BPJS Kesehatan Cibinong Lakukan Pendampingan Saat Kunker Komisi IX DPR RI di Puskesmas Cimandala

WARTAKOTALIVE.COM, CIBINONG - BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cibinong melakukan pendampingan kunjungan kerja (kunker) spesifik Komisi IX DPR RI di Kabupaten Bogor.

Dalam rangka pengawasan program integrasi layanan primer di Kabupaten Bogor, tim dari Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik pada salah satu fasilitas kesehatan yaitu Puskesmas Cimandala.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh delapan anggota Komisi IX DPR RI dari berbagai partai dan diketuai oleh Alifuddin selaku pimpinan kunjungan kerja kali ini.

Kunjungan kerja spesifik ini disambut hangat oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Mike Kaltarina yang dalam paparannya menyampaikan kondisi Kabupaten Bogor.

Sesuai dengan semboyan Kabupaten Bogor yaitu pancakarsa salah satunya berkomitmen mewujudkan masyarakat yang sehat.

Mike mengatakan, memberikan hak masyarakat untuk hidup sehat ini diwujudkan dengan memberikan Jaminan kesehatan dari Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Selama ini Alhamdulillah bersama BPJS Kesehatan telah terjalin kolaborasi yang apik dan bekerjas ama dengan baik. Upaya untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) terus dilakukan," ucapnya belum lama ini.

Mike menambahkan, adapun kolaborasi tersebut dibuktikan dengan kenaikan jumlah peserta JKN yang signifikan  sebesar 5 persen sejak bulan Desember 2022.

"Memang bukan hal yang mudah tapi terus kami upayakan demi mewujudkan hal tersebut,” ujarnya. 

Mike kembali menyampaikan, memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk kabupaten terbanyak se-Indonesia yakni 5.473.476 jiwa tentu untuk menggapai UHC bukan hal yang mudah.

Namun, hal ini tidak lantas memadamkan semangat pelayanan kesehatan yang diberikan untuk masyarakat Kabupaten Bogor.

Disampaikan juga sebagai fasilitas kesehatan terdepan seluruh puskesmas di Kabupaten Bogor wajib melayani masyarakat apa pun status kepesertaan JKN yang dimiliki baik itu aktif mau pun nonaktif.

“Tentu edukasi dilakukan untuk mengarahkan masyarakat mendaftar sebagai peserta JKN, ada pun program anggaran kami untuk masyarakat diberikan sejumlah uang untuk pelayanan kesehatan yang tidak dijamin karena kondisi tidak mampu dan belum memiliki jaminan kesehatan," ungkapnya.

"Setelah itu, data masyarakat yang menerima bantuan tersebut kami masukkan dalam daftar sebagai peserta segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD yang iurannya ditanggung oleh pemerintah daerah,” tambah Mike.

Pertumbuhan penambahan peserta JKN terdaftar ini termasuk cepat jika dibandingkan dengan banyaknya jumlah penduduk di Kabupaten Bogor.