Komisi VI DPR RI Minta Erick Thohir Tanggung Jawab Soal Korupsi PT Pertamina Patra Niaga

Simon menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia atas kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang terjadi.

Simon mengatakan, sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina tidak hanya menjadi aset bangsa, namun menjadi urat nadi yang mendukung hajat hidup masyarakat Indonesia.

Apabila dalam perjalanannya Pertamina menyakiti hati masyarakat maka perusahaan pelat merah tersebut meminta maaf. 

"Untuk itu, selama 67 tahun, Pertamina terus berkomitmen untuk memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat."

"Dalam perjalanannya, apabila terjadi beberapa tindakan yang tentunya menyakiti hati dan kepercayaan yang diberikan masyarakat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya," ungkap Simon.

Pada kesempatan itu, Simon menyatakan siap berkomitmen untuk membenahi kinerja Pertamina.

Pertamina membentuk tim crisis center untuk mengevaluasi keseluruhan proses bisnis, terutama dari aspek operasional.

"Kami akan terus berkomitmen untuk melakukan dan memperbaiki agar tata kelola pertamina jauh lebih baik."

"Sekali lagi mewakili keluarga besar Pertamina, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, kami akan membenahi diri, memperbaiki diri," ungkap Simon.

Dirut Pertamina juga menyampaikan dukungan terhadap proses hukum yang berjalan.

"Kami sangat mendukung upaya Kejaksaan Agung dan terus membantu apabila dibutuhkan, data-data atau keterangan-keterangan tambahan agar dapat diproses sesuai ketentuan," ungkapnya.

Simon menyampaikan komitmen PT Pertamina (Persero) untuk selalu berkomitmen terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan dalam prinsip Good Corporate Governance.

Menteri BUMN Sudah Komunikasi dengan Kejaksaan Agung

Menteri BUMN Erick Thohir mengaku sudah rapat dengan Kejaksaan Agung RI terkait dengan penangkapan Bos Pertamina dalam kasus dugaan oplos bahan bakar minyak (BBM). 

Dari penjelasan Kejaksaan Agung, Erick Thohir pun menyebut bahwa dugaan oplosan sendiri masih didalami oleh Kejaksaan Agung bagaimana bentuknya.