Perintahkan ASN DKI Pakai Kendaraan Listrik, Heru Budi Akui Jalankan Instruksi dari Menko Luhut

“Kalau pakai dana Pemerintah DKI berarti akan menambah beban APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah), atau bisnis di balik itu?,” ujar MTZ pada Minggu (20/8/2023).

Menurutnya, langkah yang benar adalah Pemerintah DKI Jakarta mewajibkan para ASN memakai angkutan umum untuk mendukung kebijakannya sendiri.

Apalagi pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai angkutan umum, mulai dari Mikrotrans, Transjakarta, LRT Jakarta dan MRT Jakarta.

“ASN wajib pakai transportasi publik saja, sambil semua moda transportasi publiknya diperbaiki. Perbanyak bus Transjakarta dan angkot (angkutan perkotaan) JakLingko, dan ganti BBM-nya dengan tenaga listrik,” kata Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ini.

Baca juga: Luhut Binsar Pandjaitan Perintahkan Ridwan Kamil Evaluasi PLTU di Jawa Barat Terkait Polusi Udara

Selain itu, kata dia, secara bersamaan pemerintah daerah juga kembali menghidupkan kembali jalur sepeda dan perbanyak penataan pedestrian.

Upaya ini dilakukan agar masyarakat dan ASN semakin banyak pilihan untuk menggunakan transportasi berbasis ramah lingkungan.

“Rute-rute transportasi publik juga harus ditambah. Uji emisi seluruh kendaraan di Jakarta, yang tidak lolos uji diberi sanksi tegas tidak boleh jalan,” ungkapnya.

Jika hal itu bisa diterapkan, kata dia, pemerintah daerah kemudian menerapkan strategi yang lebih tegas.

Baca juga: Tekan Polusi Udara, TransJakarta Bakal Terapkan Retrofitting Demi Mempercepat Elektrifikasi Bus

Mulai dari tarif parkir mahal dan larangan parkir di bahu jalan sehingga mendorong orang memakai angkutan publik.

“Intinya pull strategy atau tarik warga untuk menggunakan transportasi dan push strategy atau dorong warga untuk meninggalkan kendaraan pribadi,” imbuhnya.

Meski demikian, lanjut dia, Heru harus memikirkan polusi udara tidak 100 persen disebabkan oleh kendaraan bermotor.

Tetapi ada kontribusi pelaku industri yang ada di Jakarta maupun daerah sekitar seperti Bodetabek.

“Jangan lupa, polusi udara juga banyak berasal dari buangan pabrik-pabrik sekitar Jakarta (Bodetabek). Kerjasama dengan pemerintah daerah sekitar Jakarta untuk membersihkan polusi udara sangat perlu dilakukan,” pungkasnya.

Diketahui, Pj Gubernru DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana akan mewajibkan para pejabat dari eselon IV hingga I di Pemprov DKI Jakarta untuk menggunakan kendaraan berbasis listrik.

Baca juga: Melihat Pembangunan JPM Dukuh Atas, Objek Vital yang Menghubungkan Empat Moda Transportasi

Upaya ini dilakukan untuk menekan polusi udara di Jakarta yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan warganya.

“Ini lagi dibahas, kalau DKI kan pejabatnya memiliki tunjangan transportasi DKI nah itu saya minta alihkan untuk dia beli motor listrik,” ujar Heru di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI pada Jumat (18/8/2023). (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.