Pemilu 2024
DKPP Prihatin Masih Banyak Penyelenggara Pemilu Tidak Netral di Pemilu 2024
Berdasar data DKPP per 29 Desember 2024, terdapat 38 aduan yang diterima DKPP terkait keberpihakan penyelenggara Pemilu selama 2024.
Penulis: Alfian Firmansyah | Editor: Feryanto Hadi
Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Alfian Firmansyah
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengatakan, DKPP masih melihat adanya ketidaknetralan dari penyelenggara Pemilu dalam perkara-perkara yang diperiksa selama tahun 2024.
"Yang paling memprihatinkan adalah keberpihakan penyelenggara Pemilu ketika berlangsung pemungutan dan perhitungan suara ini menempati angka tertinggi. Jadi pengaduan terbesar adalah keberpihakan, ini catatan," kata Heddy dikutip Selasa (31/12/2024).
Kata Heddy, berdasar data DKPP per 29 Desember 2024, terdapat 38 aduan yang diterima DKPP terkait keberpihakan penyelenggara Pemilu selama 2024.
Baca juga: Tak Kunjung Gelar Pemungutan Suara Ulang, Tim Pemenangan RIDO Bakal Laporkan Bawaslu Jaktim ke DKPP
Aduan tentang keberpihakan penyelenggara Pemilu ini menempati peringkat teratas dalam kategori aduan nontahapan Pemilu atau Pilkada.
"Artinya netralitas, jujur, adil yang menjadi tagline kita itu masih disoal oleh publik," tuturnya.
Selanjutnya Heddy berujar, 29 Desember 2024 DKPP telah menerima 693 aduan sepanjang tahun ini.
Dari seluruh aduan tersebut, 267 aduan berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024 berjumlah, 142 aduan tentang tahapan Pilkada 2024, dan 284 aduan masuk dalam kategori nontahapan Pemilu atau Pilkada.
Lantas Heddy menyampaikan, jajaran KPU dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Pemilu dan Pilkada sebagai sebuah ritual pemberian mandat dari rakyat kepada calon-calon pemimpin atau orang yang dianggap dapat mewakili rakyat.
Selayaknya ritual lanjut Heddy, Pemilu dan Pilkada harus dihormati oleh semua pihak.
Namun, ironisnya ritual ini disebutnya justru dikhianati oleh penyelenggara Pemilu yang tidak netral dan independen.
Baca juga: Anggota KPUD dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bungo Dilaporkan ke DKPP, Ini Penyebabnya
"Dosa besar jika ada pengkhianatan terhadap ritual, ini tidak boleh terjadi. Tapi pergeseran suara ini mewarnai (pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, red.), ini harus kita sadari," jelasnya.
Kendati demikian, Heddy juga mengapresiasi kinerja seluruh jajaran KPU di penjuru negeri karena telah berhasil menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada pada tahun ini.
Menurutnya, tidak ada satu pun negara yang dapat menyelenggarakan dua pemilihan umum pada tahun yang sama.
"Saya sendiri sangat takjub dengan kerja teman-teman semua, di mana KPU bisa menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada sekaligus. Ini tidak terjadi di mana pun, bahkan di Amerika pun tidak seperti ini. Mungkin kalau Bandung Bondowoso masih hidup juga tidak akan bisa melakukan ini. KPU kita luar biasa," imbuhnya. (m32).
Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.
Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.
Sekretaris KPU Jakarta Dirja Abdul Kadir Ungkap Pekerjaan KPUD Jakarta Belum Selesai |
![]() |
---|
Sempat Khawatir pada Kerawanan, KPU Jakarta Apresiasi Kinerja Polri Amankan Pelaksanaan Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Bawaslu Kabupaten Bekasi Rilis Laporan Akhir Pengawasan Pemilu 2024, Ini Hasilnya |
![]() |
---|
Gugatan Kader PKB Calon Anggota DPR Terpilih yang Dipecat Cak Imin Dikabulkan Bawaslu |
![]() |
---|
Digugat Rekan Gagal Nyaleg, Politisi PDIP Kabupaten Bekasi Minta Bantuan Megawati |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.