APBD DKI Defisit Rp 5 Triliun, Turun Dari Rp 83 Triliun Jadi Rp 78 Triliun

Pandemi virus corona-19  memang berdampak langsung terhadap  anggaran pendapatan dan Belanja daerah (APBD) DKI Jakarta. Penurunan terasa dari kecilnya pendapatan dan penerimaan pajak.

"Sejak wabah Covid-19 melanda Ibu Kota, dampaknya mulai kita rasakan. Kini, bulan Mei, kita mulai melihat secara nyata dampak ekonomi dari wabah COVID-19 ini. Semula ini adalah krisis kesehatan umum, kini sudah mulai terasa sebagai krisis ekonomi," dikutip dari wartakotalive.com dari tribunjakarta.com. 

Kemudian, pada Jumat 29 Mei 2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun memberi penjelasan kepada ASN/PNS terkait dampak  Covid-19.

Dampak pandemi corona, pendapatan pajak DKI Jakarta turun dari Rp 50,17 triliun menjadi Rp 22,5 triliun atau tinggal 45 persen. Anggaran DKI Jakarta juga turun dari Rp 87,9 triliun menjadi Rp 47,2 triliun atau tinggal 53 persen.

"Belum pernah di dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta, kita mengalami penurunan pendapatan sebesar ini, yaitu lebih dari Rp 40 triliun,” tulis Anies  alam pesan kepada ASN.

Akibat lebih lanjut, dilakukan penataan fokus (refocussing) anggaran. Dalam kondisi pendapatan yang berkurang separuh,  Pemprov DKI harus lakukan relokasi, mengurangi  anggaran di berbagai sektor belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Anies menandaskan, "Tidak ada pilihan! Semua mengalami pemangkasan dan pemangkasannya drastis." 

Namun, program-program yang terkait dengan bantuan rakyat prasejahtera tetap dipertahankan. Anggaran untuk rakyat prasejahtera tidak diubah, tetap sebesar Rp 4,8 triliun. Biaya menangani bencana yang semula Rp188 miliar menjadi Rp 5 triliun.

Tolak Pinjaman

Dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) beberapa waktu lalu, Yani juga menyampaikan penolakan terhadap rencana peminjaman duit dari PT SMI.

Duit pinjaman sekitar Rp 1 triliun itu akan digunakan untuk pembangunan pengelolaan sampah RDF.

Menurut Yani, sebaiknya pemerintah lebih mengoptimalkan sumber-sumber (PAD) daripada melakukan pinjaman dan melakukan penyesuaian di sisi belanja daerah.

Baca juga: Meski Dipasang-pasangkan dalam Pilpres 2024, Sandiaga Uno Tetap Istiqomah dengan Komitmen PPP

Baca juga: Tegas! Panglima TNI Minta Anggota Paspampres yang Bunuh Pemuda Aceh Dihukum Mati

“Pemda DKI juga bisa mencoba melakukan negosiasi ke pemerintah pusat terkait dengan pembayaran pokok pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar defisit tidak menjadi besar,” ujarnya.

Anggota DPRD DKI dari dapil Jakarta Selatan ini mengatakan, Fraksi PKS sudah berkali-kali mengingatkan agar pajak daerah bisa dimaksimalkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Jakarta.

Kata dia, ekonomi yang sudah pulih dan kawasan bisnis yang terus berkembang di Jakarta seharusnya memberikan sumbangan pajak daerah yang besar bagi PAD Jakarta.