetangga) yang diusulkannya, Ganjar Pranowo menjelaskan hal tersebut salah satu cara alternatif bagi daerahnya untuk tidak memberlakukan PSBB.
"Seperti di Taiwan dan Korsel, ada 'new normal'."
• KISAH Pilu Mahasiswa Belajar dari Rumah, Naik Atap Masjid Cari Jaringan Internet, Jatuh Lalu Tewas
"Saya pikir ini yang paling cocok."
"Kita semua belajar untuk menggunakan masker bila keluar."
"Tahu diri berapa jaraknya."
• ERICK Thohir Buka Peluang McDonalds Sarinah Beroperasi Lagi, Asal Penuhi Syarat Ini
"Lalu dia menjaga kesehatan."
"Sebenarnya kalau itu (diterapkan), semua beres."
"Masuk mal antrei, masuk toko, duduk di transportasi, dengan cara itu kegiatan ekonomi juga bisa berjalan."
• PO Bus Ingin Segera Beroperasi Lagi, Pengelola Tanjung Priok Tunggu Instruksi Dinas Perhubungan DKI
"Maka dari itu kita melakukan penataan, seperti menata pasar di Salatiga."
"Pabrik juga, kecuali sudah seperti itu masyarakat tetap tidak mau, maka kita tetapkan PSBB," bebernya.
Sebelumnya, pemerintah melarang masyarakat mudik jelang Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, karena adanya pandemi Covid-19.
• Menteri Sosial Puji Cara Pemkot Bekasi Bagikan Bansos
Pelaksana Tugas Kementerian Perhubungan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, larangan tersebut akan mulai berlaku pada Jumat (24/4/2020) mendatang.
"Larangan mudik ini berlaku efektif terhitung sejak Hari Jumat tanggal 24 April 2020," kata Luhut dalam konferensi pers seusai rapat terbatas, Selasa (21/4/2020).
• Satpol PP Bubarkan Pedagang Pasar Malam di Cengkareng yang Nekat Berjualan Saat PSBB
Luhut yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Itu mengatakan, pemerintah akan memberikan sanksi bagi masyarakat yang tetap bersikeras mudik.
Sanksi tersebut sedang disiapkan dan akan diterapkan pada 7 Mei atau 13 hari setelah larangan mudik diterapkan.
"Jadi strategi pemerintah adalah strategi yang bertahap."
• Tinjau Penerapan PSBB di Tangerang Raya, Gubernur Banten: Masyarakat Sadar Kesehatan
"Kalau bahasa keren militernya adalah bertahap, bertingkat, dan berlanjut."
"Saya ulangi, bertahap, bertingkat, dan berlanjut," katanya.
Menurut Luhut, pemerintah harus menyiapkan dengan matang aturan tersebut.
• Survei SMRC Sebut 41 Persen Warga Nilai Pemerintah Lambat Atasi Covid-19, Mardani Ali Sera Setuju
Oleh karena itu, pemberlakuan larangan tidak sekaligus dengan pemberlakuan sanksi.
"Jadi kita tidak ujuk-ujuk bikin begini, karena semua harus dipersiapkan secara matang, cermat," paparnya.
Berlaku Bagi Warga Jabodetabek, Daerah PSBB, dan Zona Merah
Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, larangan mudik tersebut berlaku bagi warga yang tinggal di Jabodetabek.
Juga, daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan daerah yang masuk dalam zona merah penyebaran Covid-19.
"Jadi saya kira pemerintah daerah bisa mengatur di sana," terang Luhut.
• Jokowi: Jangan Ada Lagi yang Anggap Pemerintah Menutupi Data dan Informasi Covid-19
Dengan adanya larangan mudik tersebut, nantinya tidak boleh ada lalu lintas orang keluar atau masuk ke Jabodetabek, daerah yang menerapkan PSBB, dan daerah yang masuk zona merah penyebaran Covid-19.
Larangan tersebut dikecualikan bagi kendaraan yang mengangkut logistik.
"Namun logistik masih dibenarkan," ucapnya.
• 473 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19, Paling Banyak di Malaysia, 109 Orang Sembuh, 19 Meninggal
Pemerintah masih memperbolehkan lalu lintas orang di dalam kota yang memberlakukan larangan mudik tersebut.
Oleh karena itu, KRL akan tetap beroperasi selama larangan mudik tersebut diberlakukan.
"Namun diperbolehkan lalu lintas orang di dalam Jabotabek atau yang dikenal dengan aglomerasi."
• Sejumlah Perusahaan di Jakarta Timur Boleh Beroperasi Saat PSBB karena Alasan Ini
"Transportasi massal di dalam Jabotabek seperti KRL juga akan jalan."
"Kemudian untuk mempermudah masyarakat tetap bekerja, khususnya tenaga kesehatan," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang masyarakat mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.
• Dua Pemuda Babak Belur Dikeroyok Massa Setelah Ambil 9 Kaleng Susu di Minimarket Tanpa Membayar
Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas antisipasi mudik 2020, Selasa (21/4/2020).
"Pada hari ini saya ingin menyampaikan, mudik semuanya akan kita larang," kata Presiden.
Larangan tersebut dilakukan karena masih tingginya angka masyarakat yang mudik di tengah pandemi Virus Corona.
• DAFTAR Lengkap 82 Lokasi Pemantauan Hilal Penetapan Awal Ramadan 1441 Hijriah, Jawa Tmur Terbanyak
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), masih ada 24 persen masyarakat yang mudik, meski sudah ada imbauan untuk tidak melakukannya.
"Dari hasil kajian di lapangan, pendalaman di lapangan, survei Kemenhub, bahwa yang tidak mudik 68 persen."
"Yang masih bersikeras mudik 24 persen, dan sudah terlanjur mudik 7 persen."
• Pekerja yang Kena PHK dan Dirumahkan Akibat Pandemi Covid-19 Tembus 1,9 Juta Orang
"Masih ada angka yang sangat besar," katanya.
Oleh karena itu, Presiden meminta jajaran kabinetnya menyiapkan larangan tersebut mulai dari aturan, hingga kompensasi bagi masyarakat yang tidak melakukan mudik.
"Oleh sebab itu saya minta persiapan persiapan, tentang ini dipersiapkan," katanya.
• Masuk Kategori Industri Strategis Nasional, Dua Perusahaan di Kota Bekasi Tetap Beroperasi Saat PSBB
Presiden mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah bantuan bagi masyarakat agar tidak mudik. Mulai dari bantuan Sembako, hingga bantuan tunai.
"Bansos sudah mulai dilaksanakan kemarin, pembagian sembako Jabodetabek, sembako sudah berjalan."
"Bantuan tunai sudah dikerjakan," paparnya. (Larasati Dyah Utami)