Prihatin pada Nasib Jukir Liar, Pemkot Jaksel Beri Pelatihan Kerja, Senator: Minimarket Harus Bantu

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Juru parkir (jukir) liar yang terjaring penertiban akan diberi pelatihan keterampilan kerja.

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan mengaku siap memberi pelatihan tersebut dengan syarat ber-KTP DKI Jakarta.

Baca juga: Jukir Liar Bikin Resah, Sudinhub Jaksel akan Langsung Tindak Pidana Ringan

Hal itu disampaikan Kepala Suku Dinas (Kasudin) Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Selatan, Fidiyah Rokhim.

"Tentu kami menunggu perkembangan selanjutnya, tapi jukir itu harus memiliki KTP DKI Jakarta. Ini yang bisa kami berikan pelatihan," ucapnya.

Pihaknya, kata dia, masih berkoordinasi terlebih dahulu dengan suku dinas terkait yang menangani persoalan jukir liar.

Kendati demikian, sejumlah pelatihan keterampilan kerja telah dimiliki Pemkot Jakarta Selatan yang sudah jadi program.

"Sudin Tenaga Kerja Jaksel memiliki 5 TKM (Tenaga Kerja Mandiri). Ada pula pelatihan mengemudi SIM A sekaligus mendapatkan SIM gratis hingga ada sekuriti," tutur Fidiyah.

Baca juga: Harus Ada Solusi Bersama, Legislator Minta Pemprov DKI Tak Asal Tertibkan Jukir Liar di Minimarket 

Meski begitu, keterampilan kerja tersebut akan diberikan kepada jukir liar sesuai minat.

Adapun sebanyak 700 warga akan dilatih Pemerintah Kota Jakarta Selatan dengan berbaga keterampilan pada tahun ini.

Hal tersebut untuk mengurangi pengangguran di wilayah Jakarta Selatan.

"Semua ada kuotanya dan tahun 2024 terdapat 700 dengan pelatihan mengemudi SIM A ada 400 (orang)," kata dia.

Terpisah, Anggota DPD RI, Prof Dailami Firdaus menyesalkan pengelola minimarket yang tidak memiliki empati kepada jukir liar di lokasi usahanya.

Baca juga: Nirwono Yoga Sebut Jukir Liar Marak karena Banyak Area Parkir Gedung di Jakarta Kurang Memadai

Menurut Dailami, pengelola minimarket semestinya merekrut mereka sebagai petugas keamanan sekaligus jukir, jangan lepas tangan begitu saja.

“Jukir ini kan biasanya akamsi (anak kampung sini). Kalau pengelola minimarket peduli, ini menjadi nilai plus karena mereka ikut memberdayakan warga setempat di lokasi usahanya,” ucap Dailami, Jumat (17/5/2024) malam.

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bersama DPRD harus bisa memanggil pengelola minimarket agar ada solusi jangka panjang.