APBD DKI Defisit Rp 5 Triliun, Turun Dari Rp 83 Triliun Jadi Rp 78 Triliun

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – APBD DKI Jakarta tahun 2023 kini dlaporkan defisit sebesar Rp 5 triliun.

Penerimaan daerah yang tidak sesuai rencana ini diperkirakan terjadi karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mampu mencapai target yang ditetapkan. 

Sebagai pembanding, APDB DKI Jakarta juga pernah defisit Rp 16 triliun tahun 2019 pada pemerintahan Anies Baswedan.

Secara nominal penurunan cukup besar terjadi di pajak daerah dan penerimaan lain-lain yang targetnya diturunkan Rp 600 miliar.

Sehingga PAD diturunkan sampai Rp 3,78 triliun.

Defisit tersebut dipertanyakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta. 

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani heran dengan terjadinya penurunan target PAD ini.

Bahkan sampai Pemda DKI ingin melakukan pinjaman ke pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Baca juga: Viral Gibran dan Kepala Daerah dari PDIP Pasang Stiker Ganjar di Rumah Warga, Ini Jawaban Bawaslu

Baca juga: Hakim MK Jadi Penentu Sengketa Pemilu, Denny Indrayana: Kini Jadi Objek Jualan di Republik Konoha

“Harus dikaji mendalam mengapa dilakukan penurunan target di APBD Perubahan ini sampai sedemikian besar, sebelumnya tidak pernah terjadi defisit sebesar ini,” kata Yani pada Sabtu (26/8/2023).

“Dan target PAD diturunkan di APBD Perubahan dengan cukup besar, bahkan untuk beberapa jenis pajak daerah yang penting, bisa melebihi target yang ditetapkan,” sambung anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.

Defisit 16 Triliun

Defisit APBD DKI Jakarta bukan tahun 2023 saja.  Pada pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, juga pernah dana APBD tidak cukup. Ketika pembahasan rancangan APBD 2019, sempat mengalami kendala karena Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI dan Pemprov DKI menemukan defisit Rp 16 triliun.

Akibatnya, anggaran program pembangunan rumah dengan uang muka (down payment/DP) Rp 0 dipangkas menjadi Rp 350 miliar dari usulan Rp 720 miliar. Adapun pembangunan Stadion BMW dipangkas dari Rp 1,6 triliun menjadi Rp 900 miliar.

Kala itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyoroti soal desifit anggaran dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Prasetio mengatakan, berdasarkan data per 17 Oktober 2019, penerimaan pajak baru mencapai Rp 31,5 triliun atau sekitar 70,86 persen dari target Rp 44,5 triliun. Karena itu, dia meminta Pemprov DKI Jakarta agar lebih aktif mengejar pendapatan.