Pemilu 2024

Ini Lokasi di DKI yang Dilarang Dipasangi Alat Peraga Kampanye, Dari Monas Sampai Jembatan Penganten

KPU DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta telah memetakan lokasi yang dilarang dijadikan sebagai tempat pemasangan alat peraga kampanye.

Penulis: Yolanda Putri Dewanti | Editor: Sigit Nugroho
Wartakotalive/Yulianto
Alat Peraga Kampanye (APK) caleg parpol terpasang di sepanjang Jalan Soepomo, Jakarta Selatan, Jumat (17/11/2023). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melarang partai politik peserta Pemilu 2024 dan para calon anggota legislatif (caleg) melakukan aktivitas serupa kampanye hingga 28 November 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

c. Taman Nasional Mangrove Pulau Kelapa

d. Pantai Sunrise dan Plaza Kabupaten Pulau Panggang.

BERITA VIDEO: Militer Israel Tunjukkan Bunker dan Terowongan Bawah Tanah RS Shifa di Gaza

KPU DKI Jakarta Data TPS Rawan Banjir

Sementara itu, memasuki musim penghujan membuat wilayah di DKI Jakarta terancam tergenar banjir.

Ancaman banjir di Ibu Kota menjadi hal yang diantisipasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan bahwa pihaknya sedang memetakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan banjir

"Kami berkoordinasi dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam rangka pendataan ini," kata Wahyu, Sabtu (25/11/2023).

Wahyu berujar bahwa upaya tersebut sebagai bentuk mitigasi agar proses pemungutan suara, baik pilpres, pileg, hingga pilkada, berjalan lancar.

Baca juga: Meski Digelar Belakangan, KPU DKI Jakarta Tetap Matangkan Proses Tahapan Pilkada 2024

Berdasarkan data yang dimilikinya, sejumlah daerah di Jakarta, rawan banjir.

Oleh sebab itu, pihaknya perlu meminta data itu kepada BPBD.

Hal tersebut bertujuan agar pihaknya bisa membuat skenario alternatif pemungutan suara di TPS tersebut.

"Jangan sampai ada TPS yang enggak bisa dipakai karena banjir. Kalau memang enggak bisa, ya dipindah atau opsi lain. Karena syarat berdirinya TPS itu H-24 jam harus berdiri," jelas Wahyu.

Wahyu berharap, pendataan rampung dalam waktu dekat agar KPU memiliki waktu untuk merancang skenario.

BERITA VIDEO: Prabowo Ungkap Muhammadiyah dan NU Dapat Perkuat Eksistensi Negara

Matangkan Proses Tahapan Pilkada 2024

Di sisi lain, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta digelar belakangan setelah Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Namun KPU DKI Jakarta tetap melakukan persiapan. Dengan begitu pelaksanaan Pilkada bisa digelar sesuai rencana pada 27 November 2024 mendatang.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya mengatakan, tahapan pelaksanaan Pilgub DKI tahun 2024 diawali penandatanganan naskah dana hibah.

Kemudian dalam waktu dekat dilanjutkan dengan penyusunan program dan anggaran.

“Kami juga sudah mempersiapkan beberapa hal di antaranya koordinasi dengan seluruh stakehokder terkait dan internal penyelenggara untuk mempersiapkan tahapan Pemilihan Gubernur DKI 2024, serta mengikuti konsolidasi nasional persiapan Pilkada serentak di Solo dan Jakarta,” kata Dody dalam diskusi terbatas NGOJAK (NGObrolin JAKarta) dengan tema "Apa Kabar Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024?" di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2023).

Baca juga: Logistik Pemilu 2024 Tahap Pertama Mulai Berdatangan, KPU DKI Jakarta Pastikan Tidak Ada Hambatan

Dody mengungkapkan, mengacu UU Nomor 10 Tahun 2016, Pilgub DKI Jakarta akan diselenggarakan pada bulan November 2024.

Namun, wacana yang berkembang saat ini seputar pembahasan revisi Undang-undang Pemilu, muncul usulan Pilkada serentak dimajukan menjadi bulan September.

"Kami siap menyelenggarakan Pilgub DKI Jakarta baik satu atau dua putaran sesuai aturan yang berlaku," kata Dody.

Menurutnya, KPU DKI menerima banyak masukan terutama seputar penyelenggaraan Pilgub DKI 2024, salah satunya dari para aktivis Jakarta.

“Salah satu usulan yakni mendorong calon gubernur DKI yang ikut berlaga pada Pemilu Legislatif DPR RI 2024 diadakan diskusi publik guna mengetahui visi misi dan program,” imbuhnya.

Baca juga: Ganjar Punya Kebiasaan Menginap di Rumah Warga, Cerminkan Pemimpin Dekat dengan Rakyat

Perwakilan dari Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, M Syaiful Jihad mengapresiasi dan berterima kasih atas kehadiran komisioner KPU DKI dan anggota DPRD DKI dalam diskusi terbatas NGOJAK.

“Tema diskusi yang diangkat sangat menarik mengingat Pilgub DKI 2024 nyaris tidak terdengar disebabkan tertutup agenda Pilpres dan Pileg,” ujar Syaiful.

Sementara itu Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Yuke Yurike dalam diskusi tersebut mengatakan, partainya masih menggodok figur yang akan diusung menjadi Cagub DKI Jakarta.

Saat ini partai tengah fokus pada Pilpres dan Pileg yang digelar pada 14 Februari 2024 mendatang.

“Kami akan pilih Cagub (DKI Jakarta) sosok yang tegas dan bisa mengeksekusi permasalahan,” ujar perempuan yang juga menjadi Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta ini.

Menurutnya, PDIP tentunya akan memilih Cagub yang sudah berpengalaman dan mampu melaksanakan program-program dengan baik.

Harapannya bisa menunaikan tugas dengan baik sesuai amanah rakyat.

“Untuk nama Cagub masih menunggu hasil Pileg 2024. Terutama target menambah perolehan kursi dari yang sekarang 25 orang,” kata Yuke.

Meski begitu, sambung Yuke, PDIP secara perlahan sudah mempersiapkan pelatihan saksi-saksi yang akan diturunkan dalam Pilgub DKI 2024. 

“Kami sedang mempersiapkan pelatihan saksi-saksi yang akan diturunkan pada Pilgub DKI 2024 yang diadakan pada akhir bulan ini,” pungkasnya. (*)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Sumber: Warta Kota
Halaman 4/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved