Berita Jakarta

Perintahkan ASN DKI Pakai Kendaraan Listrik, Heru Budi Akui Jalankan Instruksi dari Menko Luhut

Upaya ini dilakukan untuk menekan polusi udara yang disebabkan oleh gas buang kendaraan berbahan bakar minyak.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Feryanto Hadi
Wartakotalive/Miftahul Munir
PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono 


WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemerintah DKI Jakarta memerintahkan para aparatur sipil negara (ASN) dari eselon IV memakai kendaraan berbasis listrik.

Upaya ini dilakukan untuk menekan polusi udara yang disebabkan oleh gas buang kendaraan berbahan bakar minyak.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, keputusan ini diambil setelah berbagai lembaga melakukan rapat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI pada Jumat (18/8/2023) lalu.

Saat itu Menko Marives RI Luhut Binsar Panjaitan meminta agar ASN diarahkan memakai kendaraan bertenaga listrik.

“Ya arahan dari beliau adalah sesegera mungkin, kebetulan Pak Kapolda kemarin juga ikut rapat,” ujar Heru di Hutan Kota Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu (20/8/2023).

Baca juga: Cara Heru Budi Awasi Anak Buah WFH Biar Kerja Tidak Sambil Liburan, Atasan Wajib Rutin Video Call

Menurutnya, Pemerintah DKI Jakarta diminta menjadi pilot project dari pengalihan kendaraan BBM ke listrik. Tidak menutup kemungkinan pemerintah daerah lain juga akan mengikuti kebijakan yang sama.

“Pemda DKI memberikann contoh untuk memulai karyawannya menggunakan transportasi umumnya, kendaraan berbasis listrik,” katanya.

Heru tak mempersoalkan bagi pegawai eselon IV yang terbiasa menggunakan kendaraan umum. Namun bagi yang naik motor dan mobil, diharapkan menggunakan kendaraan berbasis listrik sesuai kemampuannnya.

“Kalau kendaraan roda empat, ada dua pilihan hibrida atau listrik,” ucap pria yang juga menjadi Kepala Sekretariat Presiden RI ini.

Diketahui, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana akan mewajibkan para pejabat dari eselon IV hingga I di Pemprov DKI Jakarta untuk menggunakan kendaraan berbasis listrik. Upaya ini dilakukan untuk menekan polusi udara di Jakarta yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan warganya.

“Ini lagi dibahas, kalau DKI kan pejabatnya memiliki tunjangan transportasi DKI nah itu saya minta alihkan untuk dia beli motor listrik,” ujar Heru di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI pada Jumat (18/8/2023). 

Baca juga: Ade Armando Bongkar Drama Guntur Romli, Cabut dari PSI gegara Prabowo Ternyata Sudah Jadi Caleg PDIP

Legislator: Kendaraan Listrik Bukan Solusi

Seperti diketahu, arahan dari Heru itu mengundang polemik di publik.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhamad Taufik Zoelkifli (MTZ) memprediksi, langkah Heru yang meminta anak buahnya naik kendaraan listrik tidak akan mengurangi kemacetan.

Justru, kata dia, akan menambah kemacetan dan pengeluaran bagi para ASN untuk membeli kendaraan listrik, terlebih harganya sangat mahal.

Polusi udara terlihat di langit Jakarta, Senin (3/9/2018). Menurut pantauan kualitas udara yang dilakukan Greenpeace, selama Januari hingga Juni 2017, kualitas udara di Jabodetabek terindikasi memasuki level tidak sehat (unhealthy) bagi manusia.
Polusi udara terlihat di langit Jakarta, Senin (3/9/2018). Menurut pantauan kualitas udara yang dilakukan Greenpeace, selama Januari hingga Juni 2017, kualitas udara di Jabodetabek terindikasi memasuki level tidak sehat (unhealthy) bagi manusia. (KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO)
Sumber: Warta Kota
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved